26 C
Manado
Selasa, 24 November 2020

Jantung Ekonomi Siap Berdetak Lagi, Ini Protokol New Normal di Pusat Keramaian

MANADOPOST.ID—Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) resmi mengeluarkan aturan menyambut ‘era’ baru. Jantung ekonomi (pusat keramaian, red) yaitu lokasi-lokasi jual-beli yang ditutup karena Covid-19, tak lama lagi kembali bergeliat.

Mendagri Tito Karnavian menerbitkan Keputusan Mendagri (Kepmen) Nomor 440-830/2020, tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman dari Covid-19 bagi ASN di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah. Kepmen yang diterbitkan Tito juga memuat protokol kenormalan baru untuk pusat keramaian, yakni pasar, mal, dan pertokoan.

Bagaimana ya kesiapan di Provinsi Sulawesi Utara? Hal ini disambut baik para pengusaha Sulut. Direktur Operasional Mantos Rudini Wijaya, melalui GM Yono Akbar mengatakan, pada prinsipnya Mantos masih menunggu dari pemerintah setempat. Lalu siap mendukung dan menjalankan protokol Covid-19 yang akan diberlakukan.

“Kita akan mengimbau dan mendorong semua pengunjung untuk menaati protokol kesehatan jika nantinya dibuka. Untuk batas maksimum pun akan diberlakukan tapi harus menunggu pertimbangan,” katanya.

Sementara untuk pembayaran cashless, dia memastikan, semua tenant di Mantos memiliki mesin Electronic Data Capture (EDC). Jadi pengunjung pun bisa melakukan pembayaran secara non tunai. “Itu pun akan kami terapkan sebagai langkah mendukung program pemerintah saat New Normal nanti, ” tugasnya.

Di tempat lain, CEO FreshMart Andy Sumual membeber, hingga saat ini FreshMart tetap beroperasi dan melayani kebutuhan masyatakat. Namun dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Pihaknya memberikan batas bagi para pengunjung yang akan masuk dan berbelanja di dalam toko.

“Ada batasan yang diterapkan.  Pengunjung harus antre. Selain itu kami juga menyediakan tempat cuci tangan dan semua yang masuk wajib menggunakan masker dan diukur suhu tubub,” katanya.

Dia menekankan, sebagai pelaku usaha, pihaknya mendukung penuh aturan yang diterapkan pemerintah. “Kami buka karena melayani kebutuhan masyarakat sehari-hari. Tapi tetap menerapkan protokol kesehatan,” katanya memastikan.

Diketahui, kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diterapkan mampu menekan penularan Covid-19. “Namun, di sisi lain juga menyebabkan berbagai aspek kehidupan ikut terdampak,” ujar Tito, dikutip dari lembaran Kepmen tersebut.

Tito juga mengatakan, relaksasi penerapan PSBB bisa dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengembalikan aktivitas pemerintahan dan masyarakat selayaknya seperti kondisi sebelum pandemi Covid-19. “Inilah yang disebut dengan masyarakat produktif dan aman Covid-19,” ungkap Tito.

Sementara itu, ada 158 wilayah dinilai siap memasuki new normal pada 5 Juni mendatang. Masyarakat Indonesia bisa kembali bekerja, namun harus tetap melaksanakan protokol kesehatan. Sektor bisnis berskala besar maupun kecil juga bisa kembali beroperasi, sehingga Indonesia bisa memulihkan kondisi ekonomi.

Pernyataan itu merupakan kesimpulan dari hasil survei yang dilakukan LSI Denny JA.  Riset dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu studi data sekunder periode. Ada tiga sumber data yang digunakan, yakni data Gugus Tugas Covid-19, data Worldometer, dan data WHO.

Ikrama Masloman, peneliti LSI Denny JA mengatakan,  ada lima alasan yang menjadi pertimbangan mengapa Indonesia bisa kembali bekerja pada 5 Juni 2020?. Pertama, kata dia, daerah yang dibuka adalah wilayah yang penyebaran virus Korona relatif terkontrol.

