29.4 C
Manado
Senin, 4 Juli 2022

BWSS I Segera Tuntaskan Masalah Tanah Bendungan Kuwkaw

MANADOPOST.ID—Bendungan Kuwil Kawangkoan (Kuwkaw) yang terletak di Kabupaten Minahasa Utara adalah salah satu pembangunan infrastruktur yang masuk dalam Proyek Strategi Nasional (PSN). Fungsi dari keberadaan Bendungan Kuwkaw akan segera dirasakan manfaatnya bagi masyarakat di Sulawesi Utara (Sulut). Antara lain, mereduksi banjir Kota Manado, penyedia air baku, sebagai pembangkit listrik tenaga minihidro, serta kawasan pariwisata.

Pembangunan Bendungan Kuwil baik paket I dan II sudah mendekati rampung. Namun, pada kenyataannya masih terkendala dengan pembebasan lahan. Tanah warga yang terletak di kawasan bendungan belum tuntas terbayarkan.

Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi I (BWSS I), I Komang Sudana mengkonfirmasi hal tersebut. Komang yang baru sebulan menjabat sebagai Kepala Balai menjelaskan bahwa pembebasan tanah pada Bendungan Kuwkaw masih terkendala.

“Jadi persoalan di sini adalah penyelesaian tanah. Bendungan Kuwil memang masih ada beberapa persoalan. Tapi semuanya kita sesuaikan dengan aturan. Pengadaan pembebasan tanah, sesuai dengan  UU No. 2 Tahun 2012. Kalau masyarakat keberatan, ajukan keberatan. Tetapi proses tetap jalan. Kalau ada sengketa, kita titipkan ke pengadilan. Biar nanti pengadilan yang memberikan keputusan,” ungkap Sudana.

I Komang Sudana
1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Diketahui, pada beberapa pekan lalu masyarakat sempat mendatangi lokasi Bendungan Kuwkaw dengan mengungkapkan kekecewaan warga terhadap pembebasan tanah yang belum tuntas. Adrianus Tasiam salah satu pemilik tanah mengatakan pihaknya yang mayoritas petani sudah sangat dirugikan. Sebab tanah yang kini menjadi lokasi proyek merupakan lahan pertanian yang menjadi mata pencaharian sehari-hari. “Bukan untung, tetapi rugi. Pohon-pohon sudah ditebang, buah-buah sudah tidak ada. Kalau masih ada, tentunya masih boleh kami pakai untuk dijual,” ujar Tasiam salah satu warga yang mengaku memiliki bidang tanah di bendungan yang belum terbayarkan.

Bismayaode selaku Project Manager PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk pada Proyek Bendungan Kuwkaw Paket I pula mengungkapkan, bahwa pada prinsipnya pada lahan tanah yang berada di area pekerjaan belum tuntas terbayarkan, pekerjaan konstruksinya juga dapat terganggu.

“Bicara soal lahan adalah hal yang mendasar. Jadi secara keseluruhan masalah pekerjaan belum bisa diselesaikan. Terakait masalah pembebasan lahan belum tuntas, itu tanggung jawabnya bukan dikonstruksi, tapi di pengguna jasa. Baiknya ada koordinasi dengan pertanahan. Karena lebih cepat akan lebih baik, sehingga tidak mengganggu pelaksanaan konstruksi,” ungkap Bisma.

Diapun berharap, agar masyarakat yang bersangkutan dengan proses tanah di bendungan, dapat menghubungi pihak terkait dalam prosedur pembebasan lahan. Sehingga dapat membantu proses penyelesaian bendungan yang adalah PSN.

“Setau saya di lokasi tersebut ada istilah kepemilikan satu atau dua orang sehingga prosesnya agak panjang. Status kepemilikan yang bermasalah, kaitannya itu dengan pihak pertanahan. Sedangkan anggaran untuk mengganti lahan, setau saya sudah disediakan PPK Tanah di balai dengan menggunakan uang negara, yang besarannya sudah diatur. Jadi dari masyarakat sendiri kalau dari pemerintah sudah mengganti untung lokasinya, diharapkan agar masyarakat sudah tidak ada komplein lagi. Sehingga pembangunan cepat terselesaikan,” terang Bisma.

Daisy Tinangon selaku PPK Tanah BWSS I juga menerangkan bahwa dalam penyelesaian tanah di Bendungan Kuwkaw, sesuai data yang ada bahwa tersisa 10 bidang tanah dengan 9 pemilik dengan luasan total 16,44 hektar yang belum terbayarkan. “Ini masih berproses untuk penggantian ganti rugi. Yang sudah mendekati proses pembayaran ada 3 bidang tanah dengan 3 pemilik. Tinggal tunggu persetujuan pembayaran di LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara),” papar Tinangon.

Ia pun berharap agar koordinasi antar BWS Sulawesi I dan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) yang diketuai oleh Kepala BPN dapat lebih intens untuk mempercepat proses pembayaran pada masyarakat pemilik tanah. “BWS sudah bekerja sesuai prosedur tinggal koordinasi antar BWS, P2T dengan pihak terkait (masyarakat) pemilik lahan lebih intens untuk mempercepat proses pembayaran. Yang pasti sebelum diresmikan ini sudah terbayarkan,” tambah Tinangon.

Senada Kepala Satker Pembangunan Bendungan Janeny Mamoto berharap agar Bendungan Kuwkaw yang adalah PSN dapat disupport oleh masyarakat sehingga pembangunan dapat segera terselesaikan. “Semua yang mau dibebaskan, lokasinya hanya di green belt dan lokasi genangan. Jadi diharapkan pembangunan di bagian infrastruktur tetap berjalan. Pesan bagi warga yang tanahnya bermasalah agar bersabar menunggu proses pembayaran dan dapat mensupport sehingga Bendungan yang adalah PSN dapat cepat selesai,” tutup Mamoto. (*)

MANADOPOST.ID—Bendungan Kuwil Kawangkoan (Kuwkaw) yang terletak di Kabupaten Minahasa Utara adalah salah satu pembangunan infrastruktur yang masuk dalam Proyek Strategi Nasional (PSN). Fungsi dari keberadaan Bendungan Kuwkaw akan segera dirasakan manfaatnya bagi masyarakat di Sulawesi Utara (Sulut). Antara lain, mereduksi banjir Kota Manado, penyedia air baku, sebagai pembangkit listrik tenaga minihidro, serta kawasan pariwisata.

Pembangunan Bendungan Kuwil baik paket I dan II sudah mendekati rampung. Namun, pada kenyataannya masih terkendala dengan pembebasan lahan. Tanah warga yang terletak di kawasan bendungan belum tuntas terbayarkan.

Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi I (BWSS I), I Komang Sudana mengkonfirmasi hal tersebut. Komang yang baru sebulan menjabat sebagai Kepala Balai menjelaskan bahwa pembebasan tanah pada Bendungan Kuwkaw masih terkendala.

“Jadi persoalan di sini adalah penyelesaian tanah. Bendungan Kuwil memang masih ada beberapa persoalan. Tapi semuanya kita sesuaikan dengan aturan. Pengadaan pembebasan tanah, sesuai dengan  UU No. 2 Tahun 2012. Kalau masyarakat keberatan, ajukan keberatan. Tetapi proses tetap jalan. Kalau ada sengketa, kita titipkan ke pengadilan. Biar nanti pengadilan yang memberikan keputusan,” ungkap Sudana.

