28C
Manado
Selasa, 9 Maret 2021

Tahun Ini, 40 Pejabat Pemprov Akhiri Tugas

MANADOPOST.ID—Sebanyak 40 pejabat baik eselon II maupun eselon III di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) bakal mengakhiri tugas, alias pensiun. Sesuai ketentuan, pejabat eselon II dalam jabatan bakal mengakhiri tugas pada usia 60 tahun, sedang eselon III 58 tahun.

Hal ini dibenarkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulut Femmy Suluh, Selasa (2/2) kemarin, saat ditemui koran ini. Suluh mengatakan, Surat Keputusan (SK) pensiun bagi pejabat eselon II yang akan mengakhiri tugas pada tiga bulan kedepan, sudah dikantongi pihaknya.

“Yang sudah ada SK pensiun untuk eselon II, itu adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sulut Jefry Korengkeng, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Mieke Pangkong, dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bahagia Mokoagow,” ungkapnya.

Suluh mengatakan, total Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan pensiun berjumlah 520 orang.

“Jadi jumlah 520 orang itu, sudah termasuk staf dan guru yang menjadi wewenang Pemprov Sulut. Kalau untuk pejabat yang akan pensiun ada sekira 40 orang. Itu juga sudah termasuk eselon II dan III. Kalau untuk pejabat eselon II saja, di tahun 2021 ini ada tujuh yang mengakhiri tugas. Tapi yang sudah ada SK, seperti yang saya sampaikan tadi. Yang lain akan berproses tiga bulan sebelum pensiun,” bebernya.

Suluh menuturkan, mekanisme pengisian jabatan untuk staf, akan menunggu formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Ya kita harus menunggu formasi itu untuk pengisian staf. Kalau untuk jabatan eselon III dan IV, mekanismenya nanti setelah pelantikan akan ada pengisian jabatan. Itu juga akan meminta izin Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Kalau untuk pejabat eselon II, mekanismenya harus melalui seleksi terbuka atau job fit. Jadi ada mekanisme-mekanisme yang harus dilalui kedepan,” tuturnya.

Sementara itu, Pakar Pemerintahan Dr Alfons Kimbal menilai Pemprov Sulut tak akan kehabisan kader birokrasi dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Pejabat-pejabat muda yang ada di Pemprov Sulut itu saya lihat hebat-hebat. Jadi saya rasa mereka tidak akan kehabisan kader birokasi. Apalagi kan PNS itu adalah jabatan karir. Ya berikan kesempatan yang muda untuk menduduki jabatan. Agar lebih matang dalam berorganisasi di sistem pemerintahan daerah,” imbuhnya.

Akademisi Fispol Unsrat tersebut mengatakan, perekrutan PNS harus dilakukan secara terbuka dengan mengedepankan asas manfaat dan kualitas diri.

“Yang terbaik harus diisi dalam jabatan tersebut. Kan saat ini pemerintah itu sudah mulai mengadaptasi elektronik government. Semua kompetensi PNS itu diketahui. Ada juga elektronik kinerja. Lihat disitu saja mana yang berprestasi dan tidak. Yang berprestasi itu ditarik dan dilakukan seleksi. Pemprov Sulut harus benar-benar menyiapkan kader-kader birokrasi yang matang, agar pembimbingan ke 15 daerah dilakukan secara baik,” tutupnya. (ewa/gel)

Artikel Terbaru