Pembangunan Infrastruktur di Talaud Dinilai Lambat, Sasauw Singgung Janji Kampanye Wakil Rakyat

MANADOPOST.ID - Lambatnya pembangunan infrastruktur di Talaud menuai sorotan. Tokoh masyarakat Talaud Nelson Sasauw menilai, pembangunan infrastruktur di Bumi Porodisa terbagi tiga. Pertama, di Kepulauan Miangas, Nanusa Kabaruan menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. Kedua, Pulau Karakelang yakni jalan nasional APBN. Dan ketiga jalan di Pulau Salibabu, menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. "Panjang jalan Pulau Salibabu kurang lebih 70 km dirintis oleh AMD 2006. Sepanjang 12 km Desa Kalongan ke Desa Sere sudah 17 tahun tidak ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi. Akibatnya tidak difungsikan sebab jembatan darurat kayu sudah hancur," terangnya. Ia melanjutkan, jalan Lirung Kalongan melewati Desa Musi, Baluk, Alude kurang lebih 20 km sudah di-hotmix 10 km. Sisanya 10 km sudah sejak 10 tahun tidak diaspal dan rusak. "Pada saat diaspal itu semasa Gubernur A J Sondakh dan awal kepemimpinan SHS pada tahun 2006. Hingga rusak pada tahun 2013 sampai sekarang belum ada perbaikan," katanya. Sasauw menyentil soal kampanye oleh pihak legislatif 2019 dan Gubernur tahun 2020 dimana jalan sepanjang 20 km Lirung Kalongan dijanjikan akan selesai pada tahun 2021 atau 2022. Namun faktanya di lapangan masih tersisa 10 KM yang belum selesai. "Di muka kantor Camat Desa Kalongan jalannya masih tanah. Sebab aspal tidak ada lagi, sama dengan jalan baru dirintis jalan lingkar Pulau Salibabu," tuturnya. Ia melanjutkan, jalan sepanjang 70 km di tahun 2021 yang belum tuntas itu menjadi bukti diskriminasi pembangunan di Sulut masih terjadi. Selama 1 minggu, ia bersama tim keliling pulau Salibabu berdiskusi dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat. "Apabila APBD-P 2023 tidak dianggarkan dan juga di APBD 2024 tidak dapat menuntaskan jalan Lirung Kalongan 10 km dan Sere Kalongan 12 km, pemilihan legislatif 14 Februari 2024 jangan pilih caleg provinsi Andi Silangen, Toni Supit, Sherly Tjanggulung. Sebab mereka lolos ke DPRD Sulut karena suara dari masyarakat Talaud," tegasnya. Tak tanggung-tanggung, Sasauw juga menuturkan, apabila sebentar ada money politic, ambil uangnya jangan pilih orangnya. "Kami siap kampanye mulai akhir Oktober ini. Empat kali Pemilihan Legislatif dari tahun 2004, 2009, 2014, 2019 telah melakukan pembohongan kepada rakyat Talaud. Selain infrastruktur jalan, Bendungan Essang menghabiskan anggaran kurang lebih Rp 100 miliar sudah 14 tahun tidak berfungsi jadi mubazir. Selain itu jalan ke Bendungan Essang 6 km masih bertanah dan jembatan kayu sudah hancur," bebernya. Selain berbagai proyek mandek di atas, adapula pembangunan saluran induk dan tersier lainnya mengalami nasib serupa. "Bendungan di Beo sudah rusak sejak 13 tahun tidak diperbaiki. Bendungan Tarun saluran induk rusak sudah 12 tahun tidak diperbaiki. Pelabuhan Feri di Lirung Mangaran juga belum ada perbaikan sudah 7 tahun," pungkasnya. (ridel palar) Editor : Kenjiro Tanos