MANADOPOST.ID—Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama Pemerintah Pusat terus memperkuat pembangunan sektor perumahan untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, sehat dan aman. Hingga 30 September 2026, sebanyak 10.800 unit rumah masyarakat di Sulawesi Utara telah mendapat dukungan melalui program bedah rumah.
Capaian tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan 10.800 Unit Program Bedah Rumah, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Penanganan Kawasan Kumuh, Peningkatan Sanitasi, Kredit Program Perumahan (KPP) dan Pembangunan Rumah Susun yang berlangsung di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Rabu (30/9/2026).
Program tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, pemerintah kabupaten dan kota, perbankan, pelaku usaha hingga masyarakat.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E., pembangunan sektor perumahan diarahkan tidak hanya untuk memperbaiki kondisi tempat tinggal masyarakat, tetapi juga memberikan dampak yang lebih luas terhadap perekonomian daerah.
Besarnya capaian 2026 terlihat dari perbandingan dengan tahun sebelumnya. Pada 2025, realisasi program bedah rumah tercatat sebanyak 747 unit. Angka tersebut meningkat menjadi 10.800 unit pada 2026.
Dengan demikian, jumlah rumah yang mendapat dukungan pada 2026 meningkat sekitar 1.346 persen dibandingkan capaian tahun sebelumnya.
Setiap rumah penerima memperoleh dukungan sebesar Rp20 juta per unit yang diperuntukkan bagi kebutuhan perbaikan rumah. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat meningkatkan kualitas hunian sehingga lebih aman dan nyaman untuk ditempati.
Namun, manfaat program tidak berhenti pada penerima bantuan. Aktivitas pembangunan dan perbaikan rumah juga menciptakan kebutuhan tenaga kerja di tingkat lokal. Diperkirakan sekitar 21.600 tenaga kerja lokal terlibat dalam pelaksanaan program tersebut.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan perumahan memiliki efek berantai. Ketika rumah masyarakat diperbaiki, terdapat aktivitas ekonomi yang melibatkan pekerja, penyedia material bangunan, kontraktor hingga pelaku usaha kecil yang berada dalam rantai pasok pembangunan.
Selain bedah rumah, agenda pembangunan perumahan di Sulawesi Utara juga mencakup penyediaan fasilitas sanitasi. Sebanyak 81 unit fasilitas sanitasi telah dialokasikan, baik melalui pembangunan fasilitas baru maupun peningkatan fasilitas yang sudah tersedia.
Penyediaan sanitasi menjadi bagian penting dalam pembangunan hunian karena kualitas tempat tinggal tidak hanya ditentukan oleh kondisi bangunan, tetapi juga lingkungan dan fasilitas dasar yang mendukung kesehatan masyarakat.
Pada sektor hunian vertikal, pemerintah juga membangun 44 unit Rumah Susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Rusun MBR). Pembangunan rusun tersebut berada di kawasan Paniki, Manado.
Kehadiran Rusun MBR menjadi bagian dari upaya menyediakan alternatif hunian yang lebih layak dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan akses terhadap tempat tinggal dengan dukungan fasilitas yang memadai.
Dari sisi pembiayaan, dukungan terhadap masyarakat juga dilakukan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP. Dari total alokasi 14.845 unit, hingga 30 September 2026 telah terealisasi 1.757 unit dengan nilai pembiayaan sekitar Rp216 miliar.
Skema tersebut memberikan jalur pembiayaan bagi masyarakat untuk memperoleh rumah dengan dukungan pembiayaan perumahan yang lebih terjangkau.
Sementara itu, sektor usaha juga mendapat manfaat dari program perumahan. Hingga periode yang sama, tercatat 791 debitur Kredit Program Perumahan (KPP) telah terealisasi. Pembiayaan ini berkaitan dengan pelaku usaha dalam ekosistem perumahan, termasuk toko bangunan, kontraktor dan UMKM.(*)
Editor : Angel Rumeen