28 C
Manado
Minggu, 16 Mei 2021
spot_img

Ingin Mudik Lebaran, Ini Syaratnya

MANADOPOST.ID —Menindaklanjuti arahan pemerintah pusat terkait larangan mudik, kini Surat Edaran (SE) yang ditujukan bagi semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) hingga 15 kabupaten/kota, diterbitkan Gubernur Sulut Olly Dondokambey (OD).

 

SE tersebut dengan nomor 440/21.2415/Sekr.Ro-Hukum tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Diseases-2019 (Covid-19) selama bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Dengan adanya SE tersebut Gubernur OD mengingatkan beberapa point kepada para kepala daerah selaku Ketua Satgas Covid-19.

 

“Surat Edaran disusun dengan maksud mengatur pembatasan mobilitas masyarakat dan mengoptimalisasl fungsi Posko Covid-19 di desa/kelurahan selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah. Peniadaan mudik bagi masyarakat baik penggunaan mode transportasi darat, laut dan udara, baik transportasi umum maupun pribadi.

 

Tujuan SE ini adalah untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan penularan Covif-19 selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 1442 Hijriah,” ungkap Gubernur OD dalam SE tersebut.

 

Namun dari larangan-larangan tersebut ada poin pengecualian didalamnya. Seperti kunjungan keluarga sakit, ibu hamil, kunjungan duka anggota keluarga meninggal serta beberapa kegiatan lain (lihat grafis, Red). Bahkan ada juga kendaraan yang diizinkan untuk beroperasi nantinya. Seperti kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara RI, kendaraan dinas operasional, berpelat dinas TNI/Polri, kendaraan dinas operasional petugas jalan tol, kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, dan mobil jenazah mobil barang dan tidak membawa penumpang serta kendaraan lain.

 

Bahkan dalam SE tersebut terdapat sanksi yang akan diberikan jika melanggar aturan. Sanksi tersebut juga diakui Gubernur Sulut Olly Dondokambey. “Kalau melanggar pasti ada sanksinya. Ini adalah upaya bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19. Jadi mari kita patuhi semua aturan-aturan yang diberikan pemerintah,” kunci Gubernur OD. (tim mp)

 

Pengecualian Dalam SE Peniadaan Mudik

-Orang yang bekerja atau melakukan perjalanan dinas, seperti ASN, pegawai BUMN/BUMD, Polri, TNI, atau pegawai swasta yang dilengkapi dengan surat tugas dengan tanda tangan pimpinan.

– Kunjungan keluarga sakit.

– Kunjungan duka anggota keluarga meninggal.

– Ibu hamil (dengan 1 orang pendamping)

– Orang dengan kepentingan melahirkan (maksimal 2 orang pendamping)

– Pelayanan kesehatan darurat

– Kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara RI

– Kendaraan dinas operasional, berpelat dinas TNI/Polri

– Kendaraan dinas operasional petugas jalan tol

– Kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, dan mobil jenazah Mobil barang dan tidak membawa penumpang

– Kendaraan untuk kesehatan darurat, ibu hamil dan keluarga intinya akan mendampingi

– Kendaraan yang mengangkut repatriasi pekerja imigran Indonesia, WNI, pelajar/mahasiswa yang berada di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh pemerintah ke daerah asal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Artikel Terbaru