alexametrics
25.4 C
Manado
Sabtu, 28 Mei 2022

Banner Mobile (Anymind)

FPPI Dorong Anggaran di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Harus Ada Tempat Tinggal Terdampak Kekerasan

MANADOPOST.ID – Ketua Umum Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) DR Marlinda Irwanti SE MSi, mengunjungi Sulawesi Utara (Sulut). Sekaligus hadir dan menjadi pembicara dalam iven Women 20 (W20) di Sulut.
Dr Marlinda Irwanti SE MSi menjelaskan, kedatangannya ke Sulut juga dalam kaitan  kunjungan kerja di Dewan Pengurus Daerah (DPD) FPPI Sulut. Di dalamnya melihat Sekretariat DPD FPPI Sulut serta aktivitas dan kegiatan yang dijalankan. Secara umum dijelaskan Marlinda, FPPI sudah berusia 12 tahun. Diterangkan Marlinda, Organisasi FPPI sudah ada di 34 provinsi dan 350 DPC. Visi dan misinya bagaimana agar diskriminasi terhadap perempuan bisa terselesaikan di Indonesia. Karena hal tersebut menjadi isu yang sangat besar. Contohnya di W20 dan G20 (Group of Twenty), yang Indonesia menjadi presidendensi di 2022. Di mana salah satu isu yang diangkat adalah diskriminasi dan kesetaraan.
“Jadi sejalanlah dengan program FPPI. yang pertama adalah bagaimana kita sebuah organisasi, khususnya di Sulut untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan. Karena kalau perempuan itu miskin atau tidak cerdas, maka human indeks development (indeks pembangunan manusia) negara kita juga tidak akan menjadi baik. Karena Pak Jokowi sendiri mengatakan bahwa, salah satu ukuran keberhasilan sebuah bangsa didukung dari bagaimana bangsa memberdayakan perempuannya,” ujar Marlinda Irwanti, yang ditemui pada Gala Dinner Delegasi W20 bersama Pemerintah Provinsi Sulut, Selasa (15/2).
Lanjut dipaparkan Marlinda, isu perempuan  menjadi pembahasan di skala internasional dan tidak hanya nasional. Sehingga diharapkan Marlinda, bahwa FPPI bisa menjadi garda terdepan di dalam membantu pemerintah daerah, khususnya di Sulut untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan di semua aspek. “Contohnya di bidang ekonomi dan literasi digital yang harus dikuatkan untuk perempuan, kedua adalah kekerasan terhadap perempuan, yang baru-baru ini saya mendengar di Sulut terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan. Nah, itu termasuk hal yang harus diselesaikan FPPI.  Misalkan berkaitan dengan victim (perilaku negatif), maka apa yang harus dilakukan FPPI, bukan hanya setelah kejadian itu berjalan, tetapi secara preventif (pencegahan), saya meminta FPPI melakukan sosialisasi. Bagaimana ketika seorang perempuan mengalami kekerasan dan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib karena ada unsur pidananya. Karena perempuan terkadang tidak berani melapor atau karena tidak punya jalur. Makanya, FPPI harus membuat posko-posko pendampingan.  Atau pelaporan pada kasus-kasus perempuan khususnya KDRT,” tutur Marlinda didampingi Ketua FPPI Sulut Grace Rumimpunu.
Lanjut dikatakan Marlinda, selain membantu pendampingan, juga harus membantu akses ekonomi. Dan diharapkan Marlinda, Pemerintah Daerah Sulut harus membuat gender responsif budgeting atau anggaran yang berbasis pada gender. Di mana harusnya anggaran di Dinas Pemberdayaan Perempuan cukup tinggi. “Karena mereka harus membuat shelter (tempat tinggal) bagi perempuan yang terdampak kekerasan baik di keluarga ataupun masyarakat, supaya tidak terjadi lagi. Kemudian menyiapkan pendampingan psikologis dan akses ekonomi, serta pendampingan ketika melaporkan kejadian,” tutup Marlinda. (gre)
MANADOPOST.ID – Ketua Umum Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) DR Marlinda Irwanti SE MSi, mengunjungi Sulawesi Utara (Sulut). Sekaligus hadir dan menjadi pembicara dalam iven Women 20 (W20) di Sulut.
Dr Marlinda Irwanti SE MSi menjelaskan, kedatangannya ke Sulut juga dalam kaitan  kunjungan kerja di Dewan Pengurus Daerah (DPD) FPPI Sulut. Di dalamnya melihat Sekretariat DPD FPPI Sulut serta aktivitas dan kegiatan yang dijalankan. Secara umum dijelaskan Marlinda, FPPI sudah berusia 12 tahun. Diterangkan Marlinda, Organisasi FPPI sudah ada di 34 provinsi dan 350 DPC. Visi dan misinya bagaimana agar diskriminasi terhadap perempuan bisa terselesaikan di Indonesia. Karena hal tersebut menjadi isu yang sangat besar. Contohnya di W20 dan G20 (Group of Twenty), yang Indonesia menjadi presidendensi di 2022. Di mana salah satu isu yang diangkat adalah diskriminasi dan kesetaraan.
“Jadi sejalanlah dengan program FPPI. yang pertama adalah bagaimana kita sebuah organisasi, khususnya di Sulut untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan. Karena kalau perempuan itu miskin atau tidak cerdas, maka human indeks development (indeks pembangunan manusia) negara kita juga tidak akan menjadi baik. Karena Pak Jokowi sendiri mengatakan bahwa, salah satu ukuran keberhasilan sebuah bangsa didukung dari bagaimana bangsa memberdayakan perempuannya,” ujar Marlinda Irwanti, yang ditemui pada Gala Dinner Delegasi W20 bersama Pemerintah Provinsi Sulut, Selasa (15/2).
Lanjut dipaparkan Marlinda, isu perempuan  menjadi pembahasan di skala internasional dan tidak hanya nasional. Sehingga diharapkan Marlinda, bahwa FPPI bisa menjadi garda terdepan di dalam membantu pemerintah daerah, khususnya di Sulut untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan di semua aspek. “Contohnya di bidang ekonomi dan literasi digital yang harus dikuatkan untuk perempuan, kedua adalah kekerasan terhadap perempuan, yang baru-baru ini saya mendengar di Sulut terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan. Nah, itu termasuk hal yang harus diselesaikan FPPI.  Misalkan berkaitan dengan victim (perilaku negatif), maka apa yang harus dilakukan FPPI, bukan hanya setelah kejadian itu berjalan, tetapi secara preventif (pencegahan), saya meminta FPPI melakukan sosialisasi. Bagaimana ketika seorang perempuan mengalami kekerasan dan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib karena ada unsur pidananya. Karena perempuan terkadang tidak berani melapor atau karena tidak punya jalur. Makanya, FPPI harus membuat posko-posko pendampingan.  Atau pelaporan pada kasus-kasus perempuan khususnya KDRT,” tutur Marlinda didampingi Ketua FPPI Sulut Grace Rumimpunu.
Lanjut dikatakan Marlinda, selain membantu pendampingan, juga harus membantu akses ekonomi. Dan diharapkan Marlinda, Pemerintah Daerah Sulut harus membuat gender responsif budgeting atau anggaran yang berbasis pada gender. Di mana harusnya anggaran di Dinas Pemberdayaan Perempuan cukup tinggi. “Karena mereka harus membuat shelter (tempat tinggal) bagi perempuan yang terdampak kekerasan baik di keluarga ataupun masyarakat, supaya tidak terjadi lagi. Kemudian menyiapkan pendampingan psikologis dan akses ekonomi, serta pendampingan ketika melaporkan kejadian,” tutup Marlinda. (gre)

Most Read

Artikel Terbaru

/