MANADOPOST.ID - Polemik skuad direksi dan komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo, sekarang lebih dikenal dengan nama PT Bank Sulutgo (BSG) hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 09 April 2025, jadi pembelajaran.
Ancaman Gorontalo menarik saham dari BSG karena tidak diakomodir semoga tidak terjadi dan bisa ada solusi terbaik.
Ya, Kabinet Persaudaraan Bohusami, Bolaang Mongondow, Hulondalo (Gorontalo), Sangihe dan Minahasa, yang merupakan etnis besar, harus diperkuat dengan representasi kewilayahan.
Karenanya, rencana penambahan direksi dan komisaris melalui RUPS kembali yang dijadwalkan digelar secara daring melalui zoom, bisa jadi momentum mengakomodir Provinsi Gorontalo hingga Nusa Utara mencakup Kabupaten Sangihe, Sitaro, Talaud.
"Idealnya, jika ada penambahan direksi dan komisaris, sebaiknya representasi wilayah Bohusami, sehingga program dan pembangunan ekonomi dari BSG bisa terdistribusi merata. Jangan lagi, setelah ada penambahan direksi dan komisaris, malah ada wilayah yang belum terwakilkan dan menimbulkan masalah baru," saran sejumlah pemerhati ekonomi SulutGo.
Terkait hal ini, sejumlah nama mencuat perwakilan Gorontalo. Diantaranya, Calon Direksi Tomy Gobel (Jabatan Karir, Pemimpin BSG Cabang Limboto), Rudiyanto Katili (Jabatan Karir, Pemimpin Divisi), Kepala Kantor Wilayah BSG Syahron Jamiat Botutihe.
Posisi calon komisaris, ada eks Wali Kota Gorontalo Marthen Taha, mantan Komisaris BSG Fedriyanto Koniyo hingga Bendahara Hipmi Provinsi Gorontalo Rania Riris Ismail.
Beralih, ke representasi Nusa Utara mencakup Kabupaten Sangihe, Sitaro dan Talaud. Calon direksi, ada figur berpengalaman Jeffry Lungkang (Dirut Bank Prisma Dana), Jeffry Salilo (Direktur Bisnis Perumda Pasar Manado), Meiky Taliwuna (Dirut Perumda PDAM Wanua Wenang).
Untuk, calon komisaris ada Hendrik ‘Opo’ Manossoh (Doktor Akuntansi, Ketua Pemuda Nusa Utara, Nyong Sulut 1994, Eks Cabup Sangihe 2025-2030).
Sementara itu, Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea mengungkapkan pernyataan menarik.
Dimana, dirinya memastikan, wakil Gorontalo sebagai bagian dari pemegang saham di PT Bank Pembangunan Daerah Wilayah Sulut dan Gorontalo (BSG) akan mendapatkan jatah komisaris dan direksi.
Kepastian ini disampaikan usai menerima kunjungan Direktur Utama BSG Revino Pepah.
Dambea membocorkan hasil dari pertemuan itu, dimana, pihak BSG yang diwakili Dirut Revino Pepah menawarkan dua posisi strategis bagi putra-putri daerah.
Ia menyebut, Direksi BSG mmemiliki komitmen untuk memberikan ruang bagi keterwakilan Gorontalo dalam struktur manajemen.
“Dirut BSG tadi sudah datang. Pertama, menawarkan kursi komisaris dan direksi untuk diduduki orang Gorontalo. Kita diminta mengusulkan dua nama,” beber Dambea, Selasa (15/04/25)
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penambahan ini tidak akan menggeser posisi komisaris yang telah ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), melainkan menambah satu kursi di masing-masing jabatan—baik komisaris maupun direksi.
Artinya, jika ini benar-benar diwujudkan. BSG akan memiliki enam pejabat komisaris dan enam pejabat direksi. Karena saat ini, baik komisaris maupun direksi masing-masing lima orang berdasarkan hasil RUPS/RUPS LB Rabu (09/04) lalu.
Lantas, bagaimana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melihat hal ini?
Dihubungi terpisah, Kepala OJK Sulutgomalut Robert Sianipar menuturkan, secara aturan jabatan direksi dan komisaris di perbankan minimal tiga orang.
Namun, selebihnya bisa memperhatikan kebutuhan dan kewajaran. Ia pun menegaskan, jika BSG berniat menambah jajaran direksi dan komisaris, selama itu dilakukan melalui RUPS maka hasilnya Sah.
"RUPS bisa dilakukan secara fisik maupun sirkuler," singkat Sianipar. (timmp)