MANADOPOST.ID—Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai bagian dari agenda nasional untuk memperkuat basis data pembangunan. Pencanangan yang berlangsung di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Selasa (30/6), dihadiri Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, Dr. Sonny Harry Budiutomo Harmadi, SE, ME, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara.
Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada kualitas data yang dimiliki pemerintah. Menurutnya, data statistik tidak sekadar menjadi kumpulan angka, melainkan menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan yang efektif, terukur, dan tepat sasaran.
Dalam sambutannya, Gubernur mengatakan pemerintah membutuhkan data yang akurat, lengkap, dan dapat dipercaya untuk menyusun arah pembangunan. Data tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan prioritas program, mengembangkan sektor-sektor unggulan, meningkatkan daya saing daerah, hingga mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.
"Pemerintah daerah memerlukan data yang akurat, lengkap, dan terpercaya untuk menyusun perencanaan, menentukan prioritas program, mengembangkan sektor unggulan, hingga mengurangi kesenjangan antarwilayah," ujar Yulius Selvanus.
Ia menilai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum yang sangat strategis, terutama ketika perekonomian Sulawesi Utara menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ekonomi Sulawesi Utara pada Triwulan I 2026 tumbuh sebesar 5,54 persen secara tahunan (year on year). Kondisi tersebut menjadi modal penting untuk terus mendorong investasi dan memperkuat struktur ekonomi daerah.
Kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi Utara masih berasal dari sektor pertanian yang menyumbang 21,18 persen. Selanjutnya diikuti sektor perdagangan sebesar 13,54 persen, transportasi dan pergudangan 11,83 persen, industri pengolahan 11,79 persen, serta konstruksi yang berkontribusi 9,25 persen.
Selain memiliki sektor-sektor ekonomi yang terus berkembang, Sulawesi Utara juga memiliki potensi besar melalui Kawasan Destinasi Super Prioritas (DSP) Likupang yang mengusung konsep regenerative tourism dan pariwisata hijau. Potensi tersebut dinilai membutuhkan dukungan data yang akurat agar kebijakan pengembangan kawasan dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan.
Pada pelaksanaan Sensus Ekonomi tahun 2026, cakupan pendataan juga diperluas dibandingkan pelaksanaan sebelumnya. Selain mendata berbagai jenis kegiatan usaha, sensus kali ini turut mencakup sektor pertanian sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai struktur perekonomian daerah. Pendataan akan menjangkau seluruh pelaku usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga perusahaan berskala besar, baik yang bergerak di sektor formal maupun informal.
Data yang dihasilkan dari sensus tersebut diharapkan menjadi dasar dalam mendukung pencapaian visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, yakni mewujudkan Sulawesi Utara yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Hasil pendataan juga akan menjadi referensi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi, peningkatan daya saing regional maupun internasional, serta penguatan ketahanan pangan dan energi.
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sensus, Gubernur menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota di Sulawesi Utara agar memberikan dukungan penuh kepada Badan Pusat Statistik. Koordinasi lintas perangkat daerah hingga pemerintah desa dan kelurahan diminta terus diperkuat guna mempermudah pelaksanaan pendataan di lapangan.
Tak hanya kepada pemerintah daerah, Gubernur juga mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif sebagai responden. Menurutnya, kualitas data yang dihasilkan sangat ditentukan oleh keterbukaan masyarakat dalam memberikan informasi yang benar, lengkap, dan jujur kepada petugas sensus.(*)
Editor : Angel Rumeen