MK RI mengagendakan sidang lanjutan pada Kamis (23/1), pukul 08.00 WIB dengan nomor perkara Nomor 51 PHPU.BUP-XXIII/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud 2024 dengan pemohon Irwan Hasan dan Haroni Mamentiwalo dengan kuasa Hukum Daniel Bangsa didampingi Handri Piter Poae.
Diketahui saat ini agenda sidang MK terkait agenda persidangan mendengar jawaban dari termohon dan pihak terkait dan keterangan Bawaslu serta pengesahan alat bukti para pihak.
Sidang tersebut digelar di Gedung I Mahkamah Konstitusi (MK) dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo, serta Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh dan Hakim Konstitusi Guntur Hamzah.
Dalam perkara ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Talaud menjadi Termohon. Sedangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Nomor Urut 3 Welly Titah dan Anisya Gretsya Bambungan menjadi pihak terkait.
Kuasa hukum KPU Talaud Gilbert Lumanraja didampingi ketua KPU Talaud Anri Sumolang selaku termohon dalam sidang menerangkan dalil pemohon tidak jelas atau kabur bahwa pemohon tidak memenuhi ketentuan PMK Nomor 3 tahun 2024 dimana permohonannya tidak mengikuti pedoman tentang sistem matika susunan pemohon.
Dalam dugaan pemohon terkait dugaan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, sistematis dan masif pasangan nomor 3, bahwa dalil pemohon terdapat pelanggaran ASN.
Laporan telah dilakukan ke Bawaslu Talaud dan Bawaslu Provinsi Sulut, dalam dalil ada nama sutomson tingginehe dan winarti sarani dan Yulinda Winalang bagian dari tim Kampanye namun sudah dilakukan perbaikan dan bukan lagi dari tim kampanye.
Dan terkait dugaan politik permainan uang dugaan termohon. Bahwa termohon telah melaporkan ke Bawaslu Talaud dan laporan tersebut di tindak lanjuti, termohon tidak menerima rekomendasi dari Bawaslu terkait Tim Kampanye.
Termohon menerangkan saat membacakan Petitum, berdasarkan uraian di atas termohon memohon kepada yang mulia majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam esepsi mengabulkan esepsi termohon untuk seluruhnya dalam pokok perkara menolak pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1259 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 tertanggal 3 Desember. Dan menetapkan perolehan suara tahap akhir. Nomor urut 1, Moktar Arunde Parapaga dan Ade Yeswa Sahea jumlah suara 4.132. Nomor Dua, Irwan Hasan dan Haroni Mamentiwalo jumlah suara 20.068. Nomor tiga Welly Titah dan Anisa Gretsya Bambungan jumlah suara 20.813. Nomor urut empat Tammy Wantania dan Jakmon Amisi jumlah suara 8.261. Dan nomor urut lima Yopi Saraung dan Adolf Binilang jumlah suara 4.374 . "Atau apabila majelis hakim Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya" kata Gilbert usai membacakan Petitum dari termohon.
Sementara itu pihak terkait Tim kuasa Hukum pasangan Welly Titah dan Anisa Gretsya Bambungan (WT-AGB) Fanderik Wailan didampingi Mardianto Bungango membacakan dalil dalam sidang.
Dalam petitum pihak terkait, dalam hal ini memohon kepada majelis hakim yang mulia konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut. Dalam esepsi menerima seluruh dalil pihak terkait, dua meyatakan permohonan pemohon tidak dapat di terima dalam pokok perkara sebagai berikut 1, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2, menyatakan sah dan mengikat secara hukum keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud nomor 1259 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2024. 3, Menyatakan penetapan pasangan calon nomor urut tiga yang sah menurut hukum. 4, menetapkan pasangan nomor urut 3 sebagai peraih suara terbanyak pertama. 5, Memerintahkan termohon untuk melaksanakan putusan ini. "Atau apa bila majelis hakim konstitusi yang mulia berpendapat lain, kami mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami kuasa hukum Welly Titah dan Anisa Gretsya Bambungan terimah kasih " ungkap Mardianto Bungango Tim Hukum WT-AGB saat membacakan petitum dalam sidang.
Sementara itu dari pihak Bawaslu Talaud Komisioner Sidra Sofyan didampingi Ketua Bawaslu Zenith Anaada menerangkan mengatakan, pada pokoknya pemohon mendalilkan selisih perolehan suara antara pemohon dengan peraih suara terbanyak pasangan nomor urut tiga selisih 745 suara.
"Berikut keterangan Bawaslu, Berkenan dengan dalil pemohon, tidak terdapat laporan atau temuan pelanggaran pemilihan. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Talaud pada saat penetapan tidak ada keberatan dari calon Bupati nomor urut dua terkait selisih perolehan suara," katanya dalam sidang.
Sidra melanjutkan terkait dengan rekomendasi oleh pihak terkait, ada 4 rekomendasi pelanggaran ASN dan kemudian di proses dan ditindak lanjuti ke BKN.
Dalam sidang juga Hakim MK Suhartoyo juga menekankan agar mencermati, termohon pemohon, dan pihak terkait serta Bawaslu karena tidak melewati ambang batas. "Jadi perkara-perkara yang tidak melewati ambang batas itu ada potensi-potensi pembuktian di sidang lanjutan, meskipun tidak semuanya. Sepanjang tidak ada kendala dengan persyaratan Formil, permohonannya tidak kabur, tapi kalau ada sifat-sifatnya khusus luar biasa MK Juga berpotensi untuk dilanjutkan pada pembuktian. Meskipun ini juga absolute. Semua tergantung pada bagaimana karakter perkara dan sikap dari pada mahkamah dalam meyikapi permohonan yang bersangkutan. Dan itu sering tidak di pahami beberapa pihak," terang Hakim.
Hakim MK juga menuturkan dalam sidang, jadi nanti di persiapkan, terlepas dari perkara ini akan lanjut atau tidak akan sangat tergantung kepada bagaimana keputusan para hakim yang pleno 9 hakim ini.(del)
Editor : Tanya Rompas