MANADOPOST.ID—Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus memberikan pembekalan kepada peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIII Tahun 2026 yang digelar di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sulawesi Utara.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menyampaikan berbagai pandangan mengenai pentingnya kepemimpinan birokrasi yang mampu menjawab tantangan pembangunan daerah melalui kebijakan yang berkualitas, inovatif, dan berbasis data.
Di hadapan para peserta, Gubernur menegaskan seorang Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) memiliki peran yang jauh lebih besar dibanding sekadar melaksanakan program atau menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Menurutnya, pejabat tinggi harus mampu menjadi mitra strategis kepala daerah dengan menyusun berbagai alternatif kebijakan yang dapat dijadikan dasar dalam proses pengambilan keputusan.
Ia menjelaskan setiap rekomendasi kebijakan harus disusun secara komprehensif dan didukung oleh data serta informasi yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil kepala daerah tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan di Sulawesi Utara.
"Seorang pejabat tidak hanya menjalankan kebijakan, tetapi harus mampu menghadirkan berbagai pilihan keputusan melalui rekomendasi yang disusun secara matang dan berbasis data," tegas Gubernur dalam arahannya kepada peserta pelatihan.
Selain menyoroti pentingnya kualitas rekomendasi kebijakan, Gubernur mengingatkan keberhasilan seorang pemimpin sangat dipengaruhi oleh kemampuannya menghadirkan inovasi dalam pelaksanaan tugas. Menurutnya, inovasi merupakan nilai tambah yang harus dimiliki setiap aparatur, terutama pejabat yang menduduki posisi strategis dalam pemerintahan.
Ia menekankan perlunya memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor sebagai kunci dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan. Tantangan pemerintahan yang semakin kompleks, kata Gubernur, tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi antarlembaga, perangkat daerah, serta seluruh pemangku kepentingan.
Karakter adaptif juga menjadi salah satu poin penting yang disampaikan dalam ceramah tersebut. Gubernur berharap para peserta mampu menjadi pemimpin yang responsif terhadap perubahan, cepat dalam menjalankan program kerja, tanggap menghadapi berbagai tantangan, serta berani mengambil keputusan secara tepat berdasarkan fakta dan kondisi di lapangan.
Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II dinilai menjadi salah satu wadah strategis dalam mempersiapkan calon pemimpin birokrasi yang memiliki kompetensi manajerial sekaligus kepemimpinan transformasional. Melalui program ini, para peserta diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dalam merancang kebijakan, membangun kolaborasi, serta menghadirkan inovasi yang memberikan dampak nyata bagi pelayanan publik.
Lebih lanjut, Gubernur berharap pelatihan tersebut dapat melahirkan pemimpin-pemimpin birokrasi yang visioner, adaptif, kolaboratif, dan mampu memanfaatkan data sebagai dasar dalam setiap pengambilan keputusan. Kompetensi tersebut dinilai sangat penting untuk mempercepat reformasi birokrasi sekaligus menciptakan tata kelola pemerintahan yang semakin profesional, efektif, dan akuntabel.
Menurutnya, birokrasi yang berkualitas akan menjadi fondasi dalam membangun iklim investasi yang kondusif. Dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik serta efektivitas pemerintahan, kepercayaan investor diharapkan semakin kuat sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat.(*)
Editor : Angel Rumeen