MANADOPOST.ID - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sulawesi Utara (Sulut) terus mempertegas komitmennya dalam mengakselerasi program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto di sektor ketahanan pangan.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui transformasi lembaga pemasyarakatan menjadi pusat pembinaan produktif berbasis agribisnis yang tidak hanya menopang kebutuhan pangan internal, tetapi juga mencetak sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing.
Langkah konkret tersebut ditandai dengan peresmian peternakan 500 ekor ayam petelur, pelepasan 1.500 bibit ikan nila, serta panen berbagai komoditas hortikultura di Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Amurang, Senin (3/8/2026).
Kegiatan yang dirangkaikan dengan Media Gathering bersama insan pers itu dipimpin langsung Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sulut Haposan Silalahi, sebagai bentuk implementasi nyata Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kualitas pembinaan kemandirian bagi warga binaan.
Haposan menegaskan bahwa pemasyarakatan saat ini tidak lagi hanya berorientasi pada pembinaan di balik tembok penjara, melainkan menjadi ruang produktif yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional.
"Program pembinaan kemandirian yang kami jalankan di Lapas Amurang berfokus pada sektor ketahanan pangan melalui peternakan ayam petelur, budidaya ikan nila, dan pertanian hortikultura. Ini merupakan bentuk dukungan konkret terhadap program Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional," ujar Haposan.
Menurutnya, hasil produksi dari peternakan dan budidaya perikanan tersebut akan diprioritaskan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan (bama) warga binaan di lingkungan Lapas.
Setelah kebutuhan internal terpenuhi, hasil produksi selanjutnya akan dipasarkan kepada masyarakat sehingga mampu memberikan nilai ekonomi sekaligus mendukung produktivitas lembaga pemasyarakatan.
"Hasil dari peternakan dan budidaya ikan ini nantinya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan internal Lapas sebelum dipasarkan secara lebih luas. Dengan demikian, program ini tidak hanya meningkatkan kemandirian pangan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi," jelasnya.
Lebih jauh, Haposan memastikan warga binaan yang terlibat aktif dalam kegiatan produksi akan memperoleh premi atau insentif sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi dan hasil kerja mereka selama mengikuti program pembinaan.
Ia menilai pendekatan tersebut menjadi bagian penting dalam membangun motivasi sekaligus menyiapkan bekal keterampilan bagi warga binaan ketika kembali ke tengah masyarakat.
"Kami ingin warga binaan tidak hanya menjalani masa pidana, tetapi juga memperoleh keterampilan yang bernilai ekonomi. Harapan kami, setelah bebas nanti mereka memiliki kemampuan beternak, membudidayakan ikan maupun bertani sehingga dapat hidup mandiri, produktif, dan tidak lagi mengulangi perbuatan melanggar hukum," tegas Haposan.
Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjenpas Sulut, Yulius Paath, menegaskan bahwa keberhasilan program tersebut merupakan hasil sinergi seluruh jajaran pemasyarakatan dalam menerjemahkan kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan visi besar Presiden Prabowo Subianto mengenai ketahanan pangan nasional.
Menurut Yulius, SAE akan terus dikembangkan sebagai laboratorium pembelajaran bagi warga binaan agar memiliki kompetensi yang dapat dimanfaatkan setelah selesai menjalani masa pidana.
"Program ketahanan pangan ini bukan sekadar kegiatan budidaya ayam, perikanan, maupun pertanian. Lebih dari itu, ini adalah investasi pembinaan karakter, peningkatan kompetensi, dan pemberdayaan warga binaan agar memiliki keterampilan yang siap diterapkan ketika kembali ke masyarakat. Kami ingin setiap warga binaan keluar dari lapas membawa harapan baru, bukan sekadar bebas dari masa pidana," imbuhnya.
Yulius menambahkan, Kanwil Ditjenpas Sulut akan terus memperluas pengembangan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Sulut sebagai bagian dari kontribusi nyata terhadap penguatan ketahanan pangan daerah maupun nasional.
"Ke depan kami akan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, instansi teknis, serta berbagai pemangku kepentingan agar program pembinaan berbasis ketahanan pangan ini semakin berkembang, memberikan manfaat ekonomi, serta mendukung cita-cita besar pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang mandiri di sektor pangan," pungkas Yulius. (ewa)
Editor : Baladewa Setlight