26.6 C
Manado
Jumat, 30 Oktober 2020

Deteksi Rumah Sakit `Nakal`, KSP: Jangan Sengaja Covidkan Pasien

MANADOPOST.ID—Ada peringatan keras dari pemerintah yang ditujukan kepada rumah sakit (RS) rujukan pasien Covid-19. Pihak RS diminta bersikap jujur mengenai data kematian pasien saat pandemi.

Persoalan tersebut ditekankan agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. “Salah satunya adalah tentang definisi ulang kasus kematian selama pandemi. Definisi ini harus kita lihat kembali, jangan sampai semua kematian pasien itu selalu dikatakan akibat Covid-19,” sebut Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko kepada awak media.

Moeldoko menyebutkan, sudah banyak terjadi orang sakit biasa atau mengalami kecelakaan, didefinisikan meninggal karena Covid-19 oleh pihak RS yang menanganinya. Padahal sebenarnya hasil tesnya negatif. “Ini perlu diluruskan agar jangan sampai ini menguntungkan pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan dari definisi itu,” warning mantan Panglima TNI tersebut.

Salah satu contoh kasus yaitu, adanya pasien yang meninggal dan dimakamkan dengan prosedur Covid-19. Padahal hasil laboratoriumnya belum keluar. Tak lama kemudian, hasil laboratorium keluar yang menyatakan hasilnya negatif Covid-19.

Di sisi lain, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akhirnya mengesahkan biaya tes PCR seharga Rp900 ribu. Karena selama ini harganya masih bervariasi, bahkan ada yang harganya sampai Rp2 juta. Plt Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Abdul Kadir menjelaskan, di masa pandemi ini Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan pemeriksaan molekuler untuk seluruh pasien yang terduga Covid-19.

Metode yang dianjurkan adalah deteksi molekuler dengan menggunakan pemeriksaan PCR lewat pengambilan swab. “Hampir semua fasilitas kesehatan, baik pemerintah maupun swasata, itu memilki kemampuan banyak sekali melakukan pengambilan PCR. Namun demikian persoalan kita adalah adanya disparitas harga, adanya harga yang beragam terkait dengan tarif pemeriksaan yang ada,” papar Abdul dalam konferensi pers, Jumat (2/10).

Karena itu, lanjutnya, maka penetapan batas-batas tertinggi harus memperhatikan biaya pokok dan komponen lainnya. Tentunya dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan kepentingan fasilitas pelayanan kesehatan yang mengadakannya. “Karena itulah memang pentapan batas tertinggi ini perlu kami tetapkan,” jelasnya.

Penerapan biaya pengambilan swab dan pengambilan PCR ini melalui pembahasan sampai tiga kali antara Kemenkes dengan BPKP. Berdasarkan hasil survei dan analisis dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kemenkes pada berbagai fasilitas pelayanan kesehatan.

Sebagai acuan, di dalam perhitungan batas biaya tertinggi swab ini, pihaknya menghitung komponen biaya yang terdiri atas jasa pelayanan atau jasa SDM. “Untuk jasa pelayanan ini kami menghitung jasa pelayanan yang terdiri dari jasa dokter, dalam hal ini adalah dokter mikro biologi klinik, kemudian jasa tenaga ekstraksi, jasa pengambilan sampel, dan lainnya,” jelas Abdul Kadir.

Sementara komponen lainnya adalah komponen bahan habis pakai. Ini terdiri dari berbagai bahan habis pakai termasuk di dalamnya adalah alat pelindung diri level 3. “Di samping itu kami juga menghitung harga reagen. Harga reagen ini terdiri atas harga reagen ekstraksi dan harga reagen itu sendiri, dan kemudian kami juga menghitung harga overheight, yaitu biaya pemakaian listirk, air, telepon, maintenance alat, penyusutan alat, dan pengelolaan limbah. Itu kami perhitungkan,” paparnya.

Untuk komponen terakhir yang diperhitungkan adalah biaya adminstrasi. Yaitu biaya pendaftaran dan biaya pengiriman hasil. “Untuk itulah, karena kami dari tim Kemenkes bersama tim BPKP ada kesepakatan bersama batas tertinggi biaya pengambilan swab dan pemeriksaan tes PCR mandiri yang bisa kami pertanggungjawabkan untuk ditetapkan kepada masyarakat yaitu sebesar Rp 900 ribu,” jelasnya.

Diketahui, biaya Rp900 ribu ini termasuk biaya pengambilan swab termasuk dengan biaya pemeriksaan real time PCR nya. “Dengan harga yang telah ditetapkan ini, tentunya kami bersama tim BPKP dan Kemenkes akan melakukan evaluasi secara periodik dengan memperhitungkan perubahan harga dalam komponen yang kami sebutkan,” tuturnya.

“Oleh karena itu, pada sore hari ini kami meminta kepada semua Dinas Kesehatan Provinsi Kab Kota untuk dapat melakukan pengawasan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan dalam hal pemberlakuan harga tertinggi dan pemeriksaan real time PCR,” tutupnya.

Di sisi lain, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menuturkan, saat ini ada lima provinsi yang kemampuan tesnya sudah melampaui jumlah minimum versi WHO. Yakni, DKI Jakarta, Sumbar, Bali, Sulsel, dan Papua. Berdasarkan laporan Satgas Penanganan Covid-19, sepekan terakhir Indonesia hanya mampu memeriksa 188.689 orang atau rata-rata 26.956 orang perhari. Setara dengan 70,67 persen dari jumlah tes minimal. Bila ingin memenuhi standar minimal WHO, maka rata-rata tes harian harus menembus angka 38.143 orang.

