ManadoPost.id—Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus mendorong penguatan peran Pos Pelayanan Terpadu atau Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat yang lebih luas dan menyeluruh.
Transformasi ini sejalan dengan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 yang mengarahkan Posyandu menjadi pusat layanan terpadu berbasis masyarakat.
Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus menegaskan perubahan ini bukan sekadar penyesuaian administratif, melainkan langkah strategis untuk menghadirkan layanan publik yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.
Ia menyampaikan hal tersebut saat membuka Rapat Koordinasi Daerah Tim Pembina Posyandu Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulut Tahun 2026 yang digelar di Manado.
Menurut Yulius, Posyandu ke depan tidak lagi hanya berfokus pada layanan kesehatan ibu dan anak, tetapi harus mencakup enam bidang Standar Pelayanan Minimal. Bidang tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dan sosial.
“Posyandu harus menjadi wadah yang paling dekat dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Karena itu peran Tim Pembina sangat strategis untuk memastikan kebijakan ini benar-benar berjalan dan dirasakan manfaatnya,” ujar Yulius dalam sambutannya.
Ia menambahkan, keberhasilan transformasi Posyandu sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, melainkan membutuhkan dukungan dari organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, hingga partisipasi aktif masyarakat.
Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi fokus utama. Kader Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan akan terus diperkuat melalui pelatihan, pendampingan, serta pemberian motivasi. Hal ini dinilai penting agar kualitas layanan yang diberikan semakin profesional dan responsif terhadap kebutuhan warga.
Tak kalah penting, Pemprov Sulut juga mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan Posyandu. Setiap daerah diharapkan mampu menghadirkan terobosan baru yang membuat pelayanan lebih efektif dan efisien, termasuk dalam pendataan dan monitoring program.
Rakorda Posyandu ini juga menjadi momentum untuk menyusun rencana aksi yang lebih terukur dan berkelanjutan di setiap kabupaten dan kota. Dengan langkah tersebut, pemerintah optimistis kualitas pelayanan publik akan meningkat secara signifikan.
Kehadiran berbagai pemangku kepentingan dalam kegiatan ini, termasuk Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Sulut Anik Yulius Selvanus dan Wakil Ketua Merry Kalalo, menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat peran Posyandu.
Transformasi Posyandu ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara secara menyeluruh. Dengan pendekatan yang lebih terpadu, Posyandu tidak hanya menjadi tempat pelayanan kesehatan, tetapi juga pusat solusi bagi berbagai kebutuhan dasar masyarakat.(*)
Editor : Angel Rumeen