I Komang Sudana

Diketahui, pada beberapa pekan lalu masyarakat sempat mendatangi lokasi Bendungan Kuwkaw dengan mengungkapkan kekecewaan warga terhadap pembebasan tanah yang belum tuntas. Adrianus Tasiam salah satu pemilik tanah mengatakan pihaknya yang mayoritas petani sudah sangat dirugikan. Sebab tanah yang kini menjadi lokasi proyek merupakan lahan pertanian yang menjadi mata pencaharian sehari-hari. “Bukan untung, tetapi rugi. Pohon-pohon sudah ditebang, buah-buah sudah tidak ada. Kalau masih ada, tentunya masih boleh kami pakai untuk dijual,” ujar Tasiam salah satu warga yang mengaku memiliki bidang tanah di bendungan yang belum terbayarkan.

Bismayaode selaku Project Manager PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk pada Proyek Bendungan Kuwkaw Paket I pula mengungkapkan, bahwa pada prinsipnya pada lahan tanah yang berada di area pekerjaan belum tuntas terbayarkan, pekerjaan konstruksinya juga dapat terganggu.

“Bicara soal lahan adalah hal yang mendasar. Jadi secara keseluruhan masalah pekerjaan belum bisa diselesaikan. Terakait masalah pembebasan lahan belum tuntas, itu tanggung jawabnya bukan dikonstruksi, tapi di pengguna jasa. Baiknya ada koordinasi dengan pertanahan. Karena lebih cepat akan lebih baik, sehingga tidak mengganggu pelaksanaan konstruksi,” ungkap Bisma.

Diapun berharap, agar masyarakat yang bersangkutan dengan proses tanah di bendungan, dapat menghubungi pihak terkait dalam prosedur pembebasan lahan. Sehingga dapat membantu proses penyelesaian bendungan yang adalah PSN.

“Setau saya di lokasi tersebut ada istilah kepemilikan satu atau dua orang sehingga prosesnya agak panjang. Status kepemilikan yang bermasalah, kaitannya itu dengan pihak pertanahan. Sedangkan anggaran untuk mengganti lahan, setau saya sudah disediakan PPK Tanah di balai dengan menggunakan uang negara, yang besarannya sudah diatur. Jadi dari masyarakat sendiri kalau dari pemerintah sudah mengganti untung lokasinya, diharapkan agar masyarakat sudah tidak ada komplein lagi. Sehingga pembangunan cepat terselesaikan,” terang Bisma.

Daisy Tinangon selaku PPK Tanah BWSS I juga menerangkan bahwa dalam penyelesaian tanah di Bendungan Kuwkaw, sesuai data yang ada bahwa tersisa 10 bidang tanah dengan 9 pemilik dengan luasan total 16,44 hektar yang belum terbayarkan. “Ini masih berproses untuk penggantian ganti rugi. Yang sudah mendekati proses pembayaran ada 3 bidang tanah dengan 3 pemilik. Tinggal tunggu persetujuan pembayaran di LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara),” papar Tinangon.

Ia pun berharap agar koordinasi antar BWS Sulawesi I dan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) yang diketuai oleh Kepala BPN dapat lebih intens untuk mempercepat proses pembayaran pada masyarakat pemilik tanah. “BWS sudah bekerja sesuai prosedur tinggal koordinasi antar BWS, P2T dengan pihak terkait (masyarakat) pemilik lahan lebih intens untuk mempercepat proses pembayaran. Yang pasti sebelum diresmikan ini sudah terbayarkan,” tambah Tinangon.

Senada Kepala Satker Pembangunan Bendungan Janeny Mamoto berharap agar Bendungan Kuwkaw yang adalah PSN dapat disupport oleh masyarakat sehingga pembangunan dapat segera terselesaikan. “Semua yang mau dibebaskan, lokasinya hanya di green belt dan lokasi genangan. Jadi diharapkan pembangunan di bagian infrastruktur tetap berjalan. Pesan bagi warga yang tanahnya bermasalah agar bersabar menunggu proses pembayaran dan dapat mensupport sehingga Bendungan yang adalah PSN dapat cepat selesai,” tutup Mamoto. (*)

Most Read

Artikel Terbaru

/