MANADOPOST.ID—Koordinator Staf Khusus Gubernur Sulawesi Utara Ferdinand Mewengkang menegaskan dugaan kasus pelecehan seksual yang melibatkan seorang oknum Staf Khusus Gubernur Sulut tidak memiliki kaitan apa pun dengan Gubernur Sulawesi Utara. Ia menilai persoalan tersebut murni merupakan tindakan pribadi pelaku dan harus dipisahkan dari institusi maupun pimpinan daerah.
Pernyataan ini disampaikan Ferdinand menyusul berkembangnya pemberitaan yang menyeret nama Gubernur Sulut dalam kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum berinisial DD. Menurutnya, tindakan yang diduga dilakukan oknum tersebut sama sekali tidak mencerminkan sikap, nilai, maupun kebijakan Gubernur Sulut.
“Perlu ditegaskan ini adalah persoalan pribadi. Tindakan oknum tersebut tidak ada hubungannya dengan Gubernur Sulut,” ujar Ferdinand saat dimintai keterangan, Minggu (1/2/2026).
Ia menjelaskan status sebagai Staf Khusus hanya melekat pada jabatan struktural yang bersangkutan, sementara perbuatan pribadi tidak bisa serta-merta dikaitkan dengan atasan atau lembaga tempat seseorang bertugas. Ferdinand menilai, pengaitan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat.
“Hanya kebetulan yang bersangkutan sedang menjabat sebagai Staf Khusus. Namun, perbuatannya adalah tindakan pribadi. Jangan kemudian dibawa-bawa seolah ini berkaitan dengan Bapak Gubernur,” tegasnya.
Lebih lanjut, dia menyayangkan adanya narasi pemberitaan yang menyeret nama Gubernur Sulut dalam kasus tersebut. Ia menilai hal itu tidak hanya tidak tepat, tetapi juga berpotensi mencederai marwah lembaga Staf Khusus yang sejatinya bertugas membantu kepala daerah dalam menyerap dan menyampaikan aspirasi masyarakat.
“Marwah Staf Khusus itu adalah menjaga nama baik Gubernur, menjadi mata dan telinga Gubernur di tengah masyarakat. Kalau ada tindakan yang tidak terpuji seperti ini, justru harus disikapi secara tegas, bukan malah dikaitkan dengan pimpinan,” ujarnya.
Terkait langkah ke depan, Ferdinand menegaskan bahwa oknum yang diduga terlibat harus diproses sesuai aturan dan hukum yang berlaku. Ia bahkan menyarankan agar Gubernur Sulut mengambil langkah tegas apabila terbukti terjadi pelanggaran.
“Tindaki saja sesuai aturan. Sekali lagi, ini tanpa sepengetahuan Gubernur dan tidak boleh ditoleransi, apalagi jika disertai tindakan arogan,” pungkas Ferdinand.(gel)
Editor : Angel Rumeen