Dari riset yang dilakukan LSI Denny JA, ada 158 wilayah di Indonesia yang siap untuk bekerja kembali. Wilayah tersebut terdiri dari tiga gabungan kategori wilayah. Yaitu, 124 wilayah Indonesia yang sejak awal pandemi Virus Korona masuk ke Indonesia, hingga saat ini belum ada laporan warganya terpapar Covid1-9. “124 daerah ini tersebar di sejumlah provinsi di Indonesia,” terang dia.

Selanjutnya, 33 wilayah Indonesia yang tercatat punya kasus Covid-19 dan telah memberlakukan PSBB. Grafik tambahan kasus harian di wilayah tersebut menunjukan bahwa masih terjadi fluktuasi.Tambahan kasus harian berbeda-beda di setiap wilayah tersebut.

Namun secara umum, pasca memberlakukan PSBB, penyebaran virus di wilayah tersebut relatif terkontrol. Hal itu dikuatkan dengan keputusan untuk tidak lagi memperpanjang periode PSBB. “33 wilayah yang telah siap untuk masuk era new normal adalah wilayah yang masa PSBB-nya berakhir sebelum 5 Juni mendatang,” terang Ikrama.

Kemudian Provinsi Bali. Wilayah tersebut mampu mengontrol penyebaran Virus Korona, meskipun tanpa memberlakukan PSBB. Jadi, Bali melengkapi wilayah lain, sehingga jumlahnya menjadi 158 wilayah yang siap bekerja kembali pada 5 Juni mendatang.

Alasan selanjutnya, terang Ikrama, kenapa Indonesia siap kembali bekerja pada 5 Juni adalah strategi penanganan Covid-19 diubah. Sejak awal pandemik, strategi penanganan penyebaran virus corona bersifat top down. Dengan diikuti keputusan PSBB, masyarakat diminta tetap di rumah, dan pemerintah secara aktif melakukan kontrol terhadap penyebaran virus.

Melakukan tes virus terhadap mereka yang punya gejala, melacak sejarah kontak atau contact tracing, dan melakukan perawatan. Sejauh ini strategi yang dilakukan memang menunjukan bahwa penyebaran virus relatif terkontrol. Namun strategi ini membutuhkan waktu yang lama.

Mengingat populasi Indonesia yang padat dan geografisnya yang berpulau-pulau, dibutuhkan peran serta masyarakat yang lebih luas untuk mengontrol penyebaran virus. “Kontrol penyebaran bisa dilakukan secara bottom-up,” terang dia.

Alasan berikutnya, kata Ikrama, ekonomi harus ditumbuhkan. Indonesia perlu menjaga keseimbangan antara kesehatan tubuh dan kesehatan ekonomi.

Para ekonom telah menunjukan bahwa pandemi virus juga ikut memperburuk kondisi ekonomi. kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) merilis data bahwa per April 2020, sekitar 2 juta orang telah di-PHK.

Namun Kadin Indonesia menyampaikan bahwa data riil PHK bisa mencapai 15 juta orang. Karena mayoritas pelaku usaha kecil-menengah yang terdampak biasanya tidak melaporkan data mereka ke pemerintah. “Apindo bahkan memprediksi bahwa terdapat 30 juta orang yang berpotensi di-PHK dari sektor properti akibat pandemi,” katanya.

Alasan keempat, lanjut Ikrama, bekerja kembali dengan protokol kesehatan yang ketat, maka penyebaran virus bisa dikontrol secara efektif jika vaksinnya telah ditemukan. Saat ini para ahli di berbagai negara telah berlomba-lomba membuat vaksin tersebut.

Ikrama mengatakan, alasan terakhir kenapa Indonesia harus kembali bekerja pada 5 Juni, yaitu karena Indonesia tidak sendiri. Banyak negara yang sudah lebih dulu membuka ekonomi. “Mereka telah melonggarkan pembatasan-pembatasan aktivitas di ruang publik dan membuka kembali aktivitas ekonominya,” pungkasnya.

Berdasarkan LSI Denny JA, berikut daerah yang siap masuki new normal. Jumlah 158 daerah. Terdiri dari tiga kategori wilayah. 124 wilayah yang sejak awal pandemi tidak ada penduduknya yang terpapar Covid-19.

