MANADOPOST.ID—Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memastikan tiga kapal perikanan hibah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan dikelola secara profesional melalui badan usaha milik daerah (BUMD).
Langkah tersebut dilakukan agar pemanfaatan kapal dapat memberikan dampak nyata bagi pengembangan sektor perikanan dan kesejahteraan nelayan di daerah.
Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Victor J Mailangkay, mengatakan pengelolaan kapal hibah tersebut sudah dipersiapkan secara matang oleh pemerintah provinsi. Menurutnya, Gubernur Sulut telah menyiapkan BUMD yang nantinya bertanggung jawab dalam operasional kapal agar berjalan optimal dan profesional.
“Pak gubernur sudah menyiapkan BUMD. Pasti akan dikelola secara profesional dan dikerjasamakan dengan pihak pengelola sehingga bisa mendapatkan hasil maksimal,” kata wagub.
Ia menjelaskan, ketiga kapal hibah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut akan segera dioperasikan dalam waktu dekat. Pemerintah daerah berharap kapal-kapal tersebut dapat membantu meningkatkan produktivitas sektor perikanan tangkap di Sulawesi Utara.
Menurut Mailangkay, pengelolaan melalui BUMD dipilih agar seluruh proses operasional, mulai dari pengelolaan hasil tangkapan hingga kerja sama usaha, dapat berjalan lebih tertata dan transparan. Selain itu, pola tersebut juga dinilai mampu menghadirkan keuntungan ekonomi yang lebih besar bagi daerah dan masyarakat nelayan.
“Pengelolaannya sudah diatur secara profesional dan diharapkan akan memberikan dampak bagi nelayan serta sektor perikanan kelautan Sulut,” ujarnya.
Tiga kapal yang dihibahkan KKP tersebut diketahui merupakan kapal hasil penindakan kasus illegal fishing di wilayah perairan Sulawesi Utara beberapa waktu lalu. Kapal-kapal itu masing-masing bernama FB. LB. MV-01, FB. LB. MV-02, dan FB. LOUIE-04.
Pemanfaatan kapal eks illegal fishing untuk kepentingan daerah dinilai menjadi langkah strategis pemerintah pusat dalam mendukung penguatan ekonomi maritim sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Sulawesi Utara sendiri dikenal sebagai salah satu daerah dengan potensi perikanan dan kelautan terbesar di kawasan timur Indonesia.
Selain menerima hibah kapal, Pemerintah Provinsi Sulut juga menyerahkan hibah satu bidang tanah kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Lahan tersebut berada di Kelurahan Tumumpa, Kota Manado.
Mailangkay mengatakan hibah lahan itu menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap program strategis pemerintah pusat dalam pengembangan ekonomi biru atau blue economy di Sulawesi Utara.
“Kami berharap aset tanah yang kami berikan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai wujud sinergi dan kolaborasi serta perhatian pemerintah pusat, Kementerian KP dalam upaya memperkuat strategi untuk blue economy di Sulut,” jelasnya.(gel)
Editor : Angel Rumeen