Sidang dipimpin langsung Ketua MK sekaligus Ketua Panel 1 Hakim Suhartoyo, didampingi hakim Daniel Yusmic P Foekh dan hakim M Guntur Hamzah.
Tim Hukum Irwan Hasan- Haroni Mamentiwalo (IH-HM) Handri Piter Poae menerangkan, pihak tim Hukum IH-HM sudah bekerja secara maksimal dan sangat optimis terhadap permohonan dikabulkan MK.
"Karena pembuktian yang kami ajukan itu sudah maksimal dan bukti-bukti kami sudah urai semua. Kemudian ahli sudah kami ajukan dan terus kenapa ahli kami ambil spesialisasi berkaitan dengan netralitas dan politik uang karena ada pendalaman disitu," terang Handri kepada Mando Post Jumat (14/2).
Dikatakan Handri, terbukti kemarin, hakim MK mendalami berkaitan dengan politik uang sampai dengan diputarnya vidio. Memang kami ajukan sudah maksimal semuanya. Tidak bisa dipungkiri juga ada hal-hal yang bersifat formil dan ada keterlambatan sedikit. Tetapi di dalam persidangan MK, kalo yang sudah biasa bersidang. Hal-hal yang bersifatnya formil itu dikesampingkan oleh MK. Kalau ada hal sifatnya substansi dan kejadian-kejadian khusus.
"Jadi keyakinan kami sampai proses sidang selesai kemarin, apa yang sudah kami hadirkan dipersidangan itu, kami yakin sudah bisa meyakinkan hakim bahwa telah terjadi adanya pelanggaran sesuai dengan dalil yang sudah kami sampaikan dan kami yakin akan dikabulkan oleh hakim sebagian terhadap petitum kami,"bebernya.
Dijelaskan Handri, memang pihaknya meminta beberapa petitum, pertama yang sudah pasti membatalkan keputusan KPU berkaitan dengan hasil, kemudian mamang ada petitum kami berkaitan dengan diskualifikasi. Kenapa petitum diskualifikasi dimasukan, karena adanya pelanggaran politik uang yang diuraikan dalam dalil.
Ia melanjutkan, kemudian ketiga adanya pelanggaran netralitas itu didalilkan berkaitan dengan petitum pemungutan suara ulang. Jadi pemungutan suara ulang itu diuraikan secara bertingkat, se-Kabupaten Kepulauan Talaud, kemudian perwilayah-wilayah tertentu di kecamatan, sampai dengan persetiap TPS.
"Jadi kami sangat-sangat optimis di terima oleh MK. Tapikan tidak mendahului bahwa semua kewenangan ada pada yang mulia hakim MK. Tim kuasa hukum sudah bekerja dan mengupayahkan maksimal. Dan kemarin (Dalam sidang-red),yang kami lakukan sudah maksimal," pungkas Handri.
Diketahui untuk jadwal sidang selanjutnya terkait sengketa Pilkada Talaud akan dilanjutkan pada 24 Febuari dengan jadwal sidang dari MK Sidang Putusan.(Del)
Editor : Tanya Rompas