MANADOPOST.ID—Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik saat Rapat Paripurna DPRD Sulut yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025.
Dalam penyampaiannya, gubernur menilai agenda paripurna tersebut memiliki makna strategis karena tidak hanya membahas rekomendasi DPRD terhadap LKPJ, tetapi juga mencakup laporan kinerja alat kelengkapan dewan serta hasil reses masa persidangan kedua tahun 2026. Hal ini dinilai sebagai gambaran utuh sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan pemerintahan daerah.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Sulawesi Utara, khususnya Panitia Khusus (Pansus) LKPJ 2025 yang dinilai telah bekerja secara intensif, kritis, dan penuh dedikasi dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.
“Kami memberikan apresiasi atas kerja keras dan ketelitian Pansus dalam membedah setiap capaian kinerja. Ini menjadi bentuk pengawasan yang sangat berharga bagi peningkatan kualitas pembangunan daerah,” ujar gubernur.
Selain itu, gubernur turut mengapresiasi peran aktif seluruh perangkat daerah yang dinilai responsif dan kooperatif selama proses pembahasan berlangsung. Ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan modal penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Yulius Selvanus menegaskan komitmen pemerintah terhadap empat pilar utama pembangunan daerah. Pada sektor pelayanan dasar, perhatian difokuskan pada pendidikan dan kesehatan. Pemerintah akan melakukan evaluasi distribusi tenaga pendidik, terutama di daerah terpencil, serta memastikan kesesuaian antara kebutuhan sekolah dan formasi CASN maupun PPPK.
“Pemerataan kualitas pendidikan menjadi prioritas. Kami tidak ingin ada sekolah dengan fasilitas lengkap namun kekurangan guru, atau sebaliknya,” tegasnya.
Di sektor kesehatan, pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas layanan di rumah sakit serta memastikan ketersediaan alat kesehatan modern dan obat-obatan hingga ke wilayah kepulauan. Kesejahteraan tenaga kesehatan juga menjadi perhatian, terutama bagi mereka yang bertugas di daerah perbatasan.
Pada urusan non-pelayanan dasar, pemerintah menyoroti sektor tenaga kerja dan lingkungan hidup. Sejumlah langkah strategis disiapkan, seperti pembaruan data lowongan kerja, revitalisasi Balai Latihan Kerja, serta peningkatan program magang luar negeri sebagai upaya menekan angka pengangguran.
Sementara itu, dalam pengelolaan lingkungan hidup, pengawasan terhadap izin lingkungan dan pengolahan limbah akan diperketat guna mencegah pencemaran serta menjaga keberlanjutan ekosistem.
Untuk sektor unggulan seperti kelautan, perikanan, dan pertanian, pemerintah berkomitmen meningkatkan bantuan teknologi serta memastikan distribusi bantuan tepat sasaran. Transformasi digital dalam pendataan kelompok tani dan nelayan juga akan diperkuat untuk meningkatkan transparansi.
Di sisi lain, dalam aspek penunjang pemerintahan, pemerintah akan mendorong percepatan transformasi digital serta penguatan tata kelola birokrasi. Hal ini mencakup peningkatan akuntabilitas keuangan, sinkronisasi perencanaan, serta pengelolaan aparatur sipil negara yang lebih transparan dan profesional.
Gubernur menegaskan bahwa seluruh rekomendasi DPRD akan menjadi acuan penting dalam menyempurnakan kebijakan pembangunan ke depan. Ia berharap sinergi yang telah terjalin dapat terus diperkuat demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara.
Dengan berbagai langkah strategis tersebut, pemerintah optimistis dapat menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik, memperkuat pembangunan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.(*)
Editor : Angel Rumeen