MANADOPOST.ID - Kondisi dua sekolah negeri di wilayah pesisir Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung, kembali menjadi sorotan setelah bertahun-tahun mengalami kerusakan tanpa penanganan tuntas dari pemerintah daerah.
Fakta tersebut terungkap dalam rapat kerja lintas komisi DPRD Kota Bitung. Dalam forum itu, sejumlah anggota dewan menyoroti buruknya kondisi infrastruktur pendidikan di SD Negeri 5 Pancuran dan SMP Negeri 13 Satu Atap Pancuran.
Kepala SMP Negeri 13 Satap Pancuran, Deane S Mumu, memaparkan bahwa bangunan sekolahnya telah mengalami kerusakan sejak lebih dari satu dekade lalu akibat abrasi.
Retakan pada dinding, kebocoran atap, hingga struktur bangunan yang tidak lagi aman disebut menjadi ancaman serius bagi keselamatan siswa.
“Sudah lama kondisinya rusak dan sangat mengkhawatirkan untuk keselamatan anak-anak,” ujarnya.
Menurut Deane, bantuan revitalisasi memang pernah diberikan, namun tidak menyasar persoalan utama.
Sejak 2024, kegiatan belajar mengajar tidak lagi dilakukan di gedung lama. Sebanyak 32 siswa kini tidak memiliki ruang kelas permanen. Sebelumnya, mereka sempat menumpang di SD Negeri 5 Pancuran selama hampir dua tahun.
Namun kondisi sekolah dasar tersebut juga jauh dari memadai. Dengan hanya tiga ruang kelas, SDN 5 Pancuran harus menampung 36 siswa dan sembilan tenaga pengajar.
Ruangan yang ada bahkan difungsikan secara bersamaan sebagai kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, hingga ruang administrasi.
Upaya komunikasi dengan pemerintah daerah, kata Deane, belum membuahkan hasil konkret. “Kami sudah sampaikan langsung ke wali kota, tapi belum ada solusi sampai sekarang,” katanya.
Ia menambahkan, pihak sekolah bersama orang tua siswa dan pemerintah kelurahan sempat membahas kemungkinan penyediaan lahan baru pada awal tahun ini. Namun rencana tersebut belum menunjukkan perkembangan berarti.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung Fonny Tumundo, menjelaskan pihaknya telah mengajukan proposal pembangunan ke pemerintah pusat. Namun proses tersebut terhambat syarat utama berupa ketersediaan lahan.
“Dari kementerian ada kesiapan membantu, tetapi harus didukung lahan yang jelas. Itu yang masih menjadi kendala,” ujarnya.
Penjelasan tersebut menuai kritik dari sejumlah anggota DPRD. Mereka menilai pemerintah daerah seharusnya dapat mengambil langkah lebih proaktif, termasuk mengalokasikan anggaran untuk pembelian lahan melalui APBD.
Anggota Komisi I DPRD, Syam Panai, menegaskan persoalan ini tidak boleh terus berlarut. “Ini bukan masalah baru. Kalau memang lahan belum ada, seharusnya bisa dianggarkan. Pendidikan itu prioritas,” katanya. (franky/tkg)
Editor : Kenjiro Tanos