Wiku mengatakan, pihaknya masih terus mendorong kelima provinsi itu dan daerah-daerah lain untuk meningkatkan kapasitas tes. ’’Ini pasti akan berkontribusi dengan kasus aktif yang rendah di Indonesia,’’ lanjutnya. Disinggung mengenai tes cepat yang direkomendasikan WHO, yakni rapid tes antigen, Wiku menyatakan sudah mendengar informasinya. Menurut dia, rapid tes antigen bisa digunakan di Indonesia sesuai rekomendasi WHO. ’’Agar bisa menggantikan rapid tes antibodi,’’ tambahnya.

Menurut Wiku, yang juga harus ditekan adalah angka kematian. Caranya adalah dengan menekan angka penularan di tengah masyarakat lewat penegakan protocol kesehatan. Karena angka kematian yang besar biasanya terjadi pada kelompok-kelompok rentan. Di mana mereka tinggal dengan keluarganya yang berpotensi jadi perantara akibat tidak patuh protokol kesehatan. Bila kelompok rentan bisa dilindungi, maka angka kematian bisa ditekan.

Sementara itu, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mengklaim, pertumbuhan kasus positif cenderung menurun setelah dua pekan mandat penanganan Covid-19 di 8 provinsi diserahkan pada Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan.

Delapan provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Jubir Kemenko Marves Jodi Mahardi mengatakan, jika dilihat dari indikator di delapan provinsi secara mingguan, terjadi penurunan penambahan kasus konfirmasi dan angka kematian, kecuali Jawa Barat.

Khusus Jawa Barat, Jodi menyebut secara rata-rata wilayah Bogor, Bekasi dan Depok berkontribusi terhadap lebih dari 60 persen total peningkatan kasus di Jawa Barat dalam 2 minggu terakhir. ”Oleh karena itu penanganan kasus di Jabodetabek akan dilakukan secara terintegrasi” kata Jodi kemarin (29/9)

Dengan perkembangan positif ini, Jodi menyebut Luhut mengapresiasi berbagai upaya yang telah dilakukan oleh seluruh gubernur di kedelapan provinsi, jajaran Polda, Kodam, Kemenkes, Satgas Covid 19 serta tim lain yang terlibat. “Tapi pak Menko minta agar pemerintah pusat dan daerah tidak lengah dan tetap terus fokus pada upaya penurunan penambahan kasus harian, peningkatan angka kesembuhan dan penurunan angka kematian sesuai perintah Presiden,” sebut Jodi.

Pertumbuhan kasus positif nasional nyatanya masih terus menunjukkan kenaikan. Dalam sepekan terakhir, pertumbuhan kasus positif per hari masih berada di atas 4.000 kasus dengan puncak kasus tertinggi terjadi pada 25 september dengan 4.823 kasus. Pada tanggal 27 dan 28 September kemarin kenaikan sempat menurun ke angka 3.874 dan 3.509 kasus namun kemudian naik lagi kemarin (29/9) ke angka 4,002

Secara nasional, prosentase angka kesembuhan memang meningkat. Saat ini, berada pada 74,4 persen dibanding hari sebelumnya 74,2 persen. Demikian pula dengan angka kematian turun 0,1 poin dari 3,8 ke 3,7 persen. Sementara kasus aktif masih fluktuatif dan saat ini berada pada 21,8 persen menurun dari hari sebelumnya 22 persen. Pelacakan dan pengetesan menjadi kunci dalam penanganan Covid-19.

Pada Minggu (27/9) terlaksana rapat koordinasi Satgas Penangan Covid-19. Dalam rapat itu, sembilan kepala dinas kesehatan memberikan paparan bagaimana kondisi penanganan Covid-19 di wilayahnya. Sembilan kepala dinas kesehatan itu berasal dari provinsi prioritas penanganan Covid-19, yakni Papua, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Bali, Jawa Tinur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Sumatera Utara.

Sebagian besar menginginkan agar pengiriman reagen dilakukan secara konsisten. Sebab reagen memiliki peranan penting dalam pengetesan spesimen Covid-19.(gnr)

-

Artikel Terbaru

Limpahkan Kasus ASN `Nakal` ke KASN

MANADOPOST.ID---Kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN Kotamobagu berinisial SA, segera dilimpahkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Bocah 7 Tahun Asal Mitra Ditetapkan Kasus Suspek

MANADOPOST.ID—Bocah laki-laki 7 Tahun asal Kecamatan Tombatu Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) ditetapkan kasus suspek terbaru, berdasarkan data Satgas Covid-19 Mitra, Kamis (29/10) kemarin.

Polres Minsel Ciduk Lima Tersangka Togel

MANADOPOST.ID—Tim Reserse Mobile (Resmob) Satuan Reserse Kriminal Polres Minahasa Selatan (Minsel), mengamankan lima tersangka kasus judi togel yang beroperasi di Kecamatan Tumpaan dan Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minsel.

Pantai Malalayang Jadi TPS Sementara

MANADOPOST.ID---Kelurahan Malalayang Satu dijadikan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sementara. Pantauan Manado Post, sampah dari semua kelurahan di Kecamatan Malalayang di buang

Terangi Empat Desa di Morowali Utara, PLN Ukir Sejarah di 75 Tahun Indonesia Merdeka

MANADOPOST.ID – PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Sulawesi Utara, Tengah, dan Gorontalo (Suluttenggo) melalui Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan Sulawesi Tengah kembali berhasil melistriki desa