MANADOPOST.ID--Kondisi ruas jalan yang prima sudah pasti jadi dambaan masyarakat.
Kondisi jalan yang prima sudah pasti menopang jalannya aktivitas dan perekonomian masyarakat.
Di Kota Tomohon, mayoritas jalan yang dikelola oleh pemerintah masuk dalam kategori baik, meski begitu ada beberapa titik jalan yang tiap tahunnya pasti mengalami kerusakan.
Sebut saja Ruas Jalan Raya Tomohon-Tanawangko. Jalan ini membentang dan melintasi dua daerah sekaligus, Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa.
Ruas jalan Tomohon-Tanawangko santer dikeluhkan lebih khusus di seputaran Jembatan Kamasi.
Kondisi jalannya sudah rusak parah alias dapa sayang, makin memprihatinkan lagi tatkala musim penghujan menambah besar diameter lubang di lokasi tersebut.
"Pemerintah harusnya bertindak cepat dengan melakukan perbaikan. Saya heran tiap tahun diperbaiki tapi kondisi jalan ini pasti akan rusak lagi. Sudah bagus kemarin, tapi sekarang kondisinya sangat tidak nyaman," keluh Stenly Warga Kelurahan Kamasi.
Sejumlah warga pun menyoroti kinerja wakil rakyat DPRD Provinsi Sulawesi lebih khusus utusan Dapil Minahasa-Tomohon. Mereka (anggota dewan, red) dianggap punya kapasitas dan mampu menterjemahkan keinginan konstituen.
"Harusnya bisa dikomunikasikan dengan SKPD terkait. Lagian yang duduk sekarang kan kenal betul dengan kondisi Kota Tomohon. Masyarakat butuh perhatian, fasilitas publik yang memadai. Kita kan bayar pajak sudah selayaknya manfaat dari pajak, bisa kembali lagi ke publik," ketus sejumlah warga.
Dari sisi teknis, Kepala Dinas PUPR Daerah Kota Tomohon Royke Tangkawarow ST ketika dikonfirmasi Manado Post, mengakui pihaknya sudah beberapa kali menyurat ke SKPD terkait di Pemprov Sulut.
Malahan, koordinasi PUPR Tomohon dan Pemprov Sulut, kata Tangkawarow sudah dilakukan sejak Bulan Maret lhingg yang paling terakhir di bulan Agustus lalu. Tujuannya mengantisipasi kondisi jalan kurang prima jelang pelaksanaan TIFF.
Kendati begitu, hingga saat ini Tangkawarow bilang, yang ada hanya upaya perbaikan jalan mandiri yang dilakukan oleh PUPR Tomohon itupun sifatnya sementara.
Alhasil, lagi dan lagi kondisi jalan yang dimaksud kembali rusak dan sangat menggangu mobilitas masyarakat.
"Sudah beberapa kali kita lakukan perbaikan. Bukan dalam konteks mengambil alih kewenangan atas status jalan tersebut. Hanya saja pimpinan melihat kepentingan dan masyarakat kota bunga prioritas dan mendesak," sebut Tangkawarow, Selasa (23/9/2025)
"Kita juga sudah ada kajian teknis perencanaan yang disusun untuk menyiasati kondisi jalan yang dimaksud. Tapi kembali lagi, itu kan kewenangan provinsi," tukasnya.(yol)
Editor : Julius Laatung