MANADOPOST.ID—Stabilitas ekonomi di Sulawesi Utara kembali menunjukkan kinerja yang menggembirakan sepanjang Maret 2026. Berdasarkan rilis resmi dari Badan Pusat Statistik pada 1 April 2026, provinsi ini berhasil mencatatkan tingkat inflasi yang rendah, bahkan menjadi yang paling terkendali di kawasan Pulau Sulawesi.
Capaian ini tidak lepas dari peran pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Yulius Selvanus yang dinilai mampu menjaga keseimbangan ekonomi melalui kebijakan yang adaptif dan kolaboratif. Pendekatan yang dilakukan terbukti efektif dalam merespons dinamika harga dan menjaga kestabilan pasar di tengah tekanan ekonomi nasional.
Secara bulanan atau month-to-month (m-to-m), inflasi Sulut tercatat sebesar 0,25 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang berada di level 0,41 persen. Sementara itu, secara tahunan atau year-on-year (y-on-y), inflasi Sulut berada di angka 2,20 persen.
Capaian tersebut menjadikan Sulawesi Utara sebagai provinsi dengan tingkat inflasi terendah di wilayah Sulawesi. Angka ini bahkan terpaut cukup jauh dibandingkan beberapa daerah lain, seperti Sulawesi Selatan yang mencatat inflasi hingga 4,50 persen.
Kondisi ini menjadi indikator penting daya beli masyarakat relatif tetap terjaga. Di tengah tekanan kenaikan harga yang masih terjadi secara nasional, masyarakat Sulut masih mampu mempertahankan konsumsi secara stabil.
Salah satu kunci keberhasilan pengendalian inflasi di daerah ini terletak pada sektor pangan. Secara umum, kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi penyumbang utama inflasi di Indonesia, dengan komoditas seperti ikan segar, daging ayam ras, beras, telur ayam ras, dan cabai rawit sebagai faktor dominan.
Namun demikian, di Sulawesi Utara, tekanan harga dari sektor tersebut berhasil ditekan. Pemerintah daerah secara aktif memperkuat distribusi dan melakukan pengawasan terhadap pasokan bahan pokok, terutama pada periode rawan lonjakan permintaan.
Selain itu, kebijakan pemerintah pusat melalui berbagai program stimulus ekonomi turut memberikan dampak positif. Insentif di sektor transportasi membantu menurunkan biaya logistik, sehingga distribusi barang menjadi lebih efisien dan harga tetap terkendali.
Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari peran aktif Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang secara rutin memantau pergerakan harga di pasar. Koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi.
Pendekatan terpadu tersebut menunjukkan bahwa pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi lintas sektor yang konsisten dan berkelanjutan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pun optimistis capaian inflasi tahunan sebesar 2,20 persen ini menjadi sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah ke depan. Stabilitas harga diharapkan mampu mendorong investasi, meningkatkan konsumsi masyarakat, serta memperkuat ketahanan ekonomi di tengah tantangan global yang terus berkembang.
Dengan tren yang positif ini, Sulawesi Utara dinilai berada di jalur yang tepat untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.(*)
Editor : Angel Rumeen