"Fungsi utama dari DOB adalah agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih cepat dan lebih dekat," ujar Manumpil.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa proses pembentukan DOB bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah, melainkan sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.
"Penjelasan dari DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), saat ini mereka sedang memproses regulasi untuk mewujudkan DOB, termasuk untuk Kabupaten Kepulauan Talaud Selatan," jelasnya.
Pj Bupati pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang dan bersabar menantikan kejelasan kebijakan dari pemerintah pusat.
“Kita berharap semuanya berjalan baik dan sesuai harapan masyarakat. Mari bersama-sama kita menunggu keputusan resmi dari pusat terkait DOB ini,” pungkasnya.(Del)
Editor : Tanya Rompas