28.6 C
Manado
Kamis, 13 Mei 2021
spot_img
spot_img

James Arthur Kojongian Masih ‘Bebas’, GPS Kembali ‘Teror’ DPRD, Ini Tuntutan Mereka

MANADOPOST.ID—Kasus pemberhentian James Arthur Kojongian (JAK) dari pimpinan DPRD yang tak kunjung diresmikan Kemendagri kembali menuai perhatian banyak pihak. Di antaranya Gerakan Perempuan Sulut (GPS) Lawan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

Senin (3/5), GPS kembali mendatangi kantor DPRD. Bahkan, GPS sendiri sempat ‘menghadang’ Gubernur Olly Dondokambey usai paripurna penyampaian LHP BPK RI. GPS sempat diterima Ketua Badan Kehormatan (BK) Sandra Rondonuwu.

“Sikap tegas DPRD Sulut atas rekomendasi Badan Kehormatan terkait pemberhentian saudara James Arthur Kojongian sebagai Wakil Ketua dan Anggota DPRD Sulut  karena terbukti melanggar sumpah dan janji sebagai wakil rakyat tidak bisa diganggu gugat karena bersifat mengikat yang dilindungi UU. Konsekuensi dari itu adalah yang bersangkutan sudah tidak lagi mendapatkan hak-haknya baik secara finansial maupun fasilitas- fasilitas lainnya yang melekat pada jabatan tersebut,” ujar GPS.

Hal ini ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat pengajuan pemberhentian tersebut ke Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur yang diterima tertanggal 8 Maret 2021.

Gerakan Perempuan Sulut Lawan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak  menegaskan kembali:

  1. Mendukung penuh sikap DPRD Provinsi Sulut untuk tetap konsisten pada keputusan Paripurna DPRD Provinsi Sulut, 16 Februari 2021, yang secara tegas memberhentikan sdr. James Arthur Kojongian sebagai Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Sulut.
  2. Mendukung penuh sikap Gubernur Provinsi Sulut untuk tetap konsisten menjalankan keputusan dimaksud sebagai bentuk tanggungjawab negara memberikan perlindungan terhadap rakyatnya dari kekerasan terutama Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.
  3. Mendesak Kementerian Dalam Negeri untuk segera mengeluarkan Surat Keputusan pengesahan pemberhentian sdr. James Arthur Kojongian dari jabatannya sesuai dengan surat yang disampaikan oleh DPRD Provinsi Sulawesi Utara melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Ini adalah wujud kewajiban dan tanggung jawab negara menciptakan lingkungan pemerintahan dan sosial yang bebas dari pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, serta untuk mengimplementasikan surat edaran Kemendagri yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia yang diterbitkan tertanggal 28 Januari 2020 agar memprioritaskan pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.
  4. Meminta DPD I Partai Golkar Sulut dan DPP Partai Golkar untuk taat pada Perintah Undang-Undang dan juga pada kebijakan Internal Partai Golkar untuk turut mengambil bagian dalam  penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.(*)
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Artikel Terbaru