31C
Manado
Minggu, 7 Maret 2021

THR-Gaji 13 PNS Siap Masuk Kantong

MANADOPOST.ID-Pegawai negeri sipil dan pensiunan PNS di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) boleh bernafas lega. Pemerintah pusat mengaku telah mengamankan anggaran gaji 13 dan tunjangan hari raya (THR) tahun 2021.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo mengaku tengah mengkaji kemungkinan seluruh PNS mendapatkan gaji ke-13 pada tahun ini. Tahun lalu, beberapa golongan PNS ‘libur’ dari gaji ke-13. “Mudah-mudahan 2021, rencananya masih mempertimbangkan kembali masalah gaji ke-13 bagi seluruh ASN yang ada,” sebut Tjahjo, melalui YouTube Kementerian PAN-RB.

Kebijakan THR dan gaji ke-13 PNS tercantum dalam Undang-undang APBN 2021 dan masuk dalam alokasi yang telah diperhitungkan dalam alokasi dasar formula untuk daerah, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) daerah. Total DAU tersebut, termasuk komponen gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR), adalah sebesar Rp390,2 triliun. “DAU sebagaimana dimaksud pada ayat 12 telah memperhitungkan formasi calon PNS daerah, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, gaji ke-13, serta THR,” tulis salah satu pasal UU APBN 2021.

Seperti halnya pemberian gaji, pemberian gaji ke-13 dan THR pun diberikan kepada PNS aktif dan pensiunan, dengan anggaran yang telah disiapkan. “Yang terpenting saat ini, harapan kita semua ASN harus sehat dan produktif,” kata Tjahjo.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga memastikan telah mengamankan anggaran untuk gaji ke-13 PNS, Polri, dan TNI, termasuk pensiunan pada 2021. Pemberian gaji ke-13 akan dilakukan secara penuh dengan mengembalikan komponen tunjangan kinerja ke dalam komponen gaji ke-13 dan THR. Komponen tersebut dihilangkan pada tahun lalu, karena keuangan negara tertekan pandemi virus corona. “Pemerintah tetap mengembalikan lagi pemberian gaji ke-13 dan THR sesuai dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu pemberian gaji ke-13 dan THR dengan perhitungan yang penuh, yaitu sesuai dengan tunjangan kinerja,” tandas Ani, panggilan akrabnya.

Hal yang sama disampaikan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani. Menurutnya, tahun ini THR dan gaji ke-13 akan kembali ke tahun-tahun sebelum ada Covid-19.
“Direncanakan pemberian THR dan Gaji ke-13 dalam tahun 2021 secara full,” ujarnya kepada beberapa waktu lalu.

Menurutnya, anggaran untuk THR dan gaji ke-13 sudah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Oleh karenanya, ini diharapkan bisa membantu para PNS untuk tetap melakukan belanja. Namun, sebelum berlaku nanti akan tetap dilihat kondisi APBN dalam menangani dampak Covid-19. Apakah perlu melakukan pemangkasan seperti tahun ini atau kembali ke saat kondisi normal. “Saat ini rencananya sama dengan kebijakan sebelum Covid-19. Nanti akan dilakukan monitoring implementasinya di 2021, sebelum dilaksanakan,” kata Askolani.

Lantas kapan waktu pencairan THR?
Seperti di tahun-tahun sebelumnya, pencairan THR dilakukan paling lambat 10 hari kerja sebelum perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tahun ini Idul Fitri sesuai kalender jatuh pada Mei. Proses pencarian THR, pun diatur dalam bentuk peraturan pemerintah. Namun, hingga saat ini pemerintah belum merilis aturan yang dimaksud.

Aturan pencairan THR biasanya diterbitkan pemerintah menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri. Artinya, kemungkinan besar THR PNS akan dicairkan pada Mei mendatang. Sementara itu, untuk gaji ke-13 biasanya diberikan pemerintah saat masuk tahun ajaran baru anak sekolah ya jatuh ada kisaran Juli. Sebab, gaji ke-13 ditujukan untuk membantu belanja PNS saat masuk tahun ajaran baru anak sekolah.

Komponen THR dan gaji ke-13 yang diterima para abdi negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 15/2019 tentang gaji PNS, gaji yang diterima PNS dikategorikan dengan beberapa golongan. Dari yang masa kerja terendah, hingga masa kerja tertinggi. Untuk PNS golongan I masa kerja 0 tahun, menerima gaji Rp 1,56 juta per bulan. Sementara PNS golongan IV masa kerja 32 tahun, menerima gaji hingga Rp 5,9 juta.

Di sisi lain, komponen gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) tengah dalam rencana Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk disusun ulang dan dirombak. Penghasilan PNS yang sebelumnya terdiri dari banyak komponen, akan disederhanakan menjadi hanya terdiri dari komponen gaji dan tunjangan.

Formula gaji PNS yang baru akan ditentukan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan. Sementara untuk formula tunjangan PNS meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Kemudian, rumusan tunjangan kinerja didasarkan pada capaian kinerja masing-masing PNS. Sedangkan rumusan tunjangan kemahalan didasarkan pada indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing.

Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN Hayomo Dwi Putranto mengatakan pihaknya tengah mempercepat perumusan kebijakan sebagai bagian dari proses gaji PNS, salah satunya dengan melakukan reformasi sistem pangkat dan penghasilan. Termasuk di dalamnya gaji dan tunjangan, serta fasilitas PNS. “Ini masih dalam pembahasan sambil menunggu semua persyaratan terpenuhi. Terlebih sekarang pemerintah fokus kepada penanganan Covid-19,” katanya.

Aturan baru gaji PNS, kata Hayomo, akan berlaku bila semua instansi sudah melakukan tiga hal sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) tentang Manajemen PNS. Ketiga hal itu antara lain pertama adalah seluruh instansi sudah melakukan penyusunan analisa jabatan sesuai perkembangan yang ada saat ini.

Kedua, semua instansi sudah selesai melakukan evaluasi jabatan, sehingga untuk semua jabatan yang ada di instansi itu harus punya kelas jabatan. Ketiga, anggaran sudah disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Haryomo mengatakan, secara substansial sistem penggajian PNS yang awal mulanya berbasis pangkat, golongan ruang, dan masa kerja menuju ke sistem berbasis harga jabatan (job price), didasarkan pada nilai jabatan (job value).

Adapun nilai jabatan diperoleh dari hasil evaluasi jabatan (job evaluation) yang menghasilkan kelas jabatan atau tingkatan jabatan, yang selanjutnya disebut dengan pangkat. Saat ini, besaran gaji PNS diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 tahun 2019. Gaji untuk semua PNS ditentukan oleh lama masa kerja.

Kemudian untuk tukin PNS ditentukan oleh Peraturan Presiden (Perpres) nomor 37 tahun 2015. Tunjangan terendahnya ditetapkan sebesar Rp 5.361.800 untuk level jabatan pelaksana dan tertinggi sebesar Rp 117.375.000, untuk level jabatan tertinggi, misalnya eselon I atau Direktur Jenderal Pajak.

Sementara itu, pemerintah tahun ini akan memberikan sederet keistimewaan untuk para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas menjadi punggawa atau pengurus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ada empat jabatan fungsional yang berhak mendapatkan tambahan tunjangan. Keempatnya diatur di dalam satu Peraturan Presiden (Perpres), yakni Perpres Nomor 3 Tahun 2021, Perpres Nomor 4 Tahun 2021, Perpres Nomor 5 Tahun 2021, dan Perpres Nomor 6 Tahun 2021

Ke-empat jabatan fungsional itu diantaranya pembina teknis perbendaharaan negara, analis pengelolaan keuangan APBN, analis perbendaharaan negara, dan pranata keuangan APBN. “Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara, diberikan tunjangan pembina Teknis Perbendaharaan Negara setiap bulan,” tulis pasal 2 Perpres 3/2021.

Dalam Perpres 3/2021 secara rinci dijelaskan, jabatan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Penyelia mendapatkan tunjangan sebesar Rp 960.000. Kemudian, jabatan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Mahir mendapatkan tunjangan Rp 540.000, dan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Terampil mendapatkan Rp 360.000. Dalam Perpres 4/2021, dijelaskan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang terdiri dari Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya mendapatkan tunjangan Rp 1.380.000. Kemudian, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda menjdapatkan Rp 1.100.000, dan Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama mendapatkan Rp 540.000.

Perpres No.5/2021 mengatur tunjangan jabatan fungsional analis perbendaharaan negara. Ada empat jenjang Jabatan Fungsional Keahlian. Adapun dalam Perpres No.6/2021 mengatur tunjangan jabatan fungsional pranata keuangan anggaran pendapatan dan belanja negara. Ada tiga jenjang Jabatan Fungsional Keterampilan yakni Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Penyelia Rp 960.000,00. Kemudian, Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Mahir Rp 540.000,00. Serta, Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil Rp 360.000,00. Demikian dilansir dari cnbc.(gnr)

Artikel Terbaru