alexametrics
29.4 C
Manado
Sabtu, 21 Mei 2022

Banner Mobile (Anymind)

Mafia Tanah Bermain di Lahan Hengky Pinontoan, James Tuwo: SHM Adriyani Kosanto Palsu! 

MANADOPOST.ID-Ulah oknum mafia tanah di Sulawesi Utara (Sulut), benar-benar bikin geram para korban dan masyarakat.

Terbaru, Pengacara James B Tuwo SH, sebagai penasehat hukum dari Hengky Pinontoan, membeber kronologi tanah milik Hengky Pinontoan di Taas, tepatnya di dekat jalan Ring Road. Menurut Tuwo, kasus ini ikut masuk ranah pidana.

SHM yang dinilai oleh James B Tuwo palsu, karena diduga dibuat mafia tanah

Dipaparkan James Tuwo, pada tahun 1960-an Hengky Pinontoan bersama adik-adiknya dan orang-orang kampung mengadakan mapalus pembukaan lahan yang bernama rokrok. Dasar kepemilikan tanah adalah tanah pasini, untuk berkebun dan menanam beberapa jenis buah-buahan.

Lalu pada tahun 1970-an, Hengky Pinontoan memanggil orang untuk mengolah serta menjaga kebun dan membuat gula batu/gula merah di sana. Lantas, pada tahun 2001 pemerintah Provinsi Sulut melalui instansi PU (pekerjaan umum) merencanakan pembangunan jalan ring road dan salah satu lahan yang terkena pembebasan jalan adalah milik Hengky Pinontoan.

“Pada tanggal 5 september 2001 diadakan pengukuran tanah oleh pengukur tanah dan saksi yang hasil ukurannya seluas 16.498 m² kemudian didaftarkan di kelurahan taas kecamatan tikala kota manado pada tanggal 7 september 2001, tanah tersebut dipisahkan untuk pembangunan jalan manado bypass dengan ukuran 2.595 m²,” sebutnya.

Lalu pada tahun 2005 Hengky Pinontoan berniat menjual tanah kebun tersebut kepada Budi Kosanto. Tetapi dapat info dari Budi Kosanto, bahwa tanah itu sudah terjual kepada Adriani Kosanto dan yang menjual tanah itu adalah saudara-saudara sepupu dan kakak dari Hengky Pinontoan, dengan alasan tanah tersebut tanah budel/warisan oma opa dari Hengky Pinontoan. “Setelah ditelusuri kabar tersebut, ternyata tanah kebun milik Hengky Pinontoan benar sudah

terjual pada tahun 2004. Dan pada tahun 2005 dan 2006, Hengky Pinontoan membuat pencegahan sertifikat tanah atas nama Adriani Kosanto di BPN Manado,” beber James Tuwo, pengacara yang dikenal, beberapa kali memenangkan kasus pertanahan.

Lanjut James Tuwo, tanggal 28 November tahun 2014, Hengky Pinontoan menjual sebagian tanah kebun kepada Hendry Tirayoh seluas 90.746 m² (sudah termasuk tanah milik keluarga Pinontoan – Tiwa atau ahli waris dari Alm Johan Pinontoan dan

Mariam C Tiwa orang tua dari Hengky Pinontoan) senilai Rp. 14.380.550.000,- (empat belas milyar tiga ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dengan diberikan Down Payment (DP) Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Tanpa sepengetahuan keluarga Pinontoan–Tiwa, Hendry Tirayoh membuat Akta Jual Beli (AJB) tanah antara Hendry Tirayoh kepada Vivian Dimpudus (istri dari Hendry Tirayoh), dari dasar AJB tersebut Hendry Tirayoh dan Vivian Dimpudus mengajukan pembuatan sertifikat tanah di BPN Tondano Minahasa. Namun sertifikat gagal tidak keluar karena dicegat oleh Adriani Kosanto.

Karena pembuatan sertifikat tidak keluar, maka Hendry Tirayoh melaporkan keluarga Pinontoan – Tiwa di Polda Sulut, dengan tuduhan penipuan. Adapun tuduhan tersebut berdasarkan bukti-bukti surat tanah milik Adriani Kosanto berupa:

1. SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 228 dan 229 tahun 2010 an. Adriani Kosanto.

2. AJB (Akte Jual Beli) tanggal 21 desember 2004 an. Charles Pinontoan, Bernard Jacob dan Max de Blouwe.

3. Register Kelurahan Taas Kecamatan Tikala No. 195 folio 52 tanggal 21 desember 2004.

4. Surat kuasa kakak beradik termasuk orang tua kepada Charles Pinontoan pada tanggal 22 oktober 2004.

5. Surat Waris dari Alm. Johan Pinontoan tanggal 10 september 2004.

6. Surat Pernyataan dari Charles Pinontoan, Max de Blouwe dan Bernard Jacob tanggal 21 Desember 2004, menyatakan bahwa tanah tersebut sesuai register nomor 39 dan folio 17 Kelurahan Taas Kecamatan Tikala.

