28C
Manado
Selasa, 9 Maret 2021

Larangan Tatap Muka dan `Jalan-jalan` Masih Berlaku

MANADOPOST.ID—Masa pandemi Covid-19, perlu diwaspadai semua pihak. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengingatkan semua pertemuan tatap muka dilakukan pembatasan. Bahkan setiap pejabat dilarang keluar daerah.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kepegawaian Negara (BKN) Regional XI Manado Dedi Herdi menantang semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) maupun di 15 kabupaten/kota untuk berinovasi.

“Saat ini terobosan dan inovasi dari pemerintah sangat dibutuhkan. Itu menjadi hal wajib. Pemerintah diminta agar, dapat memanfaatkan plat from video conference dalam berbagai kegiatan. Kan kalau melalui video conference, tidak mengurangi makna. Semua pesan sampai. Nah di 2021 ini tentu kita dorong agar OPD itu berinovasi lagi,” ujarnya.

Dedi mengatakan, untuk wilayah kerja Sulut, semua pemerintah daerah diwajibkan memanfaatkan video conference dalam berbagai kegiatan.

“Semua pembahasan itu memang dimintakan pusat, harus melalui video conference atau wajib dilakukan dengan peserta yang sangat terbatas. Itu bagian dari protokol pencegahan Covid-19. Semua kegiatan rapat memang dimintakan untuk lebih memanfaatkan teknologi informasi. Karena pertemuan tatap muka saat ini, masih perlu dikurangi,” jelasnya.

Pakar Pemerintahan Dr Jhony Lengkong mengatakan, pemanfaatan teknologi informasi saat ini merupakan tuntutan bagi semua elemen.

“Kalau urusan pemerintahan, video conference saat ini, menjadi solusi. Karena kita saat ini, tidak tau bagaimana kondisi orang yang ada di sekitar kira. Sehingga, mawas diri itu sangat penting. Untuk kegiatan rapat-rapat sebaiknya gunakan teknologi informasi. Jangan secara langsung yang bisa menimbulkan suatu masalah,” tuturnya.

Akademisi Fispol Unsrat tersebut meminta agar semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta pelaku yang berhubungan dengan masyarakat, harus bisa menguasai teknologi informasi.

“Kalau hanya rapat, video conference itu tidak mengurangi asas manfaat. Yang bahaya, jika seorang aparatur atau lembaga lain yang tidak tahu menggunakan teknologi ini. Yang pasti, semua pelayanan masyarakat harus bisa dilakukan maksimal tanpa mengurangi asas manfaat. Jika tidak memanfaatkan teknologi, Sumber Daya Manusia (SDM) kita bisa tertinggal,” kuncinya. (ewa/gel)

Artikel Terbaru