Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Talaud, Paul Dimpudus, SE, Ak, CA, mengungkapkan bahwa capaian ini menandakan seluruh proses pengelolaan keuangan di Kabupaten Kepulauan Talaud telah berjalan sesuai aturan dan prinsip akuntabilitas.
“Artinya, tidak ada hal yang material dalam laporan keuangan yang menjadi catatan BPK. Tidak ditemukan transaksi fiktif, kecurangan, mark up, mark down, atau kerugian signifikan. Semua bisa dipertanggungjawabkan secara akuntansi,” jelas Dimpudus kepada Manado Post.
Lebih lanjut, Dimpudus menjelaskan bahwa terdapat empat jenis opini yang biasa diberikan oleh BPK terhadap LKPD, yakni:
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) – laporan keuangan disajikan secara wajar dan tidak ditemukan penyimpangan material.
Wajar Dengan Pengecualian (WDP) – ada beberapa hal tertentu yang tidak sesuai, namun tidak memengaruhi keseluruhan laporan.
Tidak Wajar – pengelolaan keuangan dianggap bermasalah secara keseluruhan.
Disclaimer (Tidak Memberikan Pendapat) – BPK tidak memperoleh cukup bukti untuk memberikan opini, biasanya karena hambatan signifikan dalam proses pemeriksaan.
Menurutnya, Kabupaten Kepulauan Talaud telah melalui semua fase itu, dari disclaimer, tidak wajar, WDP, hingga kini menjadi langganan WTP selama sembilan tahun berturut-turut.
Dimpudus yang telah terlibat dalam tim penyusunan LKPD sejak 2009 menekankan bahwa capaian ini bukan sekadar angka, melainkan bentuk nyata dari tata kelola keuangan yang transparan dan profesional.
“Laporan keuangan yang disajikan sudah akuntabel, dapat dipercaya, dan dilaksanakan sesuai standar. Ini buah dari kerja keras seluruh perangkat daerah,” tegasnya.
Ia berharap capaian ini terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan di tahun-tahun mendatang.
“Harapan kami, hal positif ini tetap dijaga. Setiap tahun, laporan keuangan kita harus semakin baik. Ini penting agar pembangunan dan pelayanan publik bisa berjalan lebih optimal,” tutup Dimpudus. (Del).