24 C
Manado
Jumat, 27 November 2020

Anggota DPRD-PNS JPT Tahun Ini Terancam Tak Dapat THR, Ini Daftar Lengkapnya

MANADOPOST.ID- Pemerintah pusat menetapkan kebijakan mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Kebijakan tersebut tertuang dalam surat Menteri Keuangan Nomor S-343/MK.02/2020 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pemberian THR bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai Non PNS, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, yang ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).

Bersamaan dengan surat yang ditandatangani Menkeu Sri Mulyani tersebut,  terlampir juga RPP tentang Pemberian THR bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai Non PNS, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (RPP THR).

Disebutkan, THR di tahun ini tidak diberikan kepada:

  1. Pejabat negara, kecuali hakim dalam jabatan hakim madya muda ke bawah, atau hakim dengan pangkat kolonel ke bawah di lingkungan MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya
  2. Wakil Menteri
  3. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri dalam jabatan setara dengan jabatan pimpinan tinggi
  4. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri dalam jabatan fungsional ahli utama atau dalam jabatan setara dengan jabatan fungsional ahli utama
  5. Dewan pengawas BLU
  6. Dewan pengawas LPP
  7. Staf khusus di lingkungan kementerian
  8. Hakim Ad hoc
  9. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
  10. Pimpinan LNS, Pimpinan LPP, Pejabat Pengelola BLU, atau pejabat lain yang hal keuangan atau hak administratif nya disetarakan atau setingkat dengan pejabat negara, wakil menteri, pejabat dalam jabatan pimpinan tinggi, atau pejabat dalam jabatan fungsional ahli utama
  11. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara
  12. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan

Adapun besaran THR sebesar penghasilan satu bulan pada dua bulan sebelum bulan Hari Raya Idul fitri, diberikan bagi:

  1. PNS, prajurit TNI, anggota Polri, dan hakim dalam jabatan hakim madya muda ke bawah atau kolonel ke bawah di lingkungan MA. THR yang diberikan paling banyak meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/umum
  2. Penerima gaji terusan dari PNS, TNI, Polri yang meninggal dunia, tewas, gugur, atau penerima gaji dari PNS, Prajurit TNI, atau Anggota Polri yang dinyatakan hilan, yaitu sebesar satu bulan gaji terusan pada dua bulan sebelum bulan hari raya
  3. Penerima pensiun. THR yang diberikan paling banyak meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan/atau tunjangan tambahan penghasilan
  4. Penerima pensiun terusan dari pensiunan PNS, Prajurit TNI, atau Anggota Polri yang meninggal, tewas, gugur, yaitu sebesar penghasilan satu bulan gaji terusan pada dua bulan sebelum hari raya
  5. Penerima pensiun dari pensiunan PNS, Prajurit TNI, atau Anggota Polri yang dinyatakan hilang, yaitu sebesar penghasilan satu bulan gaji terusan pada dua bulan sebelum bulan hari raya
  6. Penerima tunjangan, THR sebesar tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan
  7. Pegawai non PNS pada LNS atau LPP, atau pegawai lainnya, sebesar lampiran PP
  8. Pegawai non PNS pada BLU, sebesar komponen gaji pada remunerasi, paling tinggi sebesar THR yang diterima PNS pada jabatan yang setara
  9. Calon PNS, paling banyak sebesar 80% dari gaji pokok PNS, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan/umum.

Disebutkan juga THR akan dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal hari raya. Kemudian, dalam hal THR belum dibayarkan, maka dapat diberikan setelah tanggal hari raya.(tan)

-

Artikel Terbaru

Pemerintah Harap Masyarakat Mampu Bisa Vaksinasi Mandiri

MANADOPOST.ID - Penegakan disiplin protokol kesehatan dengan menjalankan 3M (Memakai Masker, Menjaga jarak dan Mencuci Tangan) menjadi upaya pencegahan utama dalam menghadapi COVID-19 saat ini.

Wonder Woman 1984 Segera Meluncur di Bioskop Indonesia, Catat Ini Tanggalnya!

Setelah diundur berbulan-bulan, film Wonder Woman 1984 akhirnya menemukan jadwal tayang pastinya di bioskop Indonesia. 16 Desember menjadi tanggal dirilisnya film arahan Patty Jenkins itu.

Wakasau Inspeksi ke Lanud Sam Ratulangi

Wakil Kepala Staf Angkatan Udara (Wakasau) Marsdya TNI Fahru Zaini Isnanto SH MDS, melakukan kunjungan kerja di Lanud Sam Ratulangi Manado.

Sinergitas TNI-Polri

TUJUAN nasional bangsa Indonesia diamanatkan dalam alinea keempat pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

DJP Tegaskan Insentif Pajak Bagi WP, Terobosan Pemulihan Ekonomi

Wajib pajak (WP) di Sulut yang belum melaporkan pajaknya akibat dampak pandemi Covid-19 diimbau untuk memanfaatkan insentif pajak yang merupakan kebijakan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN).