24.4 C
Manado
Minggu, 26 Juni 2022

Banner Mobile (Anymind)

Kejati Ungkap Kasus Perpajakan, Rugikan Negara Rp2,3 Miliar

- Advertisement -

MANADOPOST.ID—Ungkap kasus perpajakan dilakukan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (2/12) pagi.

Dipimpin Kajati Sulut Andi Muh Iqbal Arief SH MH, diakui pihaknya telah menerima dua berkas perkara yang sudah dinyatakan lengkap (P 21). Atas penyelidikan tindak pidana bidang perpajakan yang dilakukan Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara (Suluttenggo Malut).

Kajati Andi Arief membeberkan, keberhasilan penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan merupakan wujud koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum yang dilakukan Kantor Wilayah DJP Suluttenggo Malut dan Kejati Sulut.

“Sekaligus menunjukkan keseriusan dalam melakukan penegakan hukum dalam bidang perpajakan di wilayah Nyiur Melambai,” ungkap Andi Arief.

- Advertisement -

Selanjutnya Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, lntelijen den Penyidikan Marasi Napitupulu menjelaskan duduk perkara kedua kasus. Pertama tersangka alias TJT selaku komisaris PT JSP, sebuah perusahaan pengembang property di Manado.

Pada kurun waktu Tahun 2012 sampai dengan 2014. PT JSP tidak melaporkan dan/atau melaporkan NIHIL atas SPT Masa PPN dan SPT Masa PPh Pasal 4 ayak (2).

“Berdasarkan hasil penyelidikan berhasil diungkap bahwa tersangka melalui PT JSP melakukan penyerahan barang Kena Pajak sebesar Rp26.243.800.000, yang tidak disetorkan dan dilaporkan pajaknya sehingga diduga malanggar Pasal 39 ayat ( 1) huruf c dan huruf d juncto Pasal 43 ayat ( 1) Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP),” urai Napitupulu.

Sementara, tersangka kedua berinisial ET, seorang pedagang hasil bumi di Tagulandang. Pada kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2016, tidak melaporkan SPT Tahunan PPh orang pribadi.

“Berdasarkan hasil penyelidikan berhasil diungkap bahwa Tersangka mempeoleh penghasilan sebesar Rp74.388.271.800, tidak disetorkan dan dilaporkan pajaknya sehingga diduga melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang KUP,” bebernya lagi, sembari menyebutkan atas perbuatan kedua tersangka, mengakibatkan kerugian pada pendapatan Negara sebesar Rp3.882.645.437.

“Atas perbuatan tersebut tersangka diancam hukuman penjara paling singkat selama 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda paling banyak sebesar empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar,” tegasnya.

Lanjutnya, untuk memulihkan kerugian pada pendapatan negara tersebut, penyidik telah melakukan penyitaan terhadap aset yang dimiliki oleh tersangka. “Ditaksir senilai Rp4.158.317.192,” tandasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Kantor Wilayah DJP Suluttenggo Malut Tri Bowo menegaskan, penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan bisa menjadi perhatian dan peringatan kepada seluruh Wajib Pajak.

“Kami mengimbau pengusaha hasil bumi yang melakukan penyerahan hasil bumi melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun, agar dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan melakukan kewajiban pemungutan dan pelaporan PPN,” paparnya.

Sebab kata Tri Bowo, hasil bumi seperti pala, cengkih dan kelapa, merupakan barang kena pajak yang dikenai PPN. “Khususnya kepada pengusaha properti dan pengusaha hasil bumi yang ada di wilayah DJP. Agar melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Sehingga terhindar dari pengenaan sanksi administratif maupun pidana,” pungkasnya.(gnr)

MANADOPOST.ID—Ungkap kasus perpajakan dilakukan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (2/12) pagi.

Dipimpin Kajati Sulut Andi Muh Iqbal Arief SH MH, diakui pihaknya telah menerima dua berkas perkara yang sudah dinyatakan lengkap (P 21). Atas penyelidikan tindak pidana bidang perpajakan yang dilakukan Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara (Suluttenggo Malut).

Kajati Andi Arief membeberkan, keberhasilan penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan merupakan wujud koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum yang dilakukan Kantor Wilayah DJP Suluttenggo Malut dan Kejati Sulut.

“Sekaligus menunjukkan keseriusan dalam melakukan penegakan hukum dalam bidang perpajakan di wilayah Nyiur Melambai,” ungkap Andi Arief.

Selanjutnya Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, lntelijen den Penyidikan Marasi Napitupulu menjelaskan duduk perkara kedua kasus. Pertama tersangka alias TJT selaku komisaris PT JSP, sebuah perusahaan pengembang property di Manado.

Pada kurun waktu Tahun 2012 sampai dengan 2014. PT JSP tidak melaporkan dan/atau melaporkan NIHIL atas SPT Masa PPN dan SPT Masa PPh Pasal 4 ayak (2).

“Berdasarkan hasil penyelidikan berhasil diungkap bahwa tersangka melalui PT JSP melakukan penyerahan barang Kena Pajak sebesar Rp26.243.800.000, yang tidak disetorkan dan dilaporkan pajaknya sehingga diduga malanggar Pasal 39 ayat ( 1) huruf c dan huruf d juncto Pasal 43 ayat ( 1) Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP),” urai Napitupulu.

Sementara, tersangka kedua berinisial ET, seorang pedagang hasil bumi di Tagulandang. Pada kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2016, tidak melaporkan SPT Tahunan PPh orang pribadi.

“Berdasarkan hasil penyelidikan berhasil diungkap bahwa Tersangka mempeoleh penghasilan sebesar Rp74.388.271.800, tidak disetorkan dan dilaporkan pajaknya sehingga diduga melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang KUP,” bebernya lagi, sembari menyebutkan atas perbuatan kedua tersangka, mengakibatkan kerugian pada pendapatan Negara sebesar Rp3.882.645.437.

“Atas perbuatan tersebut tersangka diancam hukuman penjara paling singkat selama 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda paling banyak sebesar empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar,” tegasnya.

Lanjutnya, untuk memulihkan kerugian pada pendapatan negara tersebut, penyidik telah melakukan penyitaan terhadap aset yang dimiliki oleh tersangka. “Ditaksir senilai Rp4.158.317.192,” tandasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Kantor Wilayah DJP Suluttenggo Malut Tri Bowo menegaskan, penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan bisa menjadi perhatian dan peringatan kepada seluruh Wajib Pajak.

“Kami mengimbau pengusaha hasil bumi yang melakukan penyerahan hasil bumi melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun, agar dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan melakukan kewajiban pemungutan dan pelaporan PPN,” paparnya.

Sebab kata Tri Bowo, hasil bumi seperti pala, cengkih dan kelapa, merupakan barang kena pajak yang dikenai PPN. “Khususnya kepada pengusaha properti dan pengusaha hasil bumi yang ada di wilayah DJP. Agar melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Sehingga terhindar dari pengenaan sanksi administratif maupun pidana,” pungkasnya.(gnr)

Most Read

Artikel Terbaru

/