alexametrics
27.4 C
Manado
Minggu, 22 Mei 2022

Banner Mobile (Anymind)

FANTASTIS! Ibu Kota Negara Baru Butuh Hampir 500 T, Diproyeksi hingga 2045, Potensi Cuan Minim

MANADOPOST.ID – Ibu Kota Negara (IKN) baru resmi pindah ke Kabupaten Penajam Paser, Kalimantan Timur membutuhkan dana sekira Rpp466 triliun-Rp486 triliun atau hampir Rp500 triliun.

 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan status ibu kota negara dari DKI Jakarta akan pindah ke Kalimantan Timur pada semester I 2024 mendatang. Bahkan, Jokowi bercita-cita merayakan HUT RI ke-79 di ibu kota baru pada 17 Agustus 2024.

 

Nantinya, kantor Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin akan menjadi yang pertama pindah ke ibu kota baru. Hal itu akan diikuti dengan tiga kementerian, yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Luar Negeri.

 

Mengutip ikn.go.id, pemerintah hanya akan menggunakan porsi APBN untuk pembangunan ibu kota baru sebesar 19 persen dari total dana yang dibutuhkan. Hal ini berarti dana yang akan digelontorkan dari APBN sekitar Rp80 triliun.

 

Selebihnya, pemerintah mengandalkan swasta lewat kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) sebesar Rp252,5 triliun atau 54,2 persen. Lalu, investasi swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp123,2 triliun atau 26,4 persen.

 

Proses pembangunan IKN akan memakan waktu cukup panjang. Tepatnya, mulai dari tahun ini hingga 2045 mendatang. Pada tahap pertama, pemerintah akan fokus pada pembangunan jalan dan pelabuhan dalam membangun ibu kota baru. Proses pembangunan akan dinakhodai oleh Kementerian PUPR.

MANADOPOST.ID – Ibu Kota Negara (IKN) baru resmi pindah ke Kabupaten Penajam Paser, Kalimantan Timur membutuhkan dana sekira Rpp466 triliun-Rp486 triliun atau hampir Rp500 triliun.

 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan status ibu kota negara dari DKI Jakarta akan pindah ke Kalimantan Timur pada semester I 2024 mendatang. Bahkan, Jokowi bercita-cita merayakan HUT RI ke-79 di ibu kota baru pada 17 Agustus 2024.

 

Nantinya, kantor Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin akan menjadi yang pertama pindah ke ibu kota baru. Hal itu akan diikuti dengan tiga kementerian, yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Luar Negeri.

 

Mengutip ikn.go.id, pemerintah hanya akan menggunakan porsi APBN untuk pembangunan ibu kota baru sebesar 19 persen dari total dana yang dibutuhkan. Hal ini berarti dana yang akan digelontorkan dari APBN sekitar Rp80 triliun.

 

Selebihnya, pemerintah mengandalkan swasta lewat kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) sebesar Rp252,5 triliun atau 54,2 persen. Lalu, investasi swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp123,2 triliun atau 26,4 persen.

 

Proses pembangunan IKN akan memakan waktu cukup panjang. Tepatnya, mulai dari tahun ini hingga 2045 mendatang. Pada tahap pertama, pemerintah akan fokus pada pembangunan jalan dan pelabuhan dalam membangun ibu kota baru. Proses pembangunan akan dinakhodai oleh Kementerian PUPR.

Most Read

Artikel Terbaru

/