25C
Manado
Jumat, 26 Februari 2021

Member Sulut Belum Lapor Merugi karena VTube

MANADOPOST.ID–Meskipun sudah dinyatakan ilegal. Tapi entitas VTube masih marak dipromosikan. Tidak sedikit warga Sulawesi Utara (Sulut) pun tergiur. Alih-alih takut tertipu, mereka meyakini VTube bisa mendatangkan keuntungan yang besar dengan cara yang cepat.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara (Sulutgomalut) Darwisaman menuturkan, sejak Juni 2020, SWI sudah menyatakan bahwa VTube adalah entitas ilegal. Dimana hingga saat ini, semua kegiatannya masih belum mendapatkan izin dan dilarang karena tidak memenuhi rekomendasi yang siisyaratkan.

“Sejak Juni 2020, entitas tersebut sudah dinyatakan ilegal. Sehingga masyarakat diharapkan lebih berhati-hati,” imbaunya berdasarkan siaran pers dengan Nomor SP 01/ SWI/1/2021.

Lantas siapa yang bisa menghentikan kegiatan VTube ini? Banyak pihak yang menganggap sebagai lembaga pengawasan OJK memiliki andil besar untuk menghentikan entitas tersebut.

Terkait hal ini, Kepala Bagian Pengawasan EPK, IKNB dan Pasar Modal OJK Sulutgomalut Ahmad Husain memberikan tanggapannya. Dia menegaskan, kewenangan OJK hanya bersama satgas meghentikan kegiatannya dan mngedukasi masyarakat agar tidak terjebak dengan kegiatan invstasi bodong dan mewaspadainya.

Sementara penindakan menjadi kewenangan pihak kepolisian. Apalagi jika ada masyarakat yang mengadukan VTube karena merasa dirugikan.

“Tapi sampai sekarang mungkin belum ada laporan masyarakat yang merasa dirugikan sehingga pihak berwajib belum mengambil tindakan atau ada sebab lain,” katanya. Dia pun meminta masyarakat Sulut untuk lebih berhati-hati. “Jika ada yang legal kenapa harus cari yang ilegal,” katanya mengingatkan.

Sementara itu, sebelumnya, selang Desember 2020 hingga awal Januari 2021, SWI kembali menemukan 133 platform fintech peer to peer lending ilegal, dan 14 kegiatan usaha tanpa izin yang berpotensi merugikan masyarakat.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing menuturkan, temuan tersebut sudah lebih menurun dibandungkan sebelumnya. Hal itu, menurutnya, karena adanya upaya pencegahan dan patroli siber yang terus menerus diakukan,

“Tapi kewaspadaan masyarakat harus terus dijaga agar tidak menjadi korban dari fintech lending ilegal dan penawaran investasi yang tidak berizin ini,” Imbaunya.

Menurut Tongam, sosialisasi mengenai bahaya fintech lending ilegal dan investasi ilegal ini harus terus disampaikan ke masyarakat melalui berbagai alat komunikasi seperti media massa dan sosial media yang bisa mencapai masyarakat di seluruh pelosok Tanah Air, mengingat penawaran fintech lending ilegal dan investasi ilegal ini masih akan muncul di tengah-tengah masyarakat.

“Penting untuk selalu diingatkan ke masyarakat bahwa sebelum memanfaatkan fintech lending dan mencoba berinvestasi harus pahami dua L. Yaitu Legal atau perusahaan itu harus punya izin dari otoritasnya dan Logis, yaitu penawaran keuntungan yang ditawarkan sesuai dengan keuntungan yang wajar,” katanya.

Untuk itu, masyarakat diminta untuk menanyakan langsung kepada Kontak OJK 157 atau WA 081157157157 bila ingin memanfaatkan layanan fintech lending atau ingin berinvestasi, atau juga jika ingin melaporkan adanya kegiatan fintech lending dan investasi yang berpotensi merugikan masyarakat.

Tongam mengatakan, pihak Satgas Waspada Investasi akan terus melakukan patrol siber rutin yang frekuensinya akan terus ditingkatkan sejalan dengan masih banyaknya temuan fintech lending dan penawaran investasi ilegal melalui berbagai saluran teknologi komunikasi di masyarakat.

Dari temuan tersebut, Satgas sudah mengirimkan informasinya kepada Bareskrim Polri untuk dilakukan tindakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku dan meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir website dan aplikasi telepon seluler dari entitas-entitas tersebut.

Lanjutnya, sejak tahun 2018 s.d. Januari 2021 ini Satgas sudah menutup sebanyak 3.056 fintech lending ilegal. Sementara dari 14 entitas investasi ilegal yang ditindak pada awal tahun ini di antaranya melakukan kegiatan sebagai berikut, 2 perdagangan berjangka komoditi (PBK) tanpa izin, 3 cryptocurrency tanpa izin, 3 koperasi tanpa izin, 2 penjualan langsung tanpa izin dan 4 kegiatan lainnya.(ayu/gnr)

Berita sebelumyaIanone Mengaspal Lagi
Berita berikutnyaBK DPRD Proses Kasus JAK
Berita sebelumyaIanone Mengaspal Lagi
Berita berikutnyaBK DPRD Proses Kasus JAK

Artikel Terbaru