24 C
Manado
Minggu, 25 Oktober 2020

Sepeda Santai hingga Blusukan Dilarang

MANADOPOST.ID—Kampanye di pilkada 2020 berbeda dengan di pilkada/pemilu sebelumnya. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pilkada di Masa Pandemi, kampanye tatap muka yang diizinkan hanya pertemuan terbatas.

Rapat umum atau kampanye akbar resmi dihilangkan. Termasuk kegiatan kampanye dalam bentuk pengumpulan massa lainnya seperti konser musik, pentas seni, panen raya, jalan santai, sepeda santai, perlombaan, bazar, donor darah, blusukan, hingga HUT partai politik. Semuanya dilarang.

Lantas bagaimana langkah penyelenggara di Provinsi Sulawesi Utara? Ketua Bawaslu Herwyn Malonda menyebutkan, tahapan kampanye sesuai Pasal 57 PKPU 13 tahun 2020, pasal 57 dan pasal 58, menjelaskan metode kampanye seperti pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, diutamakan melalui media, media sosial (medsos) atau media daring.

“Apabila tidak dapat dilaksanakan melalui medsos atau media daring, maka dapat dilaksanakan pertemuan dengan melibatkan peserta kampanye secara langsung,” sebut Malonda, saat dikonfirmasi Rabu (30/9), sembari menyebutkan syaratnya peserta yang hadir secara keseluruhan paling banyak hanya 50 orang. “Dengan memperhitungkan jaga jarak paling kurang satu meter antar peserta dan dapat diikuti peserta kampanye melalui medsos dan media daring,” sebutnya.

Kedua dilaksanakan dalam ruangan atau gedung. Ketiga menyediakan fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan terdapat sabun antiseptik berbasis alkohol (hand sanitizer), keempat wajib mematuhi status penanganan Covid-19 pada suatu daerah pemilihan. Lanjutnya, biasanya kampanye blusukan diatur dalam kampanye tatap muka dialog (dalam PKPU 14/2017 sebagaimana diubah dalam PKPU 11/2020 tentang Kampanye). “Namun dalam kondisi khusus saat ini, maka, ketentuannya secara khusus mengatur larangan untuk mengadakan kampanye di luar ruangan,” ungkap dia.

Ditambahkan Malonda, terkait sanksi, Pasal 88D PKPU 13/2020 mengamanatkan, bahwa Paslon, Parpol, Gabungan Parpol Pengusul, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain yang melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19, yang diantaranya terkait kegiatan kampanye yang dilaksanakan di luar ruangan/luar gedung, akan dikenai sanksi. Pertama peringatan tertulis oleh Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota pada saat terjadinya pelanggaran. Kemudian penghentian dan pembubaran kegiatan kampanye oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis dalam waktu satu jam setelah penerbitan surat peringatan. Ketiga larangan melakukan metode kampanye yang dilanggar selama tiga hari berdasarkan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu kabupate/kota. “Intinya kampanye blusukan tidak diizinkan. Apabila kedapatan akan kami sanksi sesuai aturan,” pungkasnya.

Penyelenggara di kabupaten/kota juga siap melaksanakan aturan ini. “Untuk blusukan masuk dalam kampanye tatap muka dalam PKPU 13 Tahun 2020, tidak diperbolehkan,” sebut Ketua Divisi SDM, Parmas dan Sosialisasi KPU Kota Manado Ismail Harun.

“Setiap tahapan yang dilanggar ada sanksi yang akan diberikan. Dalam PKPU 13 Tahun 2020 dalam pasal 88 A, B, C, D, dan E, tertulis tentang sanksi sanksi yang bisa diberikan bagi mereka yang melanggar aturan kampanye,” sambung Ketua KPU Manado Jusuf Wowor.

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Manado Sunday Rompas menambahkan, dalam pengendalian Covid-19 ini pihaknya membatasi kegiatan yang mengundang Paslon dan pembatasan undangan dalam kegiatan tahapan Pilkada 2020. “PKPU 11 ini konteksnya Pilkada dalam Kondisi normal, namun saat ini dalam pandemi Covid-19 adalah hal khusus yang diatur dalam PKPU 6/ 2020 yang sudah dua kali diubah dan terakhir menjadi PKPU 13/ 2020,” tukasnya.