“Untuk diketahui dasar dasar pembuatan SHM atas nama Adriyani Kosanto semuanya tidak benar atau palsu. Karena Hengky Pinontoan dan ahli waris dari keluarga Pinontoan–Tiwa, tidak pernah membuat dan menandatangani surat-surat diatas,” tegas James Tuwo.

Lanjut diungkapkan Tuwo, tahun 2018 Vivian Dimpudus menggugat Adriani Kosanto di Pengadilan Negeri Manado, dengan alasan bahwa Vivian Dimpudus adalah pemilik sebagian tanah. Padahal Vivian Dimpudus tidak berhak untuk menggugat, karena belum membayar lunas kepada Hengky Pinontoan dan Keluarga Pinontoan-Tiwa, sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Hendry Tirayoh.

“Pada tahun 2019, Hengky Pinontoan membuat gugatan pada Adriani Kosanto karena pada saat itu Hengky Pinontoan sudah tidak dapat beraktifitas di tanah kebun tersebut (SHM 229), karena tanah kebun tersebut sudah di pagar oleh Adriani Kosanto dan putusannya tidak diterima karena kurang pihak. Pada tahun 2020 Hengky Pinontoan menggugat Adriani Kosanto, Roby Kurniawan dkk dan putusannya Ne Bis In Idem berdasarkan register nomor 195 folio 52 tanggal 21 desember 2004. Sedangkan register tanah Hengky Pinontoan nomor 17 folio 07 tanggal 7 september 2001,” ulas James Tuwo.

Penuntasan perkara ini dinilai James Tuwo berbelit-belit di tangan aparat penegak hukum. “Korban kami sangat terzolimi dengan kasus ini. Sudah jelas, alas hak mereka itu, dibuat oleh mafia tanah. Kami menantang pak kapolda, ibu kajati, untuk serius dengan instruksi pimpinan di pusat, terkait pemberantasan praktik mafia tanah,” pungkas Jamea Tuwo, sembari menyebutkan kasus ini murni masuk ranah pidana.(gnr)

MANADOPOST.ID-Ulah oknum mafia tanah di Sulawesi Utara (Sulut), benar-benar bikin geram para korban dan masyarakat.

Terbaru, Pengacara James B Tuwo SH, sebagai penasehat hukum dari Hengky Pinontoan, membeber kronologi tanah milik Hengky Pinontoan di Taas, tepatnya di dekat jalan Ring Road. Menurut Tuwo, kasus ini ikut masuk ranah pidana.

SHM yang dinilai oleh James B Tuwo palsu, karena diduga dibuat mafia tanah

Dipaparkan James Tuwo, pada tahun 1960-an Hengky Pinontoan bersama adik-adiknya dan orang-orang kampung mengadakan mapalus pembukaan lahan yang bernama rokrok. Dasar kepemilikan tanah adalah tanah pasini, untuk berkebun dan menanam beberapa jenis buah-buahan.

Lalu pada tahun 1970-an, Hengky Pinontoan memanggil orang untuk mengolah serta menjaga kebun dan membuat gula batu/gula merah di sana. Lantas, pada tahun 2001 pemerintah Provinsi Sulut melalui instansi PU (pekerjaan umum) merencanakan pembangunan jalan ring road dan salah satu lahan yang terkena pembebasan jalan adalah milik Hengky Pinontoan.

“Pada tanggal 5 september 2001 diadakan pengukuran tanah oleh pengukur tanah dan saksi yang hasil ukurannya seluas 16.498 m² kemudian didaftarkan di kelurahan taas kecamatan tikala kota manado pada tanggal 7 september 2001, tanah tersebut dipisahkan untuk pembangunan jalan manado bypass dengan ukuran 2.595 m²,” sebutnya.

Lalu pada tahun 2005 Hengky Pinontoan berniat menjual tanah kebun tersebut kepada Budi Kosanto. Tetapi dapat info dari Budi Kosanto, bahwa tanah itu sudah terjual kepada Adriani Kosanto dan yang menjual tanah itu adalah saudara-saudara sepupu dan kakak dari Hengky Pinontoan, dengan alasan tanah tersebut tanah budel/warisan oma opa dari Hengky Pinontoan. “Setelah ditelusuri kabar tersebut, ternyata tanah kebun milik Hengky Pinontoan benar sudah

terjual pada tahun 2004. Dan pada tahun 2005 dan 2006, Hengky Pinontoan membuat pencegahan sertifikat tanah atas nama Adriani Kosanto di BPN Manado,” beber James Tuwo, pengacara yang dikenal, beberapa kali memenangkan kasus pertanahan.

Lanjut James Tuwo, tanggal 28 November tahun 2014, Hengky Pinontoan menjual sebagian tanah kebun kepada Hendry Tirayoh seluas 90.746 m² (sudah termasuk tanah milik keluarga Pinontoan – Tiwa atau ahli waris dari Alm Johan Pinontoan dan

Mariam C Tiwa orang tua dari Hengky Pinontoan) senilai Rp. 14.380.550.000,- (empat belas milyar tiga ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dengan diberikan Down Payment (DP) Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Tanpa sepengetahuan keluarga Pinontoan–Tiwa, Hendry Tirayoh membuat Akta Jual Beli (AJB) tanah antara Hendry Tirayoh kepada Vivian Dimpudus (istri dari Hendry Tirayoh), dari dasar AJB tersebut Hendry Tirayoh dan Vivian Dimpudus mengajukan pembuatan sertifikat tanah di BPN Tondano Minahasa. Namun sertifikat gagal tidak keluar karena dicegat oleh Adriani Kosanto.

Karena pembuatan sertifikat tidak keluar, maka Hendry Tirayoh melaporkan keluarga Pinontoan – Tiwa di Polda Sulut, dengan tuduhan penipuan. Adapun tuduhan tersebut berdasarkan bukti-bukti surat tanah milik Adriani Kosanto berupa:

1. SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 228 dan 229 tahun 2010 an. Adriani Kosanto.

2. AJB (Akte Jual Beli) tanggal 21 desember 2004 an. Charles Pinontoan, Bernard Jacob dan Max de Blouwe.

3. Register Kelurahan Taas Kecamatan Tikala No. 195 folio 52 tanggal 21 desember 2004.

4. Surat kuasa kakak beradik termasuk orang tua kepada Charles Pinontoan pada tanggal 22 oktober 2004.

5. Surat Waris dari Alm. Johan Pinontoan tanggal 10 september 2004.

6. Surat Pernyataan dari Charles Pinontoan, Max de Blouwe dan Bernard Jacob tanggal 21 Desember 2004, menyatakan bahwa tanah tersebut sesuai register nomor 39 dan folio 17 Kelurahan Taas Kecamatan Tikala.

“Untuk diketahui dasar dasar pembuatan SHM atas nama Adriyani Kosanto semuanya tidak benar atau palsu. Karena Hengky Pinontoan dan ahli waris dari keluarga Pinontoan–Tiwa, tidak pernah membuat dan menandatangani surat-surat diatas,” tegas James Tuwo.

Lanjut diungkapkan Tuwo, tahun 2018 Vivian Dimpudus menggugat Adriani Kosanto di Pengadilan Negeri Manado, dengan alasan bahwa Vivian Dimpudus adalah pemilik sebagian tanah. Padahal Vivian Dimpudus tidak berhak untuk menggugat, karena belum membayar lunas kepada Hengky Pinontoan dan Keluarga Pinontoan-Tiwa, sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Hendry Tirayoh.

“Pada tahun 2019, Hengky Pinontoan membuat gugatan pada Adriani Kosanto karena pada saat itu Hengky Pinontoan sudah tidak dapat beraktifitas di tanah kebun tersebut (SHM 229), karena tanah kebun tersebut sudah di pagar oleh Adriani Kosanto dan putusannya tidak diterima karena kurang pihak. Pada tahun 2020 Hengky Pinontoan menggugat Adriani Kosanto, Roby Kurniawan dkk dan putusannya Ne Bis In Idem berdasarkan register nomor 195 folio 52 tanggal 21 desember 2004. Sedangkan register tanah Hengky Pinontoan nomor 17 folio 07 tanggal 7 september 2001,” ulas James Tuwo.

Penuntasan perkara ini dinilai James Tuwo berbelit-belit di tangan aparat penegak hukum. “Korban kami sangat terzolimi dengan kasus ini. Sudah jelas, alas hak mereka itu, dibuat oleh mafia tanah. Kami menantang pak kapolda, ibu kajati, untuk serius dengan instruksi pimpinan di pusat, terkait pemberantasan praktik mafia tanah,” pungkas Jamea Tuwo, sembari menyebutkan kasus ini murni masuk ranah pidana.(gnr)

Most Read

Artikel Terbaru

/