MANADOPOST.ID - Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sulawesi Utara mengadakan kegiatan Konsolidasi Pendidikan Daerah bertajuk "Pendampingan Penganggaran Pemda untuk Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan", yang berlangsung pada 4–5 Juli 2025 di Luwansa Hotel Manado.
Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Dr Eko Susanto SE MSi, Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen, melalui pertemuan daring.
Tujuan utama kegiatan ini adalah memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyelaraskan kebijakan nasional di bidang pendidikan dengan kebutuhan perencanaan daerah, khususnya dalam hal penerapan SPM Pendidikan.
Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini meliputi perwakilan dari Bappeda Provinsi Sulut, Bapelitbang, serta Dinas Pendidikan dari seluruh 15 kabupaten/kota di Sulawesi Utara.
Kepala BPMP Sulut, Febry HJ Dien ST MInf Tech (Man), menjelaskan bahwa penerapan SPM merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menjamin hak anak atas akses pendidikan yang merata dan berkualitas.
Ia menekankan pentingnya kerja sama antara pusat dan daerah agar proses perencanaan serta penganggaran mampu menjawab kebutuhan nyata di lapangan.
“Forum ini juga menjadi ruang strategis untuk memastikan perencanaan dan alokasi anggaran pendidikan benar-benar berbasis pada data dan kondisi aktual,” ujar Dien.
Ia menambahkan bahwa tujuan utama SPM bukan hanya pemenuhan administrasi, tetapi dampak nyata bagi mutu layanan pendidikan dasar.
Kepala Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulut, Dr Femmy J Suluh MSi, turut menegaskan bahwa SPM merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin akses pendidikan yang adil dan bermutu.
Ia menyebutkan bahwa pelaksanaan SPM harus menjadi ukuran komitmen terhadap hak anak-anak di seluruh wilayah, dan untuk itu diperlukan sinergi lintas sektor.
Staf Khusus Gubernur Bidang Pendidikan, Prof Grevo Gerung, menyoroti pentingnya kebijakan pendidikan yang kontekstual.
Menurutnya, karena setiap daerah memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri, maka pendekatan kebijakan harus disesuaikan agar hasilnya optimal.
Senada Staf Khusus Gubernur Bidang Perencanaan Pembangunan Dr Magdalena Wullur SE MM MAP CMILT, menekankan pentingnya perencanaan berbasis data sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat dan efektif.
Ia mengajak seluruh pemangku kebijakan untuk membangun budaya kerja berbasis bukti nyata.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Sulut Elvira Katuuk ST ME, menyatakan komitmen lembaganya dalam mengintegrasikan program SPM ke dalam dokumen perencanaan strategis daerah seperti RPJMD dan RKPD.
Menurutnya, kegiatan ini menjadi momen penting dalam mengharmoniskan arah kebijakan nasional dengan daerah, khususnya di sektor pendidikan.
Melalui konsolidasi ini, BPMP Sulut berharap seluruh pemangku kepentingan di tingkat daerah mampu menyusun perencanaan dan penganggaran pendidikan yang tepat sasaran, berbasis bukti, dan berdampak pada peningkatan kualitas layanan pendidikan dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Sinergi erat antara pusat dan daerah diyakini menjadi kunci dalam mewujudkan transformasi pendidikan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan di Sulawesi Utara.
Diketahui, 'Konsolidasi Pendidikan Daerah' dirangkaikan dengan 'Apresiasi Lomba Semarak Anak Indonesia Hebat' di Luwansa Hotel Manado, selama dua hari dari Jumat hingga Sabtu, 04-05 Juli 2025. (mpd)