ManadoPost.id — Gubernur Yulius Selvanus menegaskan pentingnya penguatan sistem pengawasan dalam tata kelola pemerintahan daerah saat memberikan arahan pada kegiatan Komunikasi Eksekutif Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) pada Pemerintah Daerah se-Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026.
Kegiatan tersebut digelar di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, dan dihadiri para bupati, wali kota, serta jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dari seluruh daerah di Sulawesi Utara.
Dalam arahannya, Gubernur menekankan bahwa pengawasan tidak boleh lagi dipandang sekadar sebagai proses mencari kesalahan. Sebaliknya, pengawasan harus menjadi pilar penting dalam memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pengawasan harus menjadi instrumen strategis untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai aturan dan memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat,” tegas Selvanus.
Salah satu poin penting yang disampaikan gubernur adalah transformasi peran APIP. Menurutnya, APIP harus beralih dari sekadar pengawas atau watchdog menjadi mitra strategis pemerintah daerah.
APIP diharapkan mampu berfungsi sebagai Early Warning System, yaitu sistem peringatan dini yang mampu mendeteksi potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan program.
Selain itu, APIP juga harus menjadi Trusted Advisor atau penasihat terpercaya bagi perangkat daerah dalam mengelola program dan anggaran pembangunan.
Dengan peran tersebut, APIP tidak hanya hadir saat terjadi masalah, tetapi mampu memberikan rekomendasi dan mitigasi risiko sejak awal agar kebijakan dan program pemerintah dapat berjalan efektif.
Dalam kesempatan tersebut, gubernur juga menegaskan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terhadap prinsip zero tolerance terhadap korupsi.
Ia menekankan integritas merupakan nilai utama yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh aparatur pemerintah.
“Integritas adalah harga mati. Tidak ada kompromi bagi siapa pun yang bermain-main dengan uang rakyat,” tegasnya.
Pernyataan ini sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh jajaran pemerintah daerah bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab.
Gubernur pun menyinggung pentingnya penerapan prinsip value for money dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, setiap rupiah yang digunakan dalam program pembangunan harus dikelola secara ekonomis, efisien, dan efektif.
Dengan penerapan prinsip tersebut, penggunaan anggaran tidak hanya sekadar terserap, tetapi benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Dalam era transformasi digital, Pemprov Sulut mengingatkan pemanfaatan teknologi untuk memperkuat sistem pengawasan.
Gubernur mengungkapkan penerapan sistem Continuous Auditing and Continuous Monitoring (CACM) menjadi langkah strategis untuk menciptakan pengawasan yang lebih transparan dan terintegrasi.
Melalui sistem ini, proses pengawasan dapat dilakukan secara real-time, sehingga potensi penyimpangan dapat segera terdeteksi dan ditangani lebih cepat.
“Digitalisasi pengawasan adalah kunci untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Kegiatan komunikasi eksekutif ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawasan dalam membangun sistem tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
Melalui penguatan peran APIP, penerapan teknologi pengawasan, serta komitmen terhadap integritas, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara optimistis mampu menciptakan sistem pemerintahan yang lebih akuntabel.
Gubernur mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk bersama-sama mengawal pembangunan daerah agar berjalan transparan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Dengan pengawasan yang kuat dan integritas yang tinggi, kita dapat memastikan pembangunan Sulawesi Utara berjalan menuju masa depan yang lebih sejahtera dan berkelanjutan,” pungkasnya.(*)
Editor : Angel Rumeen