24.4 C
Manado
Sabtu, 20 Agustus 2022

Di Hadapan KSAD, Menko Polhukam Mahfud MD Sebut KKB Bukan Saudara, Ini Reaksi Jenderal Dudung

MANADOPOST.ID – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Dudung Abdurachman bertemu Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (7/12/2021).

 

Pertemuan itu membahas penanganan Papua. Dalam pertemuan ini, Jenderal Dudung didampingi Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono dan Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa.

 

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Mahfud menegaskan, pemerintah terus melakukan dialog dan pendekatan kesejahteraan untuk mengatasi berbagai permasalahan di Papua. Hal ini, kata Mahfud sesuai amanat Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.

 

“Pendekatan yang akan dipergunakan itu adalah pendekatan kesejahteraan. Sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah baik itu aparat, personel, maupun keuangan, akan difokuskan dalam upaya membangun kesejahteraan dalam suatu kerja yang kolaboratif, komprehensif, sesuai dengan Inpres,” kata Mahfud dalam keterangan pers.

 

Selain pendekatan kesejahteraan, Mahfud menjelaskan pemerintah terus mengutamakan dialog dalam rangka membangun Papua. Ditekankan, Papua merupakan bagian dari NKRI sama seperti wilayah di Indonesia lainnya.

MANADOPOST.ID – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Dudung Abdurachman bertemu Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (7/12/2021).

 

Pertemuan itu membahas penanganan Papua. Dalam pertemuan ini, Jenderal Dudung didampingi Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono dan Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa.

 

Mahfud menegaskan, pemerintah terus melakukan dialog dan pendekatan kesejahteraan untuk mengatasi berbagai permasalahan di Papua. Hal ini, kata Mahfud sesuai amanat Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.

 

“Pendekatan yang akan dipergunakan itu adalah pendekatan kesejahteraan. Sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah baik itu aparat, personel, maupun keuangan, akan difokuskan dalam upaya membangun kesejahteraan dalam suatu kerja yang kolaboratif, komprehensif, sesuai dengan Inpres,” kata Mahfud dalam keterangan pers.

 

Selain pendekatan kesejahteraan, Mahfud menjelaskan pemerintah terus mengutamakan dialog dalam rangka membangun Papua. Ditekankan, Papua merupakan bagian dari NKRI sama seperti wilayah di Indonesia lainnya.

Most Read

Artikel Terbaru

/