Ditambahkan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Sulawesi Utara Meidy Tinangon, adapun Peraturan KPU 13/2020 dalam pelaksanaan Pilkada dalam masa pandemi Covid-19, kita harus membedakan dengan pelaksanaan kampanye yang di atur dalam PKPU 11 Tahun 2020 yaitu pelaksanaan kampanye dalam kondisi normal. “Dalam PKPU 13 Tahun 2020 ada pasal yang memberikan hak langsung kepada Bawaslu untuk memberikan sanksi bagi pasangan calon yang melanggar aturan yang dilakukan,” tegasnya.

Begitupun dengan pilwako Bitung. Komisioner Divisi Pengawasan Bawaslu Bitung Joseph Sammy Rumamby mengatakan, sudah jelas apa yang disebutkan Undang-undang yang kemudian dijabarkan lebih lengkap dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020. Yang selanjutnya menjadi ranah pengawasan Bawaslu. “Semua calon tentunya cukup paham dengan aturan yang berlaku. Jika tidak turut dengan aturan pastinya ditindak,” tegas Rumamby.

Hal yang sama disebutkan Komisioner Bawaslu Tomohon Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Steffen Linu. “Pelaksanaan jadwal kampanye terbuka resmi telah dihapuskan. Hal tersebut, sejalan dengan konsep Kampanye Blusukan yang sudah dilarang,” tegasnya.

“Intinya kita tetap mengacu pada PKPU yang sudah disepakati bersama. Tidak ada alasan untuk abai dengan ketentuan tersebut. Mau namanya blusukan kek, mendadak atau tidak terjadwal. Artinya, pasti jika Paslon hadir di tempat tersebut. Ada potensi kerumunan warga. Dan ini melanggar aturan, tentunya kena sanksi,” lugas Linu. “Bisa mulai dari peringatan tertulis, yang wajib ditindaklanjuti Paslon selama 1 jam. Jika tidak diindahkan, kegiatan bisa kita hentikan dan bubarkan. Lebih dari itu, bisa dilanjutkan dengan laporan ke kepolisian. Karena bertentangan dengan UU Kekarantiaan,” sebut Linu lagi.

Senada. Komisionener KPU Bolmong Selatan (Bolsel) bidang kordiv teknis Fijay Bumulo mengatakan tahapan kampanye kali ini berbeda. “Kampanye hanya bisa dilakukan dalam gedung dan ruangan yang maksimalnya 50 orang yang hadir, tidak boleh lebih,” tegas Bumulo.

Selain itu, kampanye terbuka dilarang, seperti konser, jalan sehat, perlombaan dan rapat umum. “Sanksi bagi peserta pilkada yang melanggar aturan kampanye. Yakni peringatan tertulis kepada pihak berangkutan, lalu penghentian dan pembubaran ditempat terjadinya pelanggaran. Dan terakhir sanksinya diskorsing kampanye selama tiga hari,” tegasnya.

Di sisi lain dia, meminta agar peserta pilkada bisa memahami aturan yang berlaku. Ini dilakukan, demi menghindari kerumunan dan penularan Covid-19. “Untuk itu, kampanye efektif juga bisa menggunakan media cetak dan online, serta pengeras suara,” pesannya.

Kembali ditegaskan Ketua Bawaslu Minsel Eva Keintjem. Kampanye blusukan dengan mengumpulkan orang dengan jumlah yang banyak melanggar aturan yang telah ditetapkan. “Memang semua kegiatan kampanye itu diarahkan lewat daring ataupun media. Tidak boleh memang blusukan dengan mengumpulkan orang dengan jumlah yang banyak. Tim Bawaslu itu selalu dilokasi untuk melakukan pemantauan. Jika memang melanggar, pasti akan ada penindakan yang dilakukan,” ungkapnya.

Pelarangan kampanye blusukan mendapatkan dukungan dari para paslon. Paslon dalam pilwako Tomohon, Robert Pelealu-Franciscus Sello Soekirno (RoSe) utusan Jalur Perseorangan menyatakan, siap mendukung penuh aturan yang ditetapkan penyelenggaraan. “Kalau sudah ditetapkan demikian. Sudah pasti kami (RoSe,red) siap mematuhi dan menjalankannya. Bukan karena soal sanksi, tapi bagaimana kita mendukung pelaksanaan Pilkada yang aman dan tetap sehat,” ujar Ketua LO Rose Philips Karamoy.

