MANADOPOST.ID - Usai menghadiri penanaman bibit cabai dalam rangka mendukung program ketahanan pangan di Kampung Lenganeng Kecamatan Tabukan Utara, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Utara, Jacob Hendrik Pattipeilohy didampingi Bupati Sangihe Michael Thungari dan Wabup Tendris Bulahari selanjutnya mencanangkan Kampung Nelayan Binaan Kejaksaan di Kelurahan Tidore, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Senin (18/5/26), sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan penguatan sektor kelautan serta perikanan.
Pencanangan tersebut dilakukan dalam rangka kunjungan kerja Kajati Sulut di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan turut dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe I Bagus Putra Gede Agung, unsur Forkopimda, Lurah Tidore, jajaran OPD, serta masyarakat dan nelayan setempat.
Selain pencanangan program, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan kepada para nelayan guna menunjang aktivitas dan produktivitas sektor perikanan di wilayah pesisir.
Dalam sambutannya, Pattipeilohy menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Forkopimda, dan masyarakat Kelurahan Tidore atas sambutan terhadap kunjungan kerja Kejaksaan.
Menurutnya, kehadiran Kejaksaan di daerah tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga untuk mendorong keberhasilan program-program prioritas pemerintah yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, khususnya petani dan nelayan.
“Kunjungan kerja ini tidak hanya berbicara soal hukum, tetapi juga bagaimana mendorong program-program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ujar Pattipeilohy.
Ia menambahkan, dalam pelaksanaan program pemerintah tentu terdapat tantangan sehingga Kejaksaan hadir dari sisi pengawasan agar seluruh program dapat berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.
“Program pemerintah tentu memiliki berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Karena itu, kami dari sisi pengawasan ingin memastikan seluruh program berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran,” katanya.
Kajati juga menyoroti besarnya potensi sektor kelautan dan perikanan di Kelurahan Tidore. Dari total 2.669 jiwa penduduk, sebanyak 459 warga berprofesi sebagai nelayan. Kondisi tersebut dinilai sejalan dengan konsep ekonomi biru yang kini menjadi fokus pemerintah pusat.
Pattipeilohy menegaskan, Kejaksaan hadir untuk memastikan program pemerintah, baik dari sisi regulasi, pembiayaan hingga distribusi bantuan, berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain melakukan pengawasan, Kejaksaan juga ingin mendengar langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat nelayan agar dapat dikoordinasikan dengan instansi terkait hingga pemerintah pusat bila diperlukan.
“Tugas kami mendorong agar persoalan-persoalan masyarakat bisa ditindaklanjuti. Kalau memang harus dikoordinasikan sampai ke kementerian di Jakarta, maka itu akan kami lakukan,” tegasnya.
Ia berharap program Kampung Nelayan Binaan Kejaksaan dapat menjadi program berkelanjutan yang memberi dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
“Kami ingin masyarakat nelayan di Tidore memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Mudah-mudahan kehadiran kami di sini bisa menjadi awal lahirnya solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat,” pungkas Pattipeilohy.
Dalam kesempatan itu, Pattipeilohy turut mengingatkan masyarakat nelayan agar tidak menggunakan alat tangkap berbahaya seperti kompresor saat menyelam karena dapat mengancam keselamatan jiwa.