alexametrics
30.4 C
Manado
Rabu, 25 Mei 2022

Banner Mobile (Anymind)

NYALI BESAR! Mahfud MD Temui Menhan Prabowo-Panglima Andika, Buru Pembuat Kontrak Proyek Satelit

MANADOPOST.ID – Menko Polhukam Mahfud MD menuturkan, pemerintah berhasil menemukan adanya dugaan pelanggaran hukum yang terjadi dalam penandatanganan proyek pengadaan satelit Kementerian Pertahanan (Kemhan). Proyek tersebut terjadi pada periode 2015-2016, era Menteri Pertahanan Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu, eks KSAD.

 

Terkait persoalan ini, Mahfud juga telah melangsungkan pertemuan dengan beberapa pejabat terkait, mulai dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate, hingga Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, Presiden Joko Widodo pun disebut telah mengetahui permasalahan ini.

 

“Hari Rabu Kemarin, saya melaporkan kepada Presiden, dan Presiden memerintahkan saya untuk meneruskan dan menuntaskan kasus ini,” tegas Mahfud. Mahfud juga belum membeberkan siapa sosok dibalik dalam masalah yang mengakibatkan negara harus membayar ratusan miliar rupiah. Namun, dia memastikan pihak tersebut harus bertanggungjawab.

 

“Yang bertanggungjawab yang membuat kontrak itu, karena belum ada kewenangan dari negara di dalam APBN bahwa harus melakukan pengadaan satelit dengan cara-cara itu,” tegas Mahfud dalam konferensi pers, Kamis (13/1/2022), dikutip dari okezone.

MANADOPOST.ID – Menko Polhukam Mahfud MD menuturkan, pemerintah berhasil menemukan adanya dugaan pelanggaran hukum yang terjadi dalam penandatanganan proyek pengadaan satelit Kementerian Pertahanan (Kemhan). Proyek tersebut terjadi pada periode 2015-2016, era Menteri Pertahanan Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu, eks KSAD.

 

Terkait persoalan ini, Mahfud juga telah melangsungkan pertemuan dengan beberapa pejabat terkait, mulai dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate, hingga Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, Presiden Joko Widodo pun disebut telah mengetahui permasalahan ini.

 

“Hari Rabu Kemarin, saya melaporkan kepada Presiden, dan Presiden memerintahkan saya untuk meneruskan dan menuntaskan kasus ini,” tegas Mahfud. Mahfud juga belum membeberkan siapa sosok dibalik dalam masalah yang mengakibatkan negara harus membayar ratusan miliar rupiah. Namun, dia memastikan pihak tersebut harus bertanggungjawab.

 

“Yang bertanggungjawab yang membuat kontrak itu, karena belum ada kewenangan dari negara di dalam APBN bahwa harus melakukan pengadaan satelit dengan cara-cara itu,” tegas Mahfud dalam konferensi pers, Kamis (13/1/2022), dikutip dari okezone.

Most Read

Artikel Terbaru

/