32.4 C
Manado
Minggu, 26 Juni 2022

Banner Mobile (Anymind)

Investasi Miras Bisa Bantu Petani Captikus

- Advertisement -

MANADOPOST.ID-Belum lama ini, Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Dalam aturan tersebut, Jokowi kembali membuka bidang usaha salah satunya, yaitu membuka kembali investasi minuman beralkohol atau Minuman keras (Miras) dan minuman alkohol yang terbuat dari anggur.

Namun akhirnya, Presiden Jokowi kembali mencabut aturan terkait investasi Miras tersebut. Namun sebelum dicabut Presiden Jokowi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut), telah mendukung adanya kegiatan investasi Miras tersebut.

Saat diwawancarai koran ini, Selasa (2/3) kemarin, Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw mengapresiasi kebijakan Presiden Jokowi yang sangat menghargai kearifan lokal.

- Advertisement -

“Empat daerah termasuk Sulut yang ditunjuk oleh bapak presiden untuk mengizinkan produk lokal Miras jenis Captikus. Saya atas nama Pak Gubernur Olly mengapresiasi pak Presiden Jokowi yang telah membuka gerbang investasi minuman beralkohol khas Sulut itu,” ungkapnya.

Kandouw juga mengatakan, Captikus selama ini dianggap racun dalam society. Padahal bisa memberikan nilai lebih terutama perekonomian.

“25 ribu rasanya kurang petani Captikus di Sulut. Kalau diatur dengan baik kan luar biasa efeknya, manfaatnya tentu diatur sesuai mekanisme regulasinya. Dan tentu mekanisme penjualannya kemana, harus diatur.

Tidak bisa sembarangan jual di warung. Manfaat ekonomi jelas, manfaatkan kesejahteraan jelas. Kita akan duduk bersama dengan kabupaten/kota, berapa banyak kita ekspor di dalam daerah,” sebut Kandouw, sebelum Presiden Jokowi mencabut Perpres tersebut.

Sebelumnya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulut Franky Manumpil juga mendukung kebijakan pusat tersebut.

“Kalau memang sudah ada persetujuan, tentu ini memberikan peluang besar bagi daerah dalam pengembangan Miras tradisional kita. Tapi kan harus menunggu petunjuk teknis dan lanjutannya. Tapi yang pasti jika kebijakan tersebut terjadi, maka nilai investasi di daerah dengan memanfaatkan peluang yang ada, akan sangat menguntungkan dalam pertumbuhan ekonomi,” imbuhnya.

Manumpil juga mengatakan, bahwa dalam menindaklanjuti aturan tersebut, pihaknya akan duduk bersama dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pihak BPOM.

“Kan pasti ada standarisasi. Tidak sembarangan. Jadi kita harus duduk bersama dengan OPD lain, seperti Dinas Kesehatan Daerah, Dinas Perdagangan, Pertanian serta BPOM. Tapi untuk lengkapnya, kita harus menunggu petunjuk teknisnya. Tidak boleh gegabah,” kuncinya.(ewa/gnr)

MANADOPOST.ID-Belum lama ini, Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Dalam aturan tersebut, Jokowi kembali membuka bidang usaha salah satunya, yaitu membuka kembali investasi minuman beralkohol atau Minuman keras (Miras) dan minuman alkohol yang terbuat dari anggur.

Namun akhirnya, Presiden Jokowi kembali mencabut aturan terkait investasi Miras tersebut. Namun sebelum dicabut Presiden Jokowi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut), telah mendukung adanya kegiatan investasi Miras tersebut.

Saat diwawancarai koran ini, Selasa (2/3) kemarin, Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw mengapresiasi kebijakan Presiden Jokowi yang sangat menghargai kearifan lokal.

“Empat daerah termasuk Sulut yang ditunjuk oleh bapak presiden untuk mengizinkan produk lokal Miras jenis Captikus. Saya atas nama Pak Gubernur Olly mengapresiasi pak Presiden Jokowi yang telah membuka gerbang investasi minuman beralkohol khas Sulut itu,” ungkapnya.

Kandouw juga mengatakan, Captikus selama ini dianggap racun dalam society. Padahal bisa memberikan nilai lebih terutama perekonomian.

“25 ribu rasanya kurang petani Captikus di Sulut. Kalau diatur dengan baik kan luar biasa efeknya, manfaatnya tentu diatur sesuai mekanisme regulasinya. Dan tentu mekanisme penjualannya kemana, harus diatur.

Tidak bisa sembarangan jual di warung. Manfaat ekonomi jelas, manfaatkan kesejahteraan jelas. Kita akan duduk bersama dengan kabupaten/kota, berapa banyak kita ekspor di dalam daerah,” sebut Kandouw, sebelum Presiden Jokowi mencabut Perpres tersebut.

Sebelumnya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulut Franky Manumpil juga mendukung kebijakan pusat tersebut.

“Kalau memang sudah ada persetujuan, tentu ini memberikan peluang besar bagi daerah dalam pengembangan Miras tradisional kita. Tapi kan harus menunggu petunjuk teknis dan lanjutannya. Tapi yang pasti jika kebijakan tersebut terjadi, maka nilai investasi di daerah dengan memanfaatkan peluang yang ada, akan sangat menguntungkan dalam pertumbuhan ekonomi,” imbuhnya.

Manumpil juga mengatakan, bahwa dalam menindaklanjuti aturan tersebut, pihaknya akan duduk bersama dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pihak BPOM.

“Kan pasti ada standarisasi. Tidak sembarangan. Jadi kita harus duduk bersama dengan OPD lain, seperti Dinas Kesehatan Daerah, Dinas Perdagangan, Pertanian serta BPOM. Tapi untuk lengkapnya, kita harus menunggu petunjuk teknisnya. Tidak boleh gegabah,” kuncinya.(ewa/gnr)

Most Read

Artikel Terbaru

/