MANADOPOST.ID—Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan transformasi digital di lingkungan pemerintahan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas birokrasi. Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara Tahlis Gallang saat membuka kegiatan Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah.
Kegiatan nasional tersebut dihadiri Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Sulawesi Utara Jaynudin Hilimi, serta Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Muhammad Averus, bersama peserta dari berbagai daerah di Indonesia.
Dalam sambutannya, Tahlis menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Sulawesi Utara sebagai tuan rumah penyelenggaraan kegiatan nasional tersebut. Menurutnya, pelaksanaan agenda di daerah merupakan bentuk pemerataan sekaligus mendukung kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
"Selama ini kegiatan seperti ini selalu dilaksanakan di Makassar. Tahun ini digelar di Sulawesi Utara, ujung utara Indonesia. Kami bersyukur mendapat kesempatan menjadi tuan rumah," ujarnya.
Ia menilai, penyelenggaraan kegiatan di berbagai daerah dapat mengurangi beban perjalanan dinas pemerintah. Anggaran yang dihemat, menurutnya, dapat dialihkan untuk membiayai program-program yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar lainnya.
Suasana pembukaan berlangsung hangat ketika Tahlis mengawali sambutannya dengan menyapa Muhammad Averus menggunakan candaan ringan. Ia mengatakan nama "Averus" mengingatkannya pada seorang filsuf, sehingga suasana forum menjadi lebih cair dan disambut tawa para peserta.
Tak hanya itu, Tahlis juga memperkenalkan konsep "3B Sulut" sebagai cara mempromosikan potensi Sulawesi Utara kepada para tamu dari luar daerah.
Menurutnya, huruf B pertama merujuk pada Bunaken, destinasi wisata bawah laut yang telah dikenal hingga mancanegara. Huruf B kedua adalah Bubur Manado atau Tinutuan, kuliner khas yang mencerminkan kekayaan hasil pertanian Sulawesi Utara. Sementara B ketiga yang mengundang gelak tawa peserta adalah "Bibir Manado".
"Bukan negatif. Bibir Manado itu lembut, sopan, ramah, enak didengar. Kalau sudah kenal orang Manado, biasanya tidak mau pulang," katanya disambut tawa para peserta.
Memasuki materi utama, Tahlis menekankan bahwa transformasi digital tidak boleh dimaknai hanya sebagai penerapan aplikasi atau penggunaan teknologi informasi semata. Menurutnya, tujuan utama digitalisasi pemerintahan adalah menyederhanakan proses kerja, memangkas birokrasi yang berbelit, serta meningkatkan efisiensi agar aparatur sipil negara memiliki lebih banyak waktu untuk melayani masyarakat.
"Roh teknologi adalah memangkas waktu yang tidak efektif agar dapat digunakan untuk pelayanan publik. Esensi transformasi digital adalah efisiensi dan efektivitas," tegasnya.
Ia menjelaskan, pengalaman selama pandemi COVID-19 membuktikan bahwa banyak aktivitas pemerintahan tetap dapat berjalan dengan baik melalui pemanfaatan teknologi digital. Berbagai rapat koordinasi, pelayanan administrasi, hingga komunikasi antarlembaga dapat dilakukan tanpa harus selalu bertatap muka.
Menurut Tahlis, pola kerja seperti itu perlu terus dikembangkan karena mampu menghemat anggaran pemerintah, termasuk mengurangi kebutuhan pembangunan infrastruktur perkantoran yang tidak mendesak. Dana yang tersedia dapat dialihkan untuk program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
"Kalau pekerjaan bisa dilakukan secara digital, anggaran pembangunan gedung dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Koordinasi juga tidak selalu harus dilakukan secara langsung jika teknologi mampu menjembataninya," jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Tahlis juga mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota di Sulawesi Utara, untuk memperkuat komitmen dalam mengimplementasikan transformasi digital secara menyeluruh.
Ia menegaskan aparatur pemerintah pada hakikatnya merupakan pelayan masyarakat. Karena itu, digitalisasi harus dimanfaatkan untuk mengurangi beban administrasi sehingga lebih banyak waktu dapat digunakan dalam memberikan pelayanan yang cepat, efektif, transparan, dan responsif.
"Kita digaji negara untuk melayani masyarakat, bukan menghabiskan waktu pada urusan administrasi. Dengan digitalisasi, waktu kita akan lebih banyak digunakan untuk pelayanan publik. Sulawesi Utara siap menjadi bagian dari Indonesia digital," pungkasnya.(*)
Editor : Angel Rumeen