MANADOPOST.ID — Jalan Likupang-Bitung yang mengalami longsor jadi pertanyaan warga. Aktivitas pertambangan PT MSM/TTN diduga kuat sebagai salah satu faktor pemicu. “Kalau tidak terjadi pengalihan alur sungai, tidak akan terjadi kerusakan jalan separah ini,” keluh warga sekitarnya.
Terkait hal ini, Anggota DPRD Sulut dari Dapil Minut Bitung Melky Pangemanan mendesak pihak perusahaan yang beroperasi di seputaran lokasi tersebut yakni PT MSM/TTN untuk bertanggung jawab. “Mengingat akses jalan tersebut merupakan jalan utama. Jangan hanya mengejar keuntungan di daerah namun tidak memperhatikan dampak negatif bagi masyarakat kita,” sorot Pangemanan yang juga personil Komisi IV DPRD Sulut itu.
1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile
Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sulut juga meminta pemerintah agar memperhatikan persoalan tersebut. Karena menurutnya bila dibiarkan, masalah itu akan berdampak lebih serius.
“Pemerintah harus segera terjun ke lokasi untuk melakukan pemantauan menyeluruh terhadap perusahaan tambang PT MSM yang telah melakukan aktivitasnya. Kenapa ruas jalan itu putus? Menurut laporan yang didapat bahwa terjadinya longsor karena adanya pengalihan alur sungai yang dilakukan MSM, pemerintah harus segera cek jangan sampai bertambah parah,” tegasnya.
Melky bahkan tak segan membawa masalah itu dalam rapat paripurna DPRD Sulut, Selasa (4/1). “Titip salam dari masyarakat yang ada di daerah Likupang dan juga masyarakat Bitung. Kebetulan ini belum terinventarisasi dalam laporan reses kami. Tapi ini aduan yang perlu ditindaklanjuti dengan cepat dan segera,” beber MJP.
MANADOPOST.ID — Jalan Likupang-Bitung yang mengalami longsor jadi pertanyaan warga. Aktivitas pertambangan PT MSM/TTN diduga kuat sebagai salah satu faktor pemicu. “Kalau tidak terjadi pengalihan alur sungai, tidak akan terjadi kerusakan jalan separah ini,” keluh warga sekitarnya.
Terkait hal ini, Anggota DPRD Sulut dari Dapil Minut Bitung Melky Pangemanan mendesak pihak perusahaan yang beroperasi di seputaran lokasi tersebut yakni PT MSM/TTN untuk bertanggung jawab. “Mengingat akses jalan tersebut merupakan jalan utama. Jangan hanya mengejar keuntungan di daerah namun tidak memperhatikan dampak negatif bagi masyarakat kita,” sorot Pangemanan yang juga personil Komisi IV DPRD Sulut itu.
Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sulut juga meminta pemerintah agar memperhatikan persoalan tersebut. Karena menurutnya bila dibiarkan, masalah itu akan berdampak lebih serius.
“Pemerintah harus segera terjun ke lokasi untuk melakukan pemantauan menyeluruh terhadap perusahaan tambang PT MSM yang telah melakukan aktivitasnya. Kenapa ruas jalan itu putus? Menurut laporan yang didapat bahwa terjadinya longsor karena adanya pengalihan alur sungai yang dilakukan MSM, pemerintah harus segera cek jangan sampai bertambah parah,” tegasnya.
Melky bahkan tak segan membawa masalah itu dalam rapat paripurna DPRD Sulut, Selasa (4/1). “Titip salam dari masyarakat yang ada di daerah Likupang dan juga masyarakat Bitung. Kebetulan ini belum terinventarisasi dalam laporan reses kami. Tapi ini aduan yang perlu ditindaklanjuti dengan cepat dan segera,” beber MJP.
