MANADOPOST.ID - Kondisi kebudayaan di Sulawesi Utara semakin mengkhawatirkan. Sejarawan dari Universitas Sam Ratulangi Roger Kembuan, menyoroti minimnya perhatian terhadap pelestarian objek cagar budaya dan masalah kebudayaan di daerah ini.
Menurutnya, sejumlah kejadian dalam beberapa bulan terakhir mencerminkan betapa lemahnya kepedulian terhadap sejarah dan budaya lokal.
“Situasi ini sudah sangat memilukan. Berawal dari polemik pemindahan Patung Sam Ratulangi di akhir 2024, kemudian kisruh mengenai gedung Museum Sulawesi Utara dan koleksinya pada Februari 2025, hingga kini keberadaan gedung bersejarah ‘Minahasaraad’ yang dibiarkan terbengkalai. Bahkan, beberapa objek di dalamnya disinyalir dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujar Kembuan.
Menanggapi situasi ini, ia mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di bawah kepemimpinan YSK-Victor untuk segera memberikan perhatian serius terhadap persoalan kebudayaan.
Menurutnya, kondisi ini sudah terlalu lama dibiarkan tanpa adanya langkah konkret dari pihak yang berwenang. “Seakan-akan ruang kebudayaan tidak memiliki dampak signifikan dalam kehidupan bermasyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) cabang Sulawesi Utara Drs Ferry Raymond Mawikere MHum MA, juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi yang semakin memburuk ini.
Ia menyoroti kurangnya pemahaman sejarah dan budaya dari pemerintah daerah, terutama dalam kebijakan pemindahan Patung Sam Ratulangi dan minimnya anggaran untuk museum Sulawesi Utara yang bahkan sempat beredar isu akan dijual.
“Kini masyarakat kembali diperlihatkan dengan kondisi Gedung Minahasaraad yang terbengkalai, padahal gedung ini memiliki nilai sejarah yang tinggi. Kepemimpinan baru di tingkat provinsi dan kota diharapkan dapat lebih berpihak pada urusan-urusan bernilai seperti ini,” ujar Mawikere.
MSI juga mengungkapkan bahwa banyak wisatawan, baik dari dalam maupun luar negeri, mengeluhkan kondisi budaya dan sejarah di Sulawesi Utara.
“Mereka mempertanyakan bagaimana kerja pemerintah lokal dalam menjaga warisan sejarah kita,” ungkap Mawikere.
Lebih jauh, Mawikere menyayangkan bahwa wacana menjadikan Manado sebagai Kota Perjuangan untuk membedakannya dengan Surabaya sebagai Kota Pahlawan justru terhambat oleh kebijakan-kebijakan yang tidak mendukung pembangunan di bidang kesejarahan dan kebudayaan.
"Seiring dengan dimulainya periode kepemimpinan baru di Sulawesi Utara, masyarakat dan sejarawan berharap agar kebijakan pemerintah lebih berpihak pada pelestarian sejarah dan budaya, sehingga warisan leluhur dapat terus terjaga untuk generasi mendatang," kuncinya. (mpd)
Editor : Filip Kapantow