Dalil Tak Fiksi, Tim IH-HM Optimis Menangkan Sengketa Pilkada Talaud

Ridel Palar • Dipublikasikan Rabu, 22 Januari 2025 | 20:20 WIB

 

Tim Kuasa Hukum IH-HM paslon nomor urut dua usai menghadiri sidang pendahuluan di MK beberapa waktu lalu.
Tim Kuasa Hukum IH-HM paslon nomor urut dua usai menghadiri sidang pendahuluan di MK beberapa waktu lalu.
MANADOPOST.ID- Sengketa hasil pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Kepulauan Talaud 2024 masih terus bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK).

MK RI mengagendakan sidang lanjutan pada Kamis (23/1) 2025, pukul 08.00 WIB dengan nomor perkara Nomor 51 PHPU.BUP-XXIII/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud 2024 dengan pemohon Irwan Hasan dan Haroni Mamentiwalo dengan kuasa Hukum Handri Piter Poae.

Salah satu Tim Hukum IH-HM Sunarto Bataria SH menerangkan, untuk besok agenda persidangan adalah mendengar jawaban dari termohon dan pihak terkait dan Bawaslu. "Tim hukum IH-HM sangat optimis dalam persidangan ini karena kekuatan bukti pendukung dan dalil sangat kuat," terangnya Via WA ke Manado Post, Rabu (22/1).

Sunarto juga menegaskan bahwa dalam berperkara di semua badan peradilan maka kuncinya adalah dalil yang didukung oleh kekuatan bukti. "Sejauh ini dalil kami tidak bersifat fiksi tetapi dalil yang terverifikasi dengan kesiapan bukti yang nanti akan diuji dalam pembuktian,"tekannya

Ia juga menjelaskan, dalil kami memenuhi empat fundamental dari bukti, yaitu relevan, admisible, perolehan bukti yang benar atau sesuai hukum, dan kekuatan pembuktian sebagai otoritatif hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili. "Sebagai profesional tentu tidak boleh mendahului sikap majelis, tetapi jika bicara keyakinan dan optimisme tentu dengan evidence base yang kami miliki, kami sangat yakin dan optimis. Ini bukan soal tidak menerima, bukan soal tidak berbesar hati, apalagi menjatuhkan orang, tetapi ini adalah hak konstitusional yang kami perjuangkan lewat jalan konstitusional sebagaimana adagium Vigilantibus est non d' ormientibus  jura sub veniut/ hukum semestinya melindungi orang yang sadar akan haknya, bukan orang yang tidur dengan haknya,"paparnya.

Di ujung prosesnya nanti kita sama-sama berkontribusi melahirkan pemimpin dengan dua legitimasi, yaitu legitimasi demokrasi dan legitimasi konstitusional. Pak Iwan Hasan, SE juga pada saat yang tepat akan menyampaikan sikap akhirnya secara publik. "Apapun hasilnya nanti beliau sebagai warga negara yang taat asas, taat hukum akan bersikap mematuhi dan menghormatinya. Karena sejak awal orientasi beliau bukan kekuasaan tetapi beliau ingin menyumbangkan ide dan gagasan beliau untuk kemajuan daerah. Karena beliau kami tegaskan sudah tuntas dengan dirinya sendiri, beliau hanya ingin melihat dan mewujudkan impiannya tentang Talaud yang lebih maju dan bermartabat," pungkasnya.

Sebelumnya dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 51 PHPU.BUP-XXIII/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud.

Sidang tersebut digelar di Gedung I Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (13/1/2025), dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo, serta Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah.

Dalam perkara ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Talaud menjadi Termohon. Sedangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Nomor Urut 3 Welly Titah dan Anisya Gretsya Bambungan menjadi Pihak Terkait.

Kuasa Hukum IH-HM Handri Piter Poae menerangkan dalam sidang, dugaan keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) menjadi satu dari dalil-dalil permohonan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud. 

Diketahui dalam sidang itu, Irwan Hasan dan Haroni Mamentiwalo dalam permohonannya mendalilkan tentang adanya Grup Whatsapp yang anggotanya didominasi ASN. Menurut pemohon yang dibacakan kuasa hukum, grup tersebut dimaksudkan untuk mendukung pihak terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud 2024.