Sementara itu, dari Paslon Caroll Senduk-Wenny Lumentut (CS-WL)  yang diusung oleh PDI-P dan Gerindra. Menyatakan, pihak sudah pasti taat dan patuh kepada regulasi yang ditetapkan penyelenggara. Meski begitu, dikatakan WL, komitmen seluruh paslon wajib di kedepankan. Guna mewujudkan pelaksanaan Pilkada yang jauh dari ancaman Covid-19. “Tentu saja CS-WL patuh dan taat kepada aturan yang ditetapkan KPU. Ini juga harus dijalankan benar-benar oleh seluruh paslon. Jika kedapatan melanggar, kenakan sanksi sesuai ketentuan,” tegas WL.

Lain halnya dengan Paslon Jilly Gabriella Eman-Virgie Baker Bororing (JGE-VB2), Paslon yang diusung Partai Golkar, NasDem, Demokrat dan Hanura ini mengatakan, pihaknya siap menjalankan ketetapan yang sudah disampaikan penyelenggara. “Kemarin kan sudah bersama-sama disepakati lewat penandatanganan Pakta Integritas. Pastinya dong, JGE-VB2 patuh akan aturan tersebut. Menyukseskan Pilkada dan memutus mata rantai Covid-19, harus menjadi prioritas. Hal ini pun terus kita sosialisasikan kepada seluruh pendukung. Malahan, tadi kita menggelar kampanye virtual. Ada antusiasmenya luar biasa!,” urai JGE.

Paslon dari Bolsel juga mengaku siap taat aturan. Ketua Tim Pemenangan Pasangan Berkah Zulkarnain Kamaru, menegaskan, pasangan Hi Iskandar-Dedyy akan taat dan mematuhi yg sudah di ataur dalam PKPU 13 tentang kampanye. “Kami akan taat regulasi yang berlaku, apalagi ini dilakukan demi menjaga keselamatan rakyat tercinta,” tegas Kamaru.

LO pasangan Riski Jamal Razak juga menuturkan terkait jenis kampanye seperti konser dan sejenisnya. Pembatasannya tentu dengan protokol Covid-19. Karena akan sangat sulit dikontrol untuk rapat umum dimungkinkan via daring. “Sesuai regulasi dan kesepakatan yan dituangkan dalam berita acara antara KPU dan Paslon. Kami Paslon Riski  pada dasarnya tidak memepersoalkan bentuk kampanye yang ada dan siap mematuhi ketentuan yang berlaku,” tukasnya.

Beralih ke Kabupaten Minahasa Selatan. Bakal Calon Bupati Kabupaten Minsel Franky Donny Wongkar memastikan, telah menyiapkan strategi dalam tahapan kampanye nanti. “Tentu bakal sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Memang saat ini kita turun lapangan, namun dengan kegiatan tatap muka dengan jumlah orang yang terbatas. Tapi startegi kampanye lewat Daring dan media sudah disiapkan,” tuturnya.

Di sisi lain, Michaela Elsiana Paruntu juga mendukung semua aturan yang telah ditetapkan dalam upaya pencegahan Covid-19. “Kegiatan kampanye kita memang lebih fokus secara Daring ataupun sosialisasi program di media. Tapi kita juga masih turun lapangan dengan jumlah massa pendukung tidak lebih dari 50 orang. Yang pasti kita menaati semua aturan yang telah ditetapkan dalam semua tahapan Pilkada serentak 2020 ini,” ucapnya.

Royke Sondakh juga ikut berkomentar terkait adanya larangan kampanye dengan mengumpulkan massa pendukung yang banyak. “Pasangan ROSO-HARUM itu sangat taat aturan. Pasti tim kita telah menyiapkan semua bentuk-bentuk kampanye sosialisasi program dan visi misi lewat online ataupun media,” kuncinya.

Diketahui, KPU dan Bawaslu Pusat sudah sepakat menerapkan aturan superketat dalam mendukung pencegahan Covid-19 selama tahapan pilkada. “Partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon, tim kampanye, dan atau pihak lain dilarang melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 (yang mengatur tentang kampanye, Red),” kata Plh Ketua KPU Ilham Saputra dilansir dari Jawa Pos (grup Manado Post).

Untuk pertemuan terbatas, meskipun diperbolehkan, PKPU 13/2020 mencantumkan persyaratan yang cukup ketat. Yakni, peserta maksimal 50 orang, wajib mengenakan masker dengan benar, menyediakan sarana cuci tangan dan hand sanitizer, serta menjaga jarak.