Di antaranya: Provinsi Papua meliputi Kabupaten Asmat, Intan Jaya, Dogiyai,  Puncak Jaya, Kepulauan Yapen, Tolikara, Nduga, dan daerah lainnya. Provinsi Sumatera Utara meliputi Kabupaten Batubara, Nias, Padang Lawas, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan daerah lainnya. Lalu Provinsi NTT meliputi Alor, Belu, Kupang, Flores Timur, Manggarai, Sumba Tengah, Sumba Barat, Timur Tengah Utara dan daerah lainnya. Kemudian Provinsi Aceh meliputi Aceh Barat, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, dan daerah lainnya.

Selanjutnya ada 33 wilayah yang tercatat punya kasus Covid-19 dan telah memberlakukan PSBB. Di antaranya, DKI Jakarta, Sumatera Barat, Gorontalo, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bandung, Kota Tanggerang, Kota Tanggerang Selatan, Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu, dan daerah lainnya. Provinsi Bali yang mampu mengontrol penyebaran virus tanpa memberlakukan PSBB.(ayu/gnr)

Protokol Kenormalan Baru untuk Pusat Keramaian:

1) Semua fasilitas komersial swasta, industri, dan bentuk-bentuk bisnis lainnya yang beroperasi di dalam yurisdiksi teritorial dari Pemerintah Daerah wajib untuk menyerahkan “Rencana Pengelolaan Normal Baru” kepada unit Pemerintah Daerah yang akan merinci pengaturan dan tata kelola pusat keramaian sesuai dengan perlindungan/protokol yang diperlukan sebelum dimulainya kembali beroperasi.

2) Pengelola dan satuan pengamanan wajib menerapkan aturan jarak fisik (physical distancing) dan jarak sosial (social distancing) pada setiap gerai, toko, antrian, dan semua fasilitas lainnya minimal satu (1) meter tetapi lebih disarankan sejauh dua (2) meter antara individu di semua ruang publik.

3) Tetap menerapkan pemeriksaan suhu tubuh wajib di semua area tertutup dan semi-tertutup dan jika mungkin, termasuk area terbuka di lokasi di mana dua orang atau lebih akan akan berkumpul.

4) Untuk toko dan pusat komersial seperti pusat perbelanjaan, butik, supermarket, dan bank perlu menetapkan jumlah maksimum orang yang bisa memasuki tempat itu.

5) Pusat perbelanjaan harus mensosialisasikan transaksi online dan menerapkan metode pembayaran tanpa uang tunai (cashless). Baca juga: Menuju Era “New Normal” di Tangan TNI-Polri.

6) Pengelola harus membatasi jumlah orang yang masuk lift dan pengelola harus mulai memperbanyak mesin penjual makanan/minuman otomatis daripada mengoperasikan kafetaria secara penuh untuk mengurangi kontak langsung.

7) Salon, salon kecantikan, dan spa akan diizinkan untuk beroperasi lagi, tetapi personel harus menggunakan masker dan sarung tangan. Para pegawai juga harus sering mencuci tangan dan membersihkan alat-alat mereka dengan cairan disinfektan.

8) Menempatkan materi informasi sebagai pengingat bagi pegawai dan pengunjung untuk mempraktikkan jarak fisik aman, cuci tangan dan sanitasi rutin, informasi medis dan kesehatan, pembaruan pada kasus-kasus lokal dan kebijakan pemerintah serta petunjuk arahan ke lokasi tempat cuci tangan dan sanitasi, stasiun pengujian atau fasilitas, fasilitas karantina, dan informasi-informasi penting lainnya.

9) Pemerintah daerah, harus menyusun dan mengembangkan basis data semua tempat komersil/pertokoan/mal yang beroperasi di wilayah yurisdiksi mereka yang harus mencakup informasi seperti jumlah karyawan, jam kerja, kondisi ruang kerja/area lantai kantor, dan seterusnya.

10) Untuk restoran, cafe, warung makan, dan sebagainya diiizinkan:

  1. a) Melanjutkan operasi dengan tetap memprioritaskan dengan layanan take-out/pengiriman dan secara bertahap memperkenalkan kembali makan di tempat secara terbatas.
  2. b) Kurangi makanan dan hentikan sementara prasmanan dan layanan salad bar.
  3. c) Harus membuat lebih banyak ruang di area makan dan pertahankan jarak dua meter antar meja saat layanan makan di tempat dilanjutkan.
  4. d) Pengelola dan karyawan restoran, cafe, warung harus dilengkapi dengan face mask dan selalu menggunakan sarung tangan saat mengolah dan menyajikan makanan.
  5. e) Menyediakan buklet menu sekali pakai (tidak dibagi dan dipakai lagi).
  6. f) Menyediakan tisu berbasis alkohol untuk pelanggan dan/atau dispenser sabun tanpa sentuhan langsung di area mencuci.
  7. g) Mempromosikan layanan tanpa kontak langsung antara penjual dan pembeli untuk pelanggan makan malam.
  8. h) Menyediakan alat makan sekali pakai dan cuci alat makan non-sekali pakai dengan solusi sabun yang efektif dengan air hangat.
  9. i) Menandai jarak aman dengan garis antrian.
  10. j) Melakukan kegiatan disinfektan secara berkala di tempat umum.

11) Untuk pertokoan, bank, dan lain-lain:

  1. a) menetapkan jumlah maksimum orang di dalam toko/ pusat perbelanjaan pada waktu tertentu.
  2. b) membatasi titik masuk/keluar orang/barang dengan pengawasan khusus.
  3. c) mempromosikan transaksi online dan layanan belanja.
  4. d) menerapkan layanan penjualan dan pelanggan tanpa uang tunai dan/atau tanpa kontak.
  5. e) sering melakukan pembersihkan/mendisinfeksi barang-barang untuk dijual dan barang-barang memiliki riwayat kontak tinggi lainnya benda di toko.

12) Untuk salon, barbershop, spa, dan sebagainya harus:

  1. a) Sering mencuci tangan dan membersihkan alat salon yang digunakan.
  2. b) Wajib menggunakan masker, face mask, dan sarung tangan.
  3. c) Terapkan praktik pembersihan clan disinfeksi optimal di fasilitas secara rutin.
  4. d) Menerapkan protokol dan kebijakan pada karyawan dan klien yang sakit dengan gejala seperti flu dan memiliki gejala lainnya.

*Sumber: Kepmen Nomor 440-830/2020

-

Artikel Terbaru

SGR NAP Tampil Memukau di Debat Publik Terakhir

Calon Bupati Minahasa Utara (Minut) nomot urut 1 yakni Shintia Gelly Rumumpe (SGR) dan Calon Wakil Bupati Netty Agnes Pantouw (NAP), tampil memukau dalam debat publik terakhit yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Minut, Selasa (24/11).

2 Bulan Telusuri 250 Lingkungan, Ini yang Ditemukan Sonya-Syarif

Dikatakan Sonya S Kembuan, saat memaparkan visi misi pada debat publik ketiga pasangan calon (paslon) wali kota dan wakil wali kota Manado 2020, Manado tenyata tidak seindah yang dilihat.

Wujudkan `Manado Rukun, Cerdas, Indah`, PAHAM Punya 25 Program Realistis

Di debat publik ketiga pasangan calon (paslon) wali kota dan wakil wali kota Manado 2020, Julyeta Paulina Amelia Runtuwene yang berpasangan dengan Harley Mangindaan (PAHAM) menuturkan, jika diizinkan Tuhan Yang Maha Kuasa dan rakyat Kota Manado memilih, maka PAHAM punya solusi untuk selesaikan persoalan Kota Manado melalui visi Manado Rukun, Cerdas, Indah.

Jika Terpilih AA-RS Akan `di Bawah`, Menunjang Aparat Pemerintahan untuk Layani Masyarakat

KPU Manado menggelar debat publik tahap ketiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Manado 2020, Selasa (24/11) malam.

Bukan Orang Baru, MOR-HJP: Kami Sangat Mengerti Kebutuhan Masyarakat

KPU Manado menggelar debat publik tahap ketiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Manado 2020, Selasa (24/11) malam.