PhotoMANADOPOST.ID—Wakil Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) Jhon Heit Palandung menghadiri kegiatan sosialisasi dan edukasi program bantuan sosial (Bansos) reguler oleh kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), di Ruang Tunggu Pelabuhan Buhias Kampung Buhias, Kecamatan Siau Timur Selatan (Sitimsel), Kamis (22/4) pukul 10.30 WITA. Dalam sambutannya Wabup menyampaikan, pemerintah memandang perlu adanya program non tunai dalam penyaluran bantuan sosial, karena dengan transaksi non tunai dapat menggerakkan ekonomi masyarakat. Juga menyehatkan perbankan karena mendidik masyarakat untuk menabung dan agar lebih efisien dan efektif. “Apabila di masa pandemik, transaksi non tunai penting untuk mengurangi resiko penularan Covid-19 karena meminimalkan kontak langsung saat bertransaksi,” ungkap Wabup. Dilanjutkan Wabup, bantuan sosial disalurkan non tunai menggunakan sistem perbankan untuk memudahkan kontrol, pemantauan dan memenuhi syarat penyaluran tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah. Pemerintah telah memprogramkan dua bantuan sosial non tunai yang disalurkan yakni pertama, bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan dalam bentuk uang yang pembayarannya dilakukan secara non tunai melalui transfer langsung oleh bank ke rekening keluarga penerima manfaat program keluarga harapan di mana jumlah uang yang diterima oleh masing-masing keluarga penerima manfaat sesuai dengan jumlah kategori yang berada di keluarga tersebut. Kedua, bantuan sosial non tunai sembako yang merupakan pengembangan program bantuan pangan non tunai di tahun 2020 ini dalam rangka mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektivitas program bantuan sosial pangan. Program sembako memperluas jenis komoditas yang dapat dibeli, sehingga tidak hanya berupa beras dan telur sebagai upaya dari pemerintah untuk memberikan akses keluarga penerima manfaat terhadap bahan pokok dengan kandungan gizi lainnya. Untuk memastikan keluarga penerima manfaat memperoleh bantuan perlindungan, jaminan dan pemberdayaan sosial secara integratif holistik, maka penyalurannya Menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dimodifikasi menjadi kartu debit atm dengan sistem tabungan yang terintegrasi. Di Kepulauan Sitaro bank penyalur bantuan sosial adalah BRI. “Pemerintah daerah bersama perbankan harus berperan aktif mengedukasi penerima bantuan sosial non tunai. Hal Ini Untuk menyukseskan program penyaluran bantuan dan meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan. Tidak hanya tentang bagaimana cara mengambil lewat kartu ATM, tapi juga tentang kegunaan rekening, produk perbankan, perencanaan keuangan keluarga, manfaat menabung termasuk berbagai resiko yang mungkin terjadi,” katanya. “Perlu saya ingatkan saat ini bagi pemegang kartu keluarga sejahtera bahwa kartu ini wajib dipegang oleh keluarga penerima manfaat penerima bantuan sosial dan tidak boleh diberikan atau dipegang orang lain. Memang tidak mudah untuk mengedukasi masyarakat miskin dalam penggunaan transaksi secara non tunai untuk menerima bantuan sosial ini. Namun, bila tidak kita laksanakan dari sekarang maka masyarakat miskin tidak akan mengenal dan bersentuhan dengan industri perbankan. Semoga masyarakat kita di daerah ini semakin teredukasi dalam mengelola bantuan sosial yang diberikan agar dimanfaatkan dengan baik dan pengetahuan tentang digitalisasi semakin meningkat demi mewujudkan Kepulauan Sitaro yang sejahtera,” pungkasnya. Turut hadir Kepala Dinas Sosial Sitaro Evita Janis, Kepala Bank Sulut Cabang Siau Jerry Tuuk, dan pemerintah kecamatan hingga kampung, serta peserta sosial. (cw-04/ewa) Editor : Clavel Lukas