"Terhadap pelanggaran netralitas aparatur sipil negara yang telah dilakukan secara masif dan terlibat dalam pemenangan Pasion Nomor 3 dengan cara kerja yang tersistem dalam Group Whatsapp 'Relawan WT-AB 2024' dengan simbol angka jari 3, Yang Mulia," ujar kuasa hukum Handri Piter Poae saat membacakan dalil permohonan di persidangan.

Secara umum, daftar bukti keberadaan grup tersebut disampaikan Pemohon telah terlampir dalam bentuk screenshot atau tangkapan layar sebanyak 28 halaman. Di antaranya, ada yang menjelaskan tentang target pemenangan hingga pembagian uang.

"Screenshot halaman 25-26 dapat menjelaskan tentang pembagian amplop serta informasi serangan pembagian uang dalam amplop," kata Handri.

Terkait pembagian uang, Pemohon turut mendalilkan praktik politik uang dalam permohonannya. Menurut Pemohon, praktik bagi-bagi uang kepada masyarakat terjadi sejak masa kampanye hingga proses pemungutan suara.

Tak hanya kepada masyarakat, Pemohon juga mengaku memiliki bukti bagi-bagi uang dari pihak terkait kepada penyelenggara Pemilu. Praktik tersebut, kata Pemohon dilakukan melalui metode transfer.

"Jadi, cara kerjanya Yang Mulia, ini langsung ditransfer kepada PPK dan PPK ditransfer masing-masing KPPS," ujarnya.

Kemudian dalam permohonannya, Pemohon juga menyebut adanya keterlibatan aktif beberapa pejabat di pemerintahan daerah hingga penyelenggara desa. Termasuk di antaranya dalam penerbitan Surat Keputusan (SK) Pemenangan.

Selain keterlibatan aparatur negara, dalam permohonan PHPU Kabupaten Talaud ini juga disebut soal pelanggaran prosedural yang menurut Pemohon sudah dilakukan penyelenggara Pemilu. Satu di antaranya, tak diumumkannya status tersangka salah satu peserta, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 4. Pelanggaran prosedural lainnya yang didalilkan Pemohon yakni mengenai penghitungan surat suara, di mana terdapat surat suara yang dianggap tidak sah dari Paslon Nomor 2.

Terakhir dalam dalil permohonannya, Pemohon menyoroti adanya pemilih dalam kondisi gangguan jiwa permanen yang dipaksa memilih hingga ditawari rokok oleh KPPS. "Hal tersebut membuat suara yang diberikan, dapat disalahgunakan baik oleh yang mengarahkan dan atau mengajak dan atau siapa pun juga," kata Handri.

Dari dalil-dalil permohonan yang disampaikan, Pemohon dalam perkara ini menyampaikan petitum, meminta agar Majelis Hakim Konstitusi nantinya membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1259 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024.

Kemudian dalam petitumnya Pemohon juga meminta agar pihak terkait didiskualifikasi dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud 2024.

Selain itu, terdapat pula permintaan agar Majelis memerintahkan KPU Kepulauan Talaud untuk melakukan pemungutan suara ulang pada seluruh TPS di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud. Adapun dalam petitum alternatifnya, Pemohon meminta agar pemungutan suara ulang dilakukan di: TPS 2 Melonguane Barat, TPS 3 Melonguane Barat, TPS 1 Melonguane, TPS 3 Melonguane Timur, TPS 1 Sambuara Satu, TPS 1 Binalang, TPS 2 Peret, TPS 1 Panullan, TPS 1 Awit Selatan, TPS 1 Tule Tengah, TPS 1 Tule Utara, TPS 1 Damau, TPS 2 Damau, TPS 2 Damau Bowone, TPS 1 Rarange, TPS 1 Peret, TPS 2 Peret, TPS 1 Tarun, TPS 1 Rainis dan TPS 1 Nunu Utara, "Dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja terhitung mulai hari putusan ini diucapkan," kata Suwempry Sivrits Suoth selaku kuasa hukum Pemohon.(del)

Editor : Tanya Rompas
sengketa mk Pilkada Talaud