28 C
Manado
Minggu, 16 Mei 2021
spot_img

Sosok-sosok Ini Dinilai Bisa Jadi Mediator dengan KKB, Presiden Jokowi Paling Diharapkan

MANADOPOST.ID— Komunikasi dan dialog diyakini menjadi solusi menyelesaikan masalah di Papua.

Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas menyebut, Tokoh Papua banyak yang bisa menjadi mediator. Siapa saja yang bisa menjadi mediator?

Yan mengatakan, sebenarnya Presiden Joko Widodo menjadi sosok yang diharapkan bisa menyelesaikan persoalan di Papua. Rakyat Papua masih menaruh kepercayaan kepada sosok Presiden Jokowi. Menurut dia, Presiden Jokowi bisa menunjuk orang kepercayaannya untuk mengawal proses dialog.

Presiden Jokowi (Jawa Pos)

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, banyak tokoh Papua yang bisa menjadi mediator. Diantaranya, Freddy Numberi, mantan Gubernur Papua yang juga mantan Menteri Perhubungan, Nick Messet, mantan anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM), dan tokoh lainnya.

Bahkan, kata Yan, dirinya juga siap membantu dalam proses dialog. Dia bisa menghubungi kelompok yang pro Papua Merdeka yang ada di luar negeri untuk pulang ke Indonesia. “Saya mendukung dan siap membantu proses rekonsiliasi,” terangnya.

Freddy Numberi (Antara)

Menurut dia, ada banyak kelompok di Papua. Mereka mempunyai pandangan dan misi berbeda. KKB yang melakukan kekerasan di Papua merupakan bagian dari OPM. Para kelompok yang berbeda itu bisa diajak berbicara dan dialog.

Terkait KKB yang sudah melakukan kekerasan dan menebak Kepala BIN Papua, Yan mengatakan, para pelaku harus tetap dikejar. Namun, harus tetap memberikan keamanan bagi masyarakat. “Sekarang masyarakat sudah ada yang mengungsi ke gereja,” tuturnya.

Nick Messet (Twitter)


Dia mengatakan, dengan teknologi yang ada, sebenarnya aparat bisa mendeteksi keberadaan mereka dan menangkapnya. KKB bukanlah kelompok besar, sehingga aparat dengan mudah menanganinya.

Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI Rosita Dewi mengatakan kekerasan di Papua memang harus dihentikan. Karena hanya akan lebih banyak korban jatuh ke depannya. Rosita mengatakan selain kedua belah pihak yang berkonflik, masyarakat sipil selalu menjadi korban diantaranya. Seperti yang terjadi di Nduga pada 2019 dan diikuti gelombang pengungsian pendidik di Timika dan Intan Jaya.

’’Melihat situasi yang berulang seperti ini, berarti masih ada yang kurang tepat dari pendekatan yang dilakukan selama ini dalam mengatasi konflik Papua,’’ katanya. Selain itu juga menunjukkan ketidakpercayaan atau distrust yang masih sangat tinggi. Sehingga perlu upaya untuk membangun trust atau kepercayaan dari kedua belah pihak. Yaitu dari aparat TNI Polri atau pemerintah dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).

Rosita mengatakan dialog antara pemerintah dengan TPNPB penting dilakukan untuk membangun rasa saling percaya atau trust. Karena dengan dialog tersebut, sekaligus membuka ruang untuk komunikasi antara Jakarta dengan Papua.

Menurut Rosita, sebelum upaya dialog dilakukan, perlu adanya tahapan pra dialog internal. Pra dialog internal itu dilakukan masing-masing oleh pemerintah pusat maupun internal Papua. Pihak internal Papua itu meliputi tujuh wilayah adat serta kelompok diaspora. Ketujuh wilayah adat itu adalah Me Pagi. La Pago, Animha, Saireri, dan Mamta di Papua. Kemudian Doberay dan Bomberai di Papua Barat.

Setelah dilakukan upaya pra dialog oleh masing-masing pihak, kedua pihak harus menyepakati agenda dialog. Dalam dialog itu dibahas soal dinamika dan potensi konflik ke depan. ’’Format dialog pun juga harus disepakati bersama oleh elemen-elemen yang ada di pusat dan Papua,’’ jelasnya.

Sementara itu, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Choirul Anam menyatakan bahwa pemerintah mestinya terus mengedepankan serta mengembangkan upaya soft approach dalam menangani masalah KKB. Dia menilai keputusan menjadikan kelompok itu sebagai organisasi teroris kurang tepat. “Saat ini terbukti pendekatan dengan kekerasaan hanya menimbulkan kekerasan berikutnya dan semakin terjal perdamaian di Papua,” ungkap dia.

Anam justru melihat perlu ada evaluasi atas pendekatan-pendekatan yang selama ini dilakukan pemerintah. “Kenapa masih terjadi kekerasan, baku tembak dan jatuhnya korban semakin banyak. Itu harusnya dievaluasi dan jadi bahan pijakan membuat kebijakan baru,” bebernya. Dia khawatir keputusan yang sudah diambil pemerintah justru menyebabkan eskalasi kekerasan kian tinggi. “Dan semakin menjauhkan agenda jalan damai,” tambah dia.

Namun demikian, saat ini pihaknya hanya bisa membantu sesuai kewenangan Komnas HAM. Yakni melalui pemantauan situasi dan kondisi di Papua. Dia pun memastikan, Komnas HAM tidak akan lelah menyerukan jalan damai dalam mencari jalan keluar persoalan Papua. “Harapan besarnya, penerapan (kebijakan menjadikan KKB organisasi teroris) tidak melahirkan korban lebih besar dari pihak manapun,” imbuhnya. Dia ingin kekerasan di Papua disudahi.

Lebih lanjut, Komnas HAM juga berharap kebijakan yang sudah diambil pemerintah tidak menjadi bumerang bagi pemerintah. “Semoga penetapan status itu tidak merugikan kepentingan strategis nasional Indonesia di dunia internasional,” ujarnya. Anam menyampaikan itu lantaran Komnas HAM melihat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah di Papua seringkali jadi sorotan beberapa negara. Khususnya kebijakan yang menyangkut bersoalan HAM. (jawapos)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Artikel Terbaru