Lalu, bagaimana jika dilanggar? PKPU juga mengatur ketentuan sanksi. Disebutkan, jika terjadi pelanggaran, ada sanksi berjenjang, mulai teguran yang disampaikan Bawaslu. Namun, bila teguran tak digubris, akan dilakukan pembubaran dan pengurangan masa kampanye selama tiga hari. Komisioner KPU Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyatakan, sanksi yang dikenakan KPU hanya sebatas administrasi. ”Undang-Undang (UU) Pilkada tidak mengatur sanksi pidana,” ujarnya. Sementara itu, ketentuan didiskualifikasi dalam UU Pilkada diatur secara terbatas hanya kepada paslon yang melakukan politik uang (money politics) ataupun memutasi pejabat di kurun waktu yang dilarang.

Karena itu, jika sanksi pidana atau diskualifikasi diterapkan, dibutuhkan revisi UU Pilkada atau penerbitan Perppu Pilkada. Meski demikian, Raka menyebutkan, kans sanksi pidana bisa dijeratkan melalui UU Kekarantinaan Wilayah atau UU Wabah Penyakit. Eksekutornya adalah aparat kepolisian. Sementara itu, anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menjelaskan, pihaknya akan menindaklanjuti PKPU 13/2020 dengan membuat aturan turunan. Itu dibutuhkan untuk panduan teknis pelaksanaan bagi jajaran pengawas di lapangan.

Disinggung soal jenis sanksi yang sangat minim dan relatif ringan, Afif (sapaan Afifuddin) mengakuinya. Namun, hal itu tidak terlepas dari keputusan politik yang diambil. Yakni, pemerintah tidak mengambil sikap menerbitkan perppu. “Banyak hal mau progresif, tapi mentok di undang-undang. Yang bisa dilakukan maksimal ya seperti itu,” ujarnya. Sama halnya dengan KPU, Bawaslu juga tidak mematikan potensi sanksi pidana. Sebagaimana kesepakatan dalam pokja, Bawaslu dapat merekomendasikan proses pidana kepada kepolisian.

Karena itu, Afif mendorong paslon, partai politik, hingga masyarakat untuk sama-sama berkomitmen menaati ketentuan yang dibuat. Sebab, meski sudah diatur rigid dan punya konsekuensi hukum, risiko dari aspek kesehatan masih tetap ada. ”Kalau tindakan setelah orang kumpul, penyakit sudah keburu tersebar itu. Maka harus dihindari orang berkumpul,” imbuhnya.

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng Mohammad Faqih menjelaskan, saat ini tenaga kesehatan cukup resah dengan kebijakan pemerintah yang melanjutkan proses pilkada. Dia juga mempertanyakan pengambilan keputusan yang tidak melibatkan unsur kesehatan. “Kami menyayangkan unsur kesehatan tak diajak bicara,” cetusnya.

Namun, karena sudah menjadi keputusan final, pihaknya tak dapat berbuat banyak. IDI hanya berharap penyelenggara pilkada menjalankan semua tahapan secara tertib sehingga tidak memunculkan klaster baru. Agar lebih terukur, Faqih menyarankan agar KPU memperbanyak simulasi lapangan. Sehingga dalam pelaksanaannya bisa lebih baik. “Kalau terjadi lonjakan kasus Covid-19 yang hebat, faskes tak mencukupi untuk menangani,” tuturnya.(Tim MP/gnr)

-

Artikel Terbaru

Ibadah Sabat di GMAHK Tompaso, Hamba Tuhan Doakan VAP Jadi Gubernur Sulut

Dr (HC) Vonnie A Panambunan STh (VAP), Sabtu (24/10) beribadah Sabat di Gereja Advent Hari Ke Tujuh (GMAHK) Jemaat Pioner Kamanga, Tompaso, Minahasa.

SGR-NAP Nomor Satu di Minut, Pemimpin Tanah Tonsea 2021

Calon Bupati Shintia Gelly Rumumpe dan Calon Wakil Bupati Netty Agnes Pantouw (SGR - NAP) nomor satu di Minahasa Utara (Minut).

Avanza Terbalik di Turunan Senduk, Penumpang Ada Anak Kecil dan Lansia

Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di Jalan Trans Sulawesi tepatnya di Desa Senduk, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Sabtu malam (24/10).

Massa Membludak, WL Tunda Kampanye Dialogis di Tara-Tara

Tahapan kampanye calon peserta pilkada sementara berlangsung. Termasuk para pasangan calon di Pilwako Tomohon. Ketatnya aturan kampanye untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 membuat paslon ikut hati-hati menggelar tahapan ini.