Dalam penyampaiannya, Marthen mengatakan saat turun lapangan bertemu konstituen di Desa Tabang, ia mendapatkan informasi dari Kepala Desa bahwa telah terjadi penambangan dan penjualan pasir secara ilegal di area pantai yang hanya berjarak sekitar satu meter dari jalan trans nasional penghubung Desa Tabang dan Desa Bantane.
“Pasir diangkut menggunakan dump truk, dan menurut informasi dari kepala desa, ada dua orang pemilik tambang itu, yang ternyata merupakan ASN aktif,” ungkap Marthen.
Ia pun mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas. “Saya minta kepada pemerintah untuk memanggil dan melakukan pembinaan terhadap kedua ASN tersebut. Jika tidak, abrasi bisa mengancam putusnya akses jalan nasional kita,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Talaud, Merdinson Sasae, mengaku belum menerima laporan resmi terkait penambangan pasir di lokasi tersebut. Namun, ia memastikan pihaknya segera bertindak.
“Laporan ini akan kami tindak lanjuti. Kami akan turun langsung ke lapangan untuk memantau kondisi dan melakukan penelusuran,” ujarnya.
Dinas Lingkungan Hidup memastikan bahwa perlindungan lingkungan pesisir menjadi prioritas, dan laporan dari legislatif akan menjadi dasar kuat untuk tindakan lebih lanjut.(Del)
Editor : Tanya Rompas