alexametrics
32.4 C
Manado
Senin, 23 Mei 2022

Banner Mobile (Anymind)

Urus Izin Stasiun Radio Cukup Satu Hari, Bisa Secara Online, Hubungi Balai Monitor, Ini Syaratnya

MANADOPOST.ID — Sesuai dengan regulasi pendirian sebuah stasiun radio untuk kegiatan siaran di Indonesia. Diatur oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Dalam implementasinya, setiap stasiun radio siaran yang akan mengudara, dikatakan Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Manado Heriyanto wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dan Izin Stasiun Radio (ISR).

 

Dijelaskannya, IPP adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.

 

“Jadi sangat jelas, sebelum memiliki IPP, lembaga penyiaran dilarang untuk melakukan kegiatan siaran. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut merupakan tindak pidana,” beber Heriyanto kala berkunjung ke Grha Pena Manado Post, Kamis (27/01/2022).

 

Lanjutnya, proses pengurusan IPP dapat dilakukan secara online dengan terlebih dahulu mengurus Nomor Induk Berusaha Berbasis Resiko (NIB-RBA). Dengan nama KBLI Penyiaran Radio Swasta/LPPL/Komunitas. NIB, Heriyanto bilang, bersifat wajib dan merupakan produk dari Online Single Submission (OSS) yang dikembangkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

 

“Setelah mendapatkan NIB berbasis resiko, penyelenggara penyiaran dapat melakukan akses ke Sistem Pelayanan Online Penyelenggaraan Penyiaran (SIMP3) dan melengkapi persyaratan untuk mendapatkan IPP. Semua proses dilakukan secara online, tanpa harus bertatap muka dengan petugas pelayanan. Penyelenggara penyiaran secara mandiri melakukan input data. Jika lengkap akan diproses oleh sistem dan akan mendapatkan IPP. Yang perlu digarisbawahi adalah IPP yang dikeluarkan oleh Kementerian Kominfo melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI), bukan oleh Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI),” terangnya.

 

Sementara itu,  Sub Koord Sarana dan Pelayanan Balmon Manado Kasno menambahkan, usai mendapatkan IPP, penyelenggara penyiaran wajib mengurus Izin Stasiun Radio (ISR), yang merupakan bukti legalitas sebuah stasiun radio, untuk dapat memancar atau mengudara.

 

“Proses pengurusan ISR dilakukan secara online melalui e-licensing dan dilakukan secara mandiri oleh pemohon. Jika pemohon kesulitan, maka dapat menghubungi Balai Monitor setempat untuk dilakukan asistensi dan pendampingan tata cara input data. Jika persyaratan lengkap, maka akan diterbitkan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio (SPP BHP Frekuensi Radio) dalam jangka waktu 1 x 24 jam,” papar Kasno.

MANADOPOST.ID — Sesuai dengan regulasi pendirian sebuah stasiun radio untuk kegiatan siaran di Indonesia. Diatur oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Dalam implementasinya, setiap stasiun radio siaran yang akan mengudara, dikatakan Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Manado Heriyanto wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dan Izin Stasiun Radio (ISR).

 

Dijelaskannya, IPP adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.

 

“Jadi sangat jelas, sebelum memiliki IPP, lembaga penyiaran dilarang untuk melakukan kegiatan siaran. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut merupakan tindak pidana,” beber Heriyanto kala berkunjung ke Grha Pena Manado Post, Kamis (27/01/2022).

 

Lanjutnya, proses pengurusan IPP dapat dilakukan secara online dengan terlebih dahulu mengurus Nomor Induk Berusaha Berbasis Resiko (NIB-RBA). Dengan nama KBLI Penyiaran Radio Swasta/LPPL/Komunitas. NIB, Heriyanto bilang, bersifat wajib dan merupakan produk dari Online Single Submission (OSS) yang dikembangkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

 

“Setelah mendapatkan NIB berbasis resiko, penyelenggara penyiaran dapat melakukan akses ke Sistem Pelayanan Online Penyelenggaraan Penyiaran (SIMP3) dan melengkapi persyaratan untuk mendapatkan IPP. Semua proses dilakukan secara online, tanpa harus bertatap muka dengan petugas pelayanan. Penyelenggara penyiaran secara mandiri melakukan input data. Jika lengkap akan diproses oleh sistem dan akan mendapatkan IPP. Yang perlu digarisbawahi adalah IPP yang dikeluarkan oleh Kementerian Kominfo melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI), bukan oleh Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI),” terangnya.

 

Sementara itu,  Sub Koord Sarana dan Pelayanan Balmon Manado Kasno menambahkan, usai mendapatkan IPP, penyelenggara penyiaran wajib mengurus Izin Stasiun Radio (ISR), yang merupakan bukti legalitas sebuah stasiun radio, untuk dapat memancar atau mengudara.

 

“Proses pengurusan ISR dilakukan secara online melalui e-licensing dan dilakukan secara mandiri oleh pemohon. Jika pemohon kesulitan, maka dapat menghubungi Balai Monitor setempat untuk dilakukan asistensi dan pendampingan tata cara input data. Jika persyaratan lengkap, maka akan diterbitkan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio (SPP BHP Frekuensi Radio) dalam jangka waktu 1 x 24 jam,” papar Kasno.

Most Read

Artikel Terbaru

/