MANADOPOST.ID—Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE mengingatkan pemerintah daerah, penyuluh pertanian dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi Utara.
Peringatan tersebut disampaikan Yulius dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Pembangunan Pertanian dan Apel Siaga Penyuluh Pertanian se-Provinsi Sulawesi Utara, pekan lalu.
Gubernur menyoroti fenomena El Niño ekstrem yang disebut telah melanda Sulawesi Utara sejak akhir Mei hingga Agustus 2026. Kondisi tersebut memicu kekeringan meteorologis yang berpotensi memberikan dampak luas, terutama terhadap sektor pertanian dan ketersediaan pangan.
Disebutkan, terdapat delapan daerah di Sulawesi Utara yang mengalami Hari Tanpa Hujan (HTH) panjang. Kondisi ini menjadi perhatian karena semakin panjang periode tanpa hujan, semakin besar pula tekanan terhadap ketersediaan air dan aktivitas pertanian.
Dampak kekeringan tidak hanya dirasakan petani. Berkurangnya sumber air bersih juga dapat memengaruhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Di sektor lingkungan, kondisi kering meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, sementara debu dan asap berpotensi meningkatkan gangguan pernapasan.
Di sektor pangan, ancaman yang perlu diantisipasi adalah gagal panen. Jika kekeringan berlangsung dan tidak diimbangi dengan langkah penanganan yang tepat, produktivitas pertanian dapat menurun. Kondisi tersebut pada akhirnya berpotensi memengaruhi pasokan sekaligus mendorong kenaikan harga komoditas pangan.
Karena itu, Yulius meminta langkah antisipasi dilakukan secara konkret dan tidak menunggu hingga dampak kekeringan semakin besar.
Salah satu langkah yang ditekankan adalah pemetaan wilayah rawan kekeringan. Pemerintah perlu mengetahui daerah yang paling berisiko sehingga penanganan dapat diarahkan secara cepat dan tepat.
Selain pemetaan, pengelolaan sumber air juga harus dioptimalkan. Ketersediaan air menjadi faktor penting dalam menjaga tanaman tetap produktif selama periode kering. Pengaturan pemanfaatan air dinilai perlu dilakukan secara terkoordinasi agar kebutuhan pertanian dan masyarakat dapat tetap terpenuhi.
Gubernur juga mendorong percepatan tanam menggunakan varietas tahan kekeringan. Strategi tersebut diharapkan dapat membantu petani menghadapi kondisi cuaca yang kurang mendukung sekaligus menekan risiko kerusakan tanaman.
Pengaturan pola tanam menjadi langkah berikutnya yang perlu diperhatikan. Petani, dengan pendampingan penyuluh, diharapkan dapat menyesuaikan waktu dan pola tanam dengan kondisi iklim serta ketersediaan air di masing-masing wilayah.
Dalam situasi seperti ini, koordinasi antarpemangku kepentingan menjadi sangat penting. Pemerintah daerah, penyuluh pertanian, petani dan pihak terkait perlu memiliki langkah yang selaras dalam menghadapi dampak kekeringan.
Yulius juga menekankan pentingnya sinergi agar penanganan tidak berjalan sendiri-sendiri. Informasi dari lapangan harus menjadi dasar dalam menentukan kebijakan, terutama untuk wilayah yang mulai mengalami tekanan akibat panjangnya periode tanpa hujan.(*)
Editor : Angel Rumeen