Dalam sidang perkara pengucapan putusan perkara nomor Nomor 51 PHPU.BUP-XXIII/2025, Senin (24/2).
Hakim MK Daniel Yusmic P Foekh dalam sidang menerangkan bahwa terbukti pihak terkait Pasangan Calon Bupati Nomor urut tiga WT-AGB melakukan pembagian uang atau Money Politik sebesar 50 ribu rupiah pada saat kampanye di Desa Bulude oleh Tim Kampanye yang melibatkan pemilih dari Kecamatan Essang dan dapat di buktikan kebenarannya. Dan dalil pemohon beralasan menurut hukum.
Sementara itu Ketua MK Suhartoyo dalam pembacaan amar putusan mengatakan,
1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian
2. Menyatakan, batal surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud nomor 1259 tahun 2024 tentang penetapan hasil bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Talaud bertanggal 3 Desember 2024, sepanjang berkenan dengan hasil perolehan suara dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati Kepulauan Talaud 2024 di Kecamatan Essang
3. Memerintahkan termohon untuk melaksanakan pungutan suara ulang PSU dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud tahun 2024 pada seluruh TPS di Kecamatan Essang dengan mengikutsertakan pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan dan daftar pemilih tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Kepulauan Talaud tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 45 hari sejak putusan A quo diucapkan dan selanjutnya hasil PSU tersebut digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dalam putusan A quo untuk ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman sebagai ditentukan peraturan perundang-undangan tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud dalam rangka pelaksanaan Amar putusan ini
5. Memerintahkan kepada badan pengawas pemilihan umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan badan pengawas pemilih umum Provinsi Sulawesi Utara dan badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud dalam rangka pelaksanaan Amar putusan ini
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya khususnya kepolisian daerah Sulawesi Utara dan kepolisian resour kepulauan Talaud untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang (PSU) tersebut sesuai dengan kewenangannya.
7. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya
Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh sembilan hakim Konstitusi. (del)
Editor : Tanya Rompas