28 C
Manado
Minggu, 16 Mei 2021
spot_img

Sadis! Temuan BPK RI Tembus Puluhan Miliar, Ini Alasan Minahasa Utara ‘Disanksi’ TW

MANADO—BPK RI Perwakilan Sulut baru saja mengumumkan opini LKPD 2020 15 kabupaten/kota dan provinsi, Senin (3/5). Di mana Minahasa Utara satu-satunya yang mendapat opini Tidak Wajar (TW). Sementara 14 daerah termasuk provinsi meraih WTP.

Dalam penyampaian BPK RI, ada sejumlah poin yang melandasi opini tersebut. Di antaranya ada 15 temuan hasil pemeriksaan BPK. 12 poin di belanja, 1 poin pendapatan, dan 2 poin di aset.

Di poin pendapatan, BPK RI menemukan ada pengelolaan pendapatan pajak dan retribusi tidak tertib sebanyak Rp 825 juta. Kemudian di belanja, BPK menilai Pemkab Minut belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Penanganan pandemi Covid-19 tahun 2020.

Di antaranya pengadaan barang/jasa penanganan Covid-19 bidang kesehatan pada sekretariat daerah dan bagian umum Setkab tidak sesuai kondisi senyatanya sebesar Rp 2,699 miliar. Serta penyaluran bahan pangan dan kebutuhan pokok pada Dinas Pangan dan Bagian Umum Setda tidak dapat dipertanggungjawabkan sebsar Rp 57,690 miliar.

Poin kedua pada belanja yakni belanja cadangan pangan daerah pada Dinas Pangan tidak sesuai kondisi senyatanya sebesar Rp 4,244 miliar. Ketiga, belanja barang dan jasa berupa empat program/kegiatan pada Dinas Pangan tidak sesuai kondisi senyatanya sebesar Rp 1,93 miliar. Keempat, kekurangan volume pekerjaan atas 16 paket belanja modal sebesar Rp 425 juta.

Pada poin aset, BPK menilai penatausahaan kas tidak tertib dan pengelolaan aset tidak tertib. Diketahui LKPD yang diperiksa ini tahun anggaran 2020. Di mana ketika itu Minut dipimpin Vonnie Anneke Panambunan (VAP) sebagai bupati.(*)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Artikel Terbaru