MANADOPOST.ID—Kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE kembali menunjukkan capaian positif. Berdasarkan Berita Resmi Statistik (BRS) Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 52/08/71/Th. XX yang dirilis pada 5 Agustus 2026, persentase penduduk miskin di Sulawesi Utara pada Maret 2026 tercatat sebesar 6,32 persen. Angka tersebut turun 0,30 persen poin dibandingkan kondisi September 2025 yang berada di angka 6,62 persen.
Penurunan persentase kemiskinan itu juga diikuti dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin. Data BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Sulawesi Utara turun dari 172,13 ribu jiwa pada September 2025 menjadi 164,78 ribu jiwa pada Maret 2026.
Dengan demikian, dalam kurun waktu enam bulan jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 7,35 ribu jiwa.
Capaian tersebut semakin memperkuat posisi Sulawesi Utara sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Pulau Sulawesi. Dibandingkan provinsi lain di kawasan Sulawesi, persentase kemiskinan Sulawesi Utara berada di bawah Sulawesi Selatan yang tercatat 7,24 persen, Sulawesi Barat 10,00 persen, Sulawesi Tenggara 10,02 persen, Sulawesi Tengah 10,46 persen, serta Gorontalo 12,16 persen.
Secara nasional, angka kemiskinan sebesar 6,32 persen juga menempatkan Sulawesi Utara dalam kelompok provinsi dengan tingkat kemiskinan yang relatif rendah. Kondisi ini dinilai mencerminkan efektivitas berbagai kebijakan pembangunan yang selama ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus mengatakan, keberhasilan menurunkan angka kemiskinan merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, pemerintah provinsi tidak bekerja sendiri, melainkan didukung pemerintah kabupaten dan kota, dunia usaha, serta partisipasi aktif masyarakat.
"Penurunan angka kemiskinan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus bekerja lebih keras. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akan memastikan setiap program pembangunan benar-benar menyentuh masyarakat, menciptakan lapangan kerja, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperluas akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial," ujar Gubernur.
Ia menegaskan, pemerintah akan terus memperkuat berbagai program strategis yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fokus pembangunan tidak hanya diarahkan pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Sejumlah sektor menjadi prioritas dalam mendukung pencapaian tersebut, di antaranya pengembangan sektor pertanian, perikanan, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), peningkatan investasi, penguatan sektor pariwisata, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
BPS juga mencatat bahwa garis kemiskinan di Sulawesi Utara pada Maret 2026 mengalami peningkatan menjadi Rp578.499 per kapita per bulan, dibandingkan September 2025 yang sebesar sekitar Rp557 ribu per kapita per bulan. Meski terjadi kenaikan garis kemiskinan sebagai indikator meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat, persentase penduduk miskin justru berhasil ditekan.
Kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang terjadi mampu memberikan dampak terhadap peningkatan daya beli dan kesejahteraan sebagian masyarakat Sulawesi Utara.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyatakan akan mempertahankan tren positif tersebut melalui penguatan sinergi lintas sektor, percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pemerataan pembangunan hingga ke daerah-daerah.
Editor : Angel